DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, pembentukan ULP, Staf Ahli, kepegawaian, perubahan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan kepada DPRD dalam penyelenggaraan hak, kewajiban dan wewenangnya.
6.Inspektorat adalah unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah.
7.Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Poso.
8.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Poso.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; 3
b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
d.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
f.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
g.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
h.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB;
k.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
m.Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
n.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
o.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
q.Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
s.Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
t.Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
u.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
v.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian. 4

Pasal 4

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

a.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan;
b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
d.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 5

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :
1. a.Kecamatan Poso Kota;
2. b.Kecamatan Poso Kota Utara;
3. c.Kecamatan Poso Kota Selatan;
4. d.Kecamatan Lage;
5. e.Kecamatan Poso Pesisir;
6. f.Kecamatan Poso Pesisir Utara;
7. g.Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
8. h.Kecamatan Pamona Puselemba;
9. i.Kecamatan Pamona Utara;
10. j.Kecamatan Pamona Selatan;
11. k.Kecamatan Pamona Barat;
12. l.Kecamatan Pamona Tenggara;
13. m.Kecamatan Pamona Timur;
14. n.Kecamatan Lore Peore;
15. o.Kecamatan Lore Utara;
16. p.Kecamatan Lore Timur;
17. q.Kecamatan Lore Tengah;
18. r.Kecamatan Lore Selatan; dan
19. s.Kecamatan Lore Barat.

Pasal 6

(1)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
(2)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
(3)Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A. 5
(4)Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan tipe A;
3. c.Dinas Sosial tipe A;
4. d.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
5. e.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman tipe B;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B;
7. g.Dinas Perhubungan tipe C;
8. h.Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan tipe B;
9. i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
10. j.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B;
11. k.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B;
12. l.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A;
13. m.Dinas Ketahanan Pangan tipe B;
14. n.Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
15. o.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
17. q.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A;
19. s.Dinas Perikanan dan Kelautan tipe B;
20. t.Dinas Pariwisata tipe B;
21. u.Dinas Pertanian tipe A; dan
22. v.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B.
(5)Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Besaran dan Susunan Organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
1. a.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A;
2. b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A;
3. c.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A; dan
4. d.Badan Pendapatan Daerah tipe A; dan
(6)Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
1. a.Kecamatan Poso Kota tipe A;
2. b.Kecamatan Poso Kota Utara tipe A;
3. c.Kecamatan Poso Kota Selatan tipe A;
4. d.Kecamatan Lage tipe A;
5. e.Kecamatan Poso Pesisir tipe A;
6. f.Kecamatan Poso Pesisir Utara tipe A;
7. g.Kecamatan Poso Pesisir Selatan tipe A;
8. h.Kecamatan Pamona Puselemba tipe A;
9. i.Kecamatan Pamona Utara tipe A;
10. j.Kecamatan Pamona Selatan tipe A;
11. k.Kecamatan Pamona Barat tipe A;
12. l.Kecamatan Pamona Tenggara tipe A;
13. m.Kecamatan Pamona Timur tipe A;
14. n.Kecamatan Lore Peore tipe A; 6
15. o.Kecamatan Lore Utara tipe A;
16. p.Kecamatan Lore Timur tipe A;
17. q.Kecamatan Lore Tengah tipe A;
18. r.Kecamatan Lore Selatan tipe A; dan
19. s.Kecamatan Lore Barat tipe A;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
(3)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTB sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 7
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPTD di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…