DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; klasifikasi risiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung; manajemen pencegahan bahaya kebakaran; pemeriksaan alat pemadam kebakaran; penanggulangan kebakaran; peran serta masyarakat; pengendalian; pembinaan; penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Poso sedang menuju pertumbuhan pembangunan dan membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam menanggulangi bahaya kebakaran;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
2.Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
3.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
4.Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
5.Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
6.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran
7.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
8.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
9.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
10.Hidran Halaman adalah hidran kebakaran yang berada di luar Bangunan Gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) Inchi.
11.Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
12.Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam 3 kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam api ringan dan pemadam khusus.
13.Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
14.Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
15.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukkannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladan dan/atau kebun bagi masyarakat.
16.Daerah adalah Kabupaten Poso.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Bupati adalah Bupati Poso.
19.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kebakaran.
20.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

OBYEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

(1)Obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :
1. a.bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan;
2. b.bangunan permukiman;
3. c.bahan berbahaya;
4. d.hutan dan/atau lahan; dan
5. e.alat transportasi.
(2)Bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.rumah sakit;
2. b.Terminal Bahan Bakar Minyak/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum /Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
3. c.bangunan perkantoran dan usaha;
4. d.bangunan perdagangan dan pertokoan;
5. e.bangunan industri;
6. f.gudang;
7. g.hotel; dan
8. h.bangunan lain yang sejenis.

BAB III

KLASIFIKASI RISIKO BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

(1)Risiko bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, didasarkan pada : 4
1. a.ketinggian Bangunan Gedung;
2. b.fungsi Bangunan Gedung;
3. c.luas Bangunan Gedung; dan
4. d.isi Bangunan Gedung.
(2)Klasifikasi risiko bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung meliputi:
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang; dan
3. c.bahaya kebakaran berat.
(3)Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
1. a.sedang I;
2. b.sedang II; dan
3. c.sedang III.
(4)Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
1. a.berat I; dan
2. b.berat II.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

(1)Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
(2)Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memiliki :
1. a.sarana penyelamatan;
2. b.akses pemadam kebakaran; dan
3. c.proteksi bahaya kebakaran.
(3)Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sanksi administrasi oleh Kepala PD yang membidangi kebakaran.
(4)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
4. e.pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan;
5. d.pemasangan pengumuman bahwa bangunan gedung tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;dan
6. e.memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian. 5

Pasal 5

(1)Setiap Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan.
(2)Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sarana jalan keluar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
3. c.petunjuk arah jalan keluar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.tangga kebakaran darurat;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam kebakaran; dan
8. h.alur lintas menuju jalan keluar.
(4)Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
(5)Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
(6)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 6

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Pasal 7

(1)Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud d alam Pasal 4 ayat
(2)huruf b meliputi:
1. a.akses mencapai Bangunan Gedung;
2. b.akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
3. c.area operasional.
(2)Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan 6
2. b.jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
(3)Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
2. b.pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
3. c.pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
2. b.perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 8

(1)Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c meliputi:
1. a.proteksi pasif; dan
2. b.proteksi aktif.
(2)Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bahan Bangunan Gedung;
2. b.sertifikat laik operasi;
3. c.konstruksi Bangunan Gedung;
4. d.kompartemenisasi dan pemisahan; dan
5. e.penutup pada bukaan.
(3)Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.alat pemadam api ringan;
2. b.sistem deteksi dan alarm kebakaran;
3. c.sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
4. d.sistem sprinkler otomatis;
5. e.sistem pengendali asap;
6. f.lift kebakaran;
7. g.pencahayaan darurat;
8. h.petunjuk arah darurat;
9. i.sistem pasokan daya listrik darurat; dan
10. j.pusat pengendali kebakaran.

Pasal 9

(1)Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
(2)Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

Pasal 10

(1)Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
(2)Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi. 7
(3)Dalam hal di Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…