Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 -2026; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentang PembentukanDaerahTingkatIIdiSulawesi (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1959 Nomor74,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor1218); 3.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004 Nomor104,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahterakhirdengan Undang- Undang Nomor11Tahun2020 tentangCipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2020 Nomor245,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6573); S.Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Dipindai dengan CamScanner 6.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6322); 7.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor18 Tahun2020TentangRencanaPembangunanJangka MenengahNasionalTahun 2020-2024(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor10); 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun 2017tentangTataCaraPerencanaan, Pengendalian DanEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancanganPeraturanDaerah Tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahDan RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah, SertaTataCaraPerubahan RencanaPembangunan JangkaPanjangDaerah,RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah,DanRencanaKerja PemerintahDaerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2017Nomor1312); 9.PeraturanDaerahNomor8Tahun2010tentang SistemPerencanaanPembangunanDaerah KabupatenPoso(Lembaran DaerahKabupatenPoso Tahun2010Nomor8); 10.Peraturan DaerahNomor10Tahun2012tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah KabupatenPosoTahun 2005-2025 (LembaranDaerah KabupatenPosoTahun2012Nomor10); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPOSO Menetapkan dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENPOSOTAHUN2021-2026.
BAB I
DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksuddengan: 1.Perencanaanadalah suatu prosesuntukmenentukantindakanmasa depan yangtepat,melaluiurutanpilihan,denganmemperhitungkan sumberdaya yangtersedia. 2.PembangunanDaerahadalahpemanfaatan sumberdaya yangdimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatyangnyata, baikdalam aspek pendapatan, kesempatankerja,lapangan berusaha, akses terhadap pengambilankebijakan, berdayasaing,maupunpeningkatan indekspembangunanmanusia. Dipindai dengan CamScanner 10. ity. 12. 13. 14. Lo, 16. 17 18. 19.
RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahKabupatenyangselanjutnyadisingkatRPJMDKabupatenadalahdokumenperencanaan Kabupatenuntukperiode5(lima)tahun. RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional disingkatRPUMNadalahdoku S(lima)tahun. RencanaPembangunanJan selanjutnyadisingkatRPJP perencanaanpemban tahun. RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahTahun 2005-2025yangSelanjutnyadisingkatRPJPDKabupatenadalahdokumenperencanaan pembangunandaerahKabupatenuntukperiode20(duapuluh) tahun. Rencana_StrategisPerangkat DaerahselanjutnyadisebutRENSTRA Perangkat DaerahadalahrencanaSstrategisPerangkatDaerah untukperiode 5(lima)tahun. RencanaKerjaPembangunanDaerahyang selanjutnyadisebutRKPDadalahdokumenperencanaandaerahuntukperiode1(satu)tahun. RencanaKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnyadisebutRENJAPerangkat DaerahadalahdokumenperencanaanPerangkat Daerahuntukperiode1(satu)tahun. Musyawarahperencanaanpembangunanyang Selanjutnyadisebutmusrenbangadalahforumantarpemangkukepentingan dalam rangkamenyusunrencanapembangunandaerah. VisiDaerahadalahrumusanumummengenaikondisiyang diinginkan danakanditujupadaakhir periodeperencanaan. MisiDaerahadalahrumusankebijakanumumsebagaiupayayang akandilaksanakan untukmendukungperwujudanvisidaerah. Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupati danDPRDdalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahanyangmenjadikewenangan Daerah. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagai pemerintahan daerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. DewanPerwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnyadisingkatDPRDadalahLembagaPerwakilan Rakyat Daerahyangberkedudukansebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerah. yang selanjutnya menperencanaannasionaluntukperiode gkaPanjang DaerahTahun 2005-2025yang DProvinsiSulawesiTengahadalahdokumen gunanProvinsiuntukperiode20(duapuluh) unsur penyelenggara gembanganDaerahyang Perangkat Daerah yang perencanaan penelitiandan selanjutnya disebutBapelitbangdaadalah melaksanakanfungsipenunjang pengembangan. DaerahadalahKabupatenPoso. Bupati adalah BupatiPoso. BAB II SISTEMATIKA
BAB II
RPJMD KabupatenPosoTahun 2021- 2026memuatvisi,misi,tujuan,Sasaran, strategi dan arahpembangunan sertaprogramprioritas daerah Dipindai dengan CamScanner 4 berpedomanpadaRPJPDKabupatenPoso,RPJMDProvinsiSulawesi TengahsertamempedomaniRPJMNasional. (2)RPJMD,disusundengansistematikasebagaiberikut: BABIPENDAHULUAN BABIIGAMBARAN UMUMDAN KONDISIDAERAH BABIII_GAMBARANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAHDAN KERANGKA PENDANAAN BABIV_ANALISISPERMASALAHANDANISU-ISUSTRATEGIS BABV_VISI,MISI,TUJUANDANSASARAN BABVISTRATEGI,ARAH KEBIJAKAN,DANPROGRAM PEMBANGUNANDAERAH BABVIIKERANGKA PENDANAANPEMBANGUNANDAERAHDAN PROGRAMPERANGKAT DAERAH BABVIIIKINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BABIXPENUTUP (3)RinciandariRPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1),tercantum dalamLampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini.
