Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pohuwato dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): 4,Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- Undang Nomor2Tahun2022tentangCiptaKerja (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan: dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L, Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaari, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 10. 2 ha 12, 15. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. HA Naskah Akademikadalahnaskahhasilpenelitianatau pengkajianhukumdanhasilpenelitianlainnya terhadap suatumasalahtertentuyangdapat dipertanggungjawabkansecarailmiahmengenai pengaturanmasalahtersebutdalamrancanganPerda sebagaisolusiterhadappermasalahandan kebutuhan hukummasyarakat. AnalisisKebutuhanPerda adalahmekanisme perencanaanPembentukanPerdayangmeliputiproses identifikasikebutuhan dananalisiskebutuhan dalam rangkapenyusunanPropemperda. Konsultasiadalah tindakansecaralangsungataupun tidaklangsungyangdilakukanolehpemerintah daerah provinsikepadapemerintah pusatdanpemerintah daerahkabupaten/kotakepadapemerintah daerah provinsidan/ataupemerintah pusat terhadapmasukan atasrancangan produkhukumdaerah. Fasilitasiadalahpembinaansecaratertulisproduk hukumdaerah berbentukperaturan terhadapmateri muatandanteknikpenyusunanrancangan sebelum ditetapkan. Evaluasiadalahpengkajiandanpenilaianterhadap rancanganPerdayangdiatursesuaiUndang-Undangdi bidangPemerintahanDaerahdanperaturan perundang-undanganlainnyauntukmengetahui kesesuaiandenganperaturanperundang-undangan yanglebihtinggi,kepentinganumum,dan/atau kesusilaan. Pengundanganadalahpenempatanprodukhukum berbentukperaturandalamlembarandaerah, tambahanlembarandaerah,atauberitadaerah. Autentifikasiadalahsalinanprodukhukumdaerah sesuaidenganaslinya. PemantauandanPeninjauan adalahkegiatanuntuk mengamati,mencatat,danmenilai ataspelaksanaan PeraturanDaerah yangberlaku sehinggadiketahui ketercapaianhasilyangdirencanakan,dampakyang ditimbulkan,dan kemanfaatannyabagiDaerah. PeranSertaMasyarakatadalahketerlibatanperorangan ataukelompok masyarakatdalamprosespembentukan ProdukHukumDaerah. Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnya disingkatAPBDadalah rencanakeuangan tahunanPemerintahDaerah yangditetapkandengan Perda. Pelaksana Harian adalahpejabatyang melaksanakan tugasrutin daripejabatdefinitifyangberhalangan sementara yangdiangkatdengan keputusanBupatidan berlaku palinglama3(tiga)bulan. PelaksanaTugasadalah pejabatyang melaksanakan tugasrutin daripejabatdefinitifyang berhalangantetap yangdiangkatdengan keputusan Bupatidanberlaku palinglama1(satu)tahun. Penjabat adalah pejabatsementara untukjabatan Bupati,yang melaksanakantugas pemerintahan pada Daerah sampai denganpelantikan pejabatdefinitif.
Perda ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Perda ini, meliputi: bentuk Produk Hukum Daerah: perencanaan Produk Hukum Daerah: penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan: penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk keputusan: pembahasan Produk Hukum Daerah, penetapan, penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi: klarifikasi Perda, penyebarluasan, pemantauan dan peninjauan, peran serta masyarakat: ketentuan lain-lain:dan ketentuan penutup.Hen MP MA Up
BAB II
Produk Hukum Daerah berbentuk:
Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
BAB III
Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:
Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
Membuka PDF…