DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan jasa konstruksi dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan pembinaan, kewenangan pembinaan, hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa, partisipasi masyarakat, kebijakan dan langkah pem binaan jasa konstruksi, sanksi administratif, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong kapasitas dan kualitas pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Poso, perlu pengaturan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pekerjaan umum dan atau infrastruktur.
5.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdaaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
6.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi. 3 3
7.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
10.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
11.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
12.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
13.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
14.Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah dilakukan terhadap :
1. a.penyedia jasa ;
2. b.pengguna jasa; dan
3. c.masyarakat jasa konstruksi.
(2)Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.usaha orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum. 4 4
(3)Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan non Pemerintah; dan
2. b.orang perseorangan.
(4)Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 3

Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi meliputi :

a.pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
b.peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
c.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
d.penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; dan
e.pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten dan kota.

Pasal 4

Pembinaan terhadap pengguna jasa konstruksi meliputi :

a.memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang- undangan jasa konstruksi;
b.memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
c.menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
d.melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 5

Pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi meliputi :

a.memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang- undangan jasa konstruksi;
b.memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
d.memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum. 5 5

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 7

Kewenangan dalam pembinaan jasa konstruksi meliputi :

a.pengaturan;
b.pemberdayaan; dan
c.pengawasan.

Pasal 8

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

a.mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
b.sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
c.standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
d.persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
e.penerbitan rekomendasi IUJK.

Pasal 9

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

a.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
b.penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
c.pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi; dan
d.pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

a.pengawasan terhadap persyaratan;
b.penerbitan surat peringatan tertulis;
c.penerbitan surat pembatasan dan atau penghentian kewenangan; dan
d.penerbitan surat pembekuan dan atau pencabutan IUJK. 6 6

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…