DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebegaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2
6.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 1.288.335.521.610,93
b.Belanja Rp 1.304.634.266.688,55 Surplus/defisit (Rp 16.298.745.077,62)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 42.669.778.727,26 - Pengeluaran Rp 13.089.028.694,28 Surplus/defisit Rp 29.580.750.032,98

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp88.452.782.628,10) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Angaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.376.788.304.239,03
2. 2.Realisasi Rp1.288.335.521.610,93
3. 3.Selisih lebih/(kurang) (Rp 88.452.782.628,10)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp101.694.787.583,46) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah Perubahan Rp1.406.329.054.272,01 3
2. 2.Realisasi Rp1.304.634.266.688,55
3. 3.Selisih lebih/(kurang) (Rp 101.694.787.583,46)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 13.242.004.955,36 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 29.540.750.032,98)
2. 2.Realisasi (Rp 16.298.745.077,62)
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 13.242.004.955,36
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 42.669.778.727,26
2. 2.Realisasi Rp 42.669.778.727,26
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp 40.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 13.129.028.694,28
2. 2.Realisasi Rp 13.089.028.694,28
3. 3.Selisih lebih/(kurang) (Rp 40.000.000,00)
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp 40.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan Neto Rp 29.540.750.032,98
2. 2.Realisasi Rp 29.580.750.032,98
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 40.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 1.867.661.136.955,80
b.Jumlah kewajiban Rp 37.138.867.792,43
c.Jumlah Ekuitas Rp 1.830.522.269.163,37

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a.Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2015 Rp 42.678.142.362,26
b.Arus Kas dari aktivitas Operasi Rp 219.474.023.974,62
c.Arus Kas dari aktivitas Investasi (Rp244.727.717.207,27)
d.Arus Kas dari aktivitas Pendanaan (Rp 54.662.642,25)
e.Arus Kas dari aktivitas Transitoris Rp 8.147.262,00
f.Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp 13.290.152.217,36

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagi berikut :
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi : 4
  1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. 2.Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  5. 5.Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah;
  6. 6.Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  7. 7.Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:
  8. 8.Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  9. 9.Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya; 10.Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan; 11.Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah;
2. b.Lampiran II : Neraca;
3. c.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
4. d.Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Ditetapkan di Poso pada tanggal 21 Agustus 2017 BUPATI POSO, ttd DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU Diundangkan di Poso pada tanggal 22 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, JOKSAN LAKUKUA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 53, 03/2017 5

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…