DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; c. Penyelenggaraan Penyiaran; d. Organisasi; e. Pembinaan dan Pengawasan; f. Pengangkatan dan Pemberhentian; g. tata Kerja h. Kekayaan dan Pendanaan; i. Rencana Kerja dan Anggaran; j. Pertanggungjawaban; k. Kepegawaian; l. Ketentuan Peralihan; dan m. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyebaran informasi melalui radio sebagai media penyiaran daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan;
c.bahwa penyelenggara penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga diperlukan regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Poso; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Raepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7.Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUAPTEN POSO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Poso.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Poso yang selanjutnya disingkat LPPL RPKP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum 3 yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringana dengan radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
7.Program siaran adalah kegiatan penyelenggaraan yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spectrum frekwensi radio.
8.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio melaui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10.Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11.Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
12.Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan Acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
13.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat , pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
14.Dewan direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
15.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 4

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Poso.

Pasal 3

(1)LPPL RPKP berkedudukan di pusat pemerintahan Daerah.
(2)LPPL RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

LPPL RPKP bertugas :

a.memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
b.melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah serta memberi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi.

Pasal 5

LPPL RPKP berfungsi :

a.sebagai media informasi bidang agama, bidang ekonomi, bidang budaya, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
b.kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa yang senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi LPPL RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati. 5

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 7

(1)LPPL RPKP menyelenggarakan program siaran sesuai dengan saluran frekuensi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
(2)Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
(3)Penyelenggaraan Penyiaran LPPL RPKP wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Pasal 8

Cakupan wilayah Siaran LPPL RPKP adalah wilayah siaran yang meliputi wilayah disekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.

Pasal 9

(1)Isi Siaran LPPL RPKP wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
(2)Isi Siaran LPPL RPKP wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak- anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
(3)Isi Siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(4)Isi Siaran LPPL RPKP dilarang :
1. a.bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
2. b.menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
3. c.mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
(5)Isi Siaran LPPL RPKP dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
(6)Isi Siaran LPPL RPKP mengikuti pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh 6 KPI.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan isi Siaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)LPPL RPKP membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
(2)Pembuatan klasifikasi acara didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
(3)Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…