DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; d. Hak dan Kewajiban; dan e. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS SARANA PENJAMINAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
5.Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah, dan merupakan lembaga yang menjalankan usaha penjaminan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah maka Pemerintah Daerah menyertakan modal sebesar Rp. 735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.
(4)Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) belum dapat dilaksanakan tahun anggaran 2018, maka dianggarkan kembali pada APBD berikutnya.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pelaksanaan penyertaan modal akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian penyertaan modal daerah antara Pemerintah Daerah dengan PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemberi dan penerima penyertaan modal daerah.
(2)Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.subjek perjanjian penyertaan modal daerah;
2. b.objek perjanjian penyertaan modal daerah;
3. c.ruang lingkup perjanjian penyertaan modal daerah;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu perjanjian penyertaan modal daerah;
6. f.pengakhiran perjanjian penyertaan modal daerah;
7. g.keadaan memaksa; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(2)PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 7

PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Poso pada tanggal 31 Mei 2018 BUPATI POSO, ttd DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU Diundangkan di Poso Pada tanggal 4 Juni 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, JOKSAN LAKUKUA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 06, 04/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS SARANA PENJAMINAN PROVINSI SULAWESI TENGAH I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Poso. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja dengan memberikan penyertaan modal pada perusahaan daerah dengan maksud memperkuat permodalan PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Poso menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004