DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penertiban Ternak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewajiban dan larangan pemilik ternak, tata cara penangkapan, biaya penangkapan, biaya pemeliharaan , biaya petugas, keberatan dan ganti rugi, pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia yang jika pemeliharaannya tidak intensifl dapat menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Petugas adalah mereka yang karena tugas atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan peraturan daerah ini.
5.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat,air dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya.
6.Ternak adalah hewan peliharaan berupa ternak besar dan ternak kecil yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7.Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau.
8.Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi.
9.Lokasi Pengembalaan Umum adalah lokasi yang disediakan untuk menggembalakan ternak milik masyarakat.
10.Kandang adalah bangunan yang dibuat untuk merawat ternak dan melindunginya dari cuaca buruk.
11.Kandang Penampungan Khusus adalah bangunan yang dibuat untuk penampungan sementara ternak-ternak yang ditangkap karena melanggar peraturan yang berlaku.
12.Intensif adalah Sistem pemeliharaan Ternak dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang baik (ketersediaan kandang, pemberian Pakan yang cukup baik kualitas maupun kuantias) dan memperhatikan kesejahteraan Hewan (Kesrawan).

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Pasal 2

(1)Setiap pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau mengikatnya sehingga tidak terlepas/berkeliaran yang berakibat dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan dan kebersihan. 3
(2)Setiap pemilik ternak harus bertanggung jawab atas kebersihan kandang dan sekitarnya.
(3)Penempatan kandang tidak dibenarkan dihalaman depan rumah dan tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

1.Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
2.Menjaga keamanan dan kesehatan ternak yang ditangkap; dan
3.Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam melalui Kepala Desa / Lurah setempat.

Pasal 4

(1)Dilarang melepas atau menggembalakan Ternak pada lokasi Penghijauan dan Reboisasi baik yang dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Swasta maupun oleh masyarakat, sehingga dapat merusak atau menggagalkan usaha penghijauan dan reboisasi.
(2)Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi taman kota, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, pekarangan rumah, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalan raya.

Pasal 5

(1)Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
(2)Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB III

TATA CARA PENANGKAPAN

Pasal 6

Apabila terdapat ternak yang digembalakan/dilepas pada tempat- tempat sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, petugas wajib menangkap dan menahannya dalam kandang penampungan khusus yang ditentukan. 4

Pasal 7

Ternak yang ditangkap tetap dijaga kesehatan dan makanannya atas tanggungan pemilik ternak.

Pasal 8

Ternak yang ditangkap harus diamankan dalam kandang penampungan khusus dan pengamanannya menjadi tanggung jawab petugas yang dikoordinasikan dengan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap segera diberi tahu oleh petugas dan apabila ingin mengambil ternaknya diharuskan membawa bukti kepemilikannya dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

Ternak yang ditangkap dapat dikeluarkan dari kandang penampungan khusus jika pemiliknya telah membayar uang tebusan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…