DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Poso Menjadi Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendirian; tempat dan kedudukan; maksud, tujuan dan kegiatan usaha; modal, saham dan pemegang saham; pengurus; penetapan dan penggunaan laba bersih; perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; anggaran dasar dan administrasi pembentukan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Poso belum mampu berperan sebagai sarana penunjang yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan perekonomian rakyat sehingga kelembagaannya perlu dilakukan penyesuaian sebagai entitas bisnis murni dalam bentuk hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan badan usaha milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Poso Menjadi Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN POSO MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAMPOSO GLOBAL MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Bupati adalah Bupati Poso.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
4.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5.Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Lembamposo Global Mandiri adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 3
6.Pemegang Saham adalah Bupati Poso dan/atau Swasta/masyarakat baik perorangan dan/atau badan hukum.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
8.Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah yang di pisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha BUMD;
11.Pihak ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha dan/atau peseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Poso menjadi Perseroan Terbatas.
(2)Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perseroan Terbatas Lembamposo Global Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Lembamposo Global Mandiri.
(3)Penamaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)PT. Lembamposo Global Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan holding company.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)PT. Lembamposo Global Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkantor pusat di ibukota Kabupaten Poso. 4
(2)PT. Lembamposo Global Mandiri dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di Luar Negeri.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Lembamposo Global Mandiri adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian PT. Lembamposo Global Mandiri adalah menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

(1)Bidang usaha PT. Lembamposo Global Mandiri meliputi:
1. a.bidang usaha non fasilitas umum; dan
2. b.bidang usaha fasilitas umum.
(2)Bidang usaha non fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.usaha di bidang agrobisnis;
2. b.usaha di bidang industri strategis;
3. c.usaha di bidang konstruksi berupa klasifikasi kemitraan dengan grade tinggi;
4. d.usaha di bidang properti;
5. e.usaha di bidang konsultan;
6. f.usaha di bidang jasa/perdagangan;
7. g.usaha di bidang telekomunikasi;
8. h.usaha di bidang perhubungan (transportasi darat dan udara);
9. i.usaha di bidang kelautan dan perikanan;
10. j.usaha di bidang infrastruktur;
11. k.usaha di bidang kehutanan;
12. l.usaha di bidang meeting, incentive, conference, exhibition (MICE); dan
13. m.usaha di bidang pengembangan usaha keuangan mikro dan ekonomi kerakyatan.
(3)Bidang usaha fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.usaha di bidang energi dan sumber daya mineral, migas dan batubara;
2. b.usaha di bidang pariwisata;
3. c.usaha di bidang investasi; dan
4. d.usaha di bidang asuransi. 5
(4)Dalam hal PT. Lembamposo Global Mandiri mengembangkan usaha pada bidang usaha fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendirikan anak perusahaan yang baru.
(5)PT. Lembamposo Global Mandiri dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan mitra kerja.
(6)Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya, usaha koperasi, usaha swasta nasional dan/atau usaha swasta lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V

MODAL, SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

(1)Modal dasar PT. Lembamposo Global Mandiri sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang disetor oleh pendiri sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan sisanya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dibagi rata oleh para pemegang saham.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan disetor oleh Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(4)Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 60% (enam puluh per seratus), dan dilakukan melalui RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Modal dasar PT. Lembamposo Global Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persetujuan para pemegang saham.

Pasal 8

(1)Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT. Lembamposo Global Mandiri adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
(2)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6

Pasal 9

(1)PT. Lembamposo Global Mandiri mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan PT. Lembamposo Global Mandiri.
(2)Dalam daftar pemegang saham ini dicatat :
1. a.nama dan alamat para pemegang saham;
2. b.jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
3. c.jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. d.nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
5. e.keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
6. f.keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
(3)Pemegang saham harus memberitahukan setiap pemindahan domisili dengan surat kepada direksi PT. Lembamposo Global Mandiri.
(4)Para pemegang saham dalam PT. Lembamposo Global Mandiri adalah Pemerintah Daerah dan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PT. Lembamposo Global Mandiri terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…