DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kawasan tanpa rokok dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, larangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran masyarakat, sanksi administratif, sanksi bagi aparat, penyidikan, dan sanksi pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5.Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya.
6.Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
11.Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
12.Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat. 3
15.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
17.Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
18.Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
19.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
20.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
21.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
22.Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
23.Lembaga adalah badan/organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan usaha;
24.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
25.Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang berhak atas :

a.udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
b.informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; 4
c.mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
d.lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
e.mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
f.untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
g.melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 3

(1)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok harus melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus memasang tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus merokok, bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
5. e.kendaraan angkutan umum;
6. f.lingkungan tempat proses belajar mengajar;
7. g.fasilitas pelayanan kesehatan; dan
8. h.prasarana olahraga.
(3)Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

Pasal 5

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.pasar modern;
2. b.pasar tradisional;
3. c.tempat wisata;
4. d.tempat hibura;
5. e.hotel dan restoran;
6. f.taman kota;
7. g.tempat rekreasi;
8. h.halte; dan
9. i.terminal angkutan umum.
(2)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Bagi lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Pasal 6

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang meliputi :
1. a.perkantoran pemerintah, meliputi :
  1. 1.sipil;
  2. 2.Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  3. 3.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.perkantoran swasta; dan
3. c.industri.
(2)Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup. 6

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.masjid/mushola;
2. b.gereja;
3. c.vihara;
4. d.klenteng; dan
5. e.pura.
(2)Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.kelompok bermain;
2. b.penitipan anak;
3. c.pendidikan anak usia dini; dan
4. d.taman kanak-kanak.
(2)Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang merokok di kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :
1. a.bus umum;
2. b.angkutan kota;
3. c.taksi;
4. d.kendaraan wisata;
5. e.bus sekolah; dan
6. f.bus karyawan.
(2)Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :
1. a.sekolah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.balai pendidikan dan pelatihan;
4. d.balai latihan kerja;
5. e.bimbingan belajar;
6. f.tempat kursus;
7. g.perpustakaan; dan
8. h.laboratorium.
(2)Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Pasal 11

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :
1. a.rumah sakit;
2. b.rumah bersalin;
3. c.poliklinik;
4. d.pusat kesehatan masyarakat;
5. e.balai pengobatan;
6. f.posyandu;
7. g.tempat praktek kesehatan swasta;
8. h.mobil ambulance; dan
9. i.puskesmas keliling.
(2)Setiap lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…