DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberdayaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, pembinaan, perlindungan, larangan, pengawasan, penyidikan, dan sanksi pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya Koperasi dan Usaha Mikro perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf Q angka 6 dan angka 7 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 2 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7013); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas adalah Dinas di Kabupaten Poso yang menyelenggarakan urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
4.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Poso.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6.Pemberdayaan Koperasi adalah penciptaan iklim yang kondusif dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berKoperasi serta perkuatan Koperasi dengan peningkatan kemudahan akses terhadap sumber modal, teknologi, pasar, informasi, sumber daya manusia, organisasi dan manajemen. 3
7.Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
8.Penguatan Permodalan adalah penyertaan modal, baik dari swasta maupun masyarakat.
9.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
10.Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
11.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
12.Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
13.Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II

PEMBERDAYAAN

Pasal 2

(1)Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penguatan permodalan;
3. c.pembinaan manajemen;
4. d.bimbingan teknis;
5. e.pemasaran produk;
6. f.fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
7. g.fasilitas kelembagaan dan usaha.
(2)Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 4

Pasal 3

(1)Pemberdayaan dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi Kriteria sebagai berikut :
1. a.telah berbadan hukum Koperasi;
2. b.usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
3. c.memiliki klasifikasi minimal predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
4. d.telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
(2)Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro melanggar ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin; dan
7. g.denda administratif.
(3)Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana disebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemberdayaan dalam bentuk Penguatan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b dilakukan oleh pemerintah daerah penyalurannya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang di tunjuk.
(2)Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh :

a.Pemerintah Daerah;
b.masyarakat; dan/atau
c.dunia usaha.

Pasal 6

(1)Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Dinas. 5
(2)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengkoordinasikan dengan Dinas sejak :
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pengawasan; dan
4. d.pelaporan.

Pasal 7

Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan laporan kinerja.
(2)Tata cara penyampaian laporan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
(2)Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…