DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 -2026; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentang PembentukanDaerahTingkatIIdiSulawesi (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1959 Nomor74,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor1218); 3.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004 Nomor104,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahterakhirdengan Undang- Undang Nomor11Tahun2020 tentangCipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2020 Nomor245,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6573); S.Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Dipindai dengan CamScanner 6.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6322); 7.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor18 Tahun2020TentangRencanaPembangunanJangka MenengahNasionalTahun 2020-2024(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor10); 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun 2017tentangTataCaraPerencanaan, Pengendalian DanEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancanganPeraturanDaerah Tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahDan RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah, SertaTataCaraPerubahan RencanaPembangunan JangkaPanjangDaerah,RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah,DanRencanaKerja PemerintahDaerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2017Nomor1312); 9.PeraturanDaerahNomor8Tahun2010tentang SistemPerencanaanPembangunanDaerah KabupatenPoso(Lembaran DaerahKabupatenPoso Tahun2010Nomor8); 10.Peraturan DaerahNomor10Tahun2012tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah KabupatenPosoTahun 2005-2025 (LembaranDaerah KabupatenPosoTahun2012Nomor10); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPOSO Menetapkan dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENPOSOTAHUN2021-2026.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksuddengan: 1.Perencanaanadalah suatu prosesuntukmenentukantindakanmasa depan yangtepat,melaluiurutanpilihan,denganmemperhitungkan sumberdaya yangtersedia. 2.PembangunanDaerahadalahpemanfaatan sumberdaya yangdimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatyangnyata, baikdalam aspek pendapatan, kesempatankerja,lapangan berusaha, akses terhadap pengambilankebijakan, berdayasaing,maupunpeningkatan indekspembangunanmanusia. Dipindai dengan CamScanner 10. ity. 12. 13. 14. Lo, 16. 17 18. 19.

(1).Badan Perencanaan,Penelitian dan Pen suatulingkunganwilayah/daerahdalamJangkawaktutertentu. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahKabupatenyangselanjutnyadisingkatRPJMDKabupatenadalahdokumenperencanaan Kabupatenuntukperiode5(lima)tahun. RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional disingkatRPUMNadalahdoku S(lima)tahun. RencanaPembangunanJan selanjutnyadisingkatRPJP perencanaanpemban tahun. RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahTahun 2005-2025yangSelanjutnyadisingkatRPJPDKabupatenadalahdokumenperencanaan pembangunandaerahKabupatenuntukperiode20(duapuluh) tahun. Rencana_StrategisPerangkat DaerahselanjutnyadisebutRENSTRA Perangkat DaerahadalahrencanaSstrategisPerangkatDaerah untukperiode 5(lima)tahun. RencanaKerjaPembangunanDaerahyang selanjutnyadisebutRKPDadalahdokumenperencanaandaerahuntukperiode1(satu)tahun. RencanaKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnyadisebutRENJAPerangkat DaerahadalahdokumenperencanaanPerangkat Daerahuntukperiode1(satu)tahun. Musyawarahperencanaanpembangunanyang Selanjutnyadisebutmusrenbangadalahforumantarpemangkukepentingan dalam rangkamenyusunrencanapembangunandaerah. VisiDaerahadalahrumusanumummengenaikondisiyang diinginkan danakanditujupadaakhir periodeperencanaan. MisiDaerahadalahrumusankebijakanumumsebagaiupayayang akandilaksanakan untukmendukungperwujudanvisidaerah. Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupati danDPRDdalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahanyangmenjadikewenangan Daerah. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagai pemerintahan daerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. DewanPerwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnyadisingkatDPRDadalahLembagaPerwakilan Rakyat Daerahyangberkedudukansebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerah. yang selanjutnya menperencanaannasionaluntukperiode gkaPanjang DaerahTahun 2005-2025yang DProvinsiSulawesiTengahadalahdokumen gunanProvinsiuntukperiode20(duapuluh) unsur penyelenggara gembanganDaerahyang Perangkat Daerah yang perencanaan penelitiandan selanjutnya disebutBapelitbangdaadalah melaksanakanfungsipenunjang pengembangan. DaerahadalahKabupatenPoso. Bupati adalah BupatiPoso.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Poso yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD Sebelumnya.

Pasal 2

RPJMD KabupatenPosoTahun 2021- 2026memuatvisi,misi,tujuan,Sasaran, strategi dan arahpembangunan sertaprogramprioritas daerah Dipindai dengan CamScanner 4 berpedomanpadaRPJPDKabupatenPoso,RPJMDProvinsiSulawesi TengahsertamempedomaniRPJMNasional.

(2)RPJMD,disusundengansistematikasebagaiberikut: BABIPENDAHULUAN BABIIGAMBARAN UMUMDAN KONDISIDAERAH BABIII_GAMBARANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAHDAN KERANGKA PENDANAAN BABIV_ANALISISPERMASALAHANDANISU-ISUSTRATEGIS BABV_VISI,MISI,TUJUANDANSASARAN BABVISTRATEGI,ARAH KEBIJAKAN,DANPROGRAM PEMBANGUNANDAERAH BABVIIKERANGKA PENDANAANPEMBANGUNANDAERAHDAN PROGRAMPERANGKAT DAERAH BABVIIIKINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BABIXPENