DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dan FORKOPIMDA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
7.Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
8.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. 3
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah dijadikan dasar untuk :
1. a.menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
2. b.penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
3. c.penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
4. d.perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
5. e.perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam APBD dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil;dan
6. f.secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
(3)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(3)Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial. 4
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olahraga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

Pasal 5

(1)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional; 5
4. d.penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
(2)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
(3)Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari APBN.
(5)Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Pasal 6

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :

a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintah Daerah dapat :

a.menyelenggarakan sendiri; dan
b.menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa berdasarkan azas tugas pembantuan. 6

Pasal 9

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

a.disertai dengan perangkat, pembiayaan, sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
b.diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

BAB IV

FORKOPIMDA

Pasal 10

(1)Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Kabupaten, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
(2)Forkopimda Kabupaten, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati untuk Daerah Kabupaten, dan oleh Camat untuk Kecamatan.
(3)Anggota Forkopimda Kabupaten terdiri atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
(4)Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
(5)Forkopimda kabupaten dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…