RPJMDmenjadipedomandalampenyusunandokumenperencanaan lainnyadenganmemperhatikankondisilingkunganstrategisdidaerahserta hasilevaluasiterhadappelaksanaanRPJMDperiodesebelumnya. BAB III PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB III
(1)BapelitbangdamenyusunrancanganawalRPJMDyangmerupaan penyempurnaanrancanganteknokratikRPJMDdenganberpedoman padavisi,misidanprogram dan/ataukegiatan, subkegiatan Bupati dan Wakil Bupatiterpilih,selanjutnya dibahasdenganparapemangku kepentinganmelaluiforumkonsultasipublik. (2)PenyusunanrancanganRPJMDyangmerupakan penyempurnaan rancanagnRPJMDberdasarkan rancanganRenstraPerangkat Daerah yangtelah diverifikasidandibahasdalammusrenbang RPJMD. (3)PerumusanrancanganakhirRPJMDyangmerupakanproses penyempurnaanrancanganRPJMDmenjadiTancanganakhirRPJMD berdasarkanberitaacarakesepakatanmusrenbangRPJMD. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH Bagian Kesatu Pengendalian
BAB IV
(1)Bupatimelakukan pengendalian terhadapRPJMD. Dipindai dengan CamScanner (2) (3)
(6) (7) (1) (2) (3) (4)
a.kebijakanRPJMD;dan b.pelaksanaanRPJMD. Pengendaliansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dalam pelaksanaannyadilakukanolehBapelitbangda untukkeseluruhan perencanaanpembangunandaerahdanolehKepalaPerangkatDaerah untukprogram dan/ataukegiatan, subkegiatansesuaidengantugas danfungsinya. PengendalianolehBapelitbangdameliputipemantauan,supervisidan tindaklanjutpenyimpanganterhadappencapaiantujuandansasaran agarprogramdan/kegiatan,subkegiatansesuaidengankebijakan pembangunandaerah. Pemantauanpelaksanaan program dan/ataukegiatan, subkegiatan olehPerangkat Daerahsebagaimana dimaksudpadaayat(4)meliputi realisasipencapaiantarget kinerja,penyerapandana, dankendala yang dihadapi. Hasilpemantauanpelaksanaan program dan/ataukegiatan, sub kegiatansebagaimana dimaksudpadaayat(5)disusun dalam bentuk laporan triwulanuntukdisampaikankepadaBapelitbngda. KepalaBapelitbangdamelaporkanhasilpemantauandansupervisi rencanapembangunankepadaBupati,disertaidenganrekomendasi danlangkah-langkahyangdiperlukan. Bagian Kedua Evaluasi
Bupati melakukan evaluasi terhadap RPUMD. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bapelitbangda meliputi :
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
Bupati berkewajiban memberikaninformasimengenaihasilevaluasi pelaksanaanRPJMDkepada masyarakat. Dipindai dengan CamScanner Bagian Ketiga Perubahan
Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat
BAB V PENETAPAN
BAB V
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. KETENTUAN PERALIHAN
Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sesudah Peraturan Daerah diundangkan, maka harus dibaca dan di maknai sebagai nomenklatur perangkat daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru. Dipindai dengan CamScanner
Membuka PDF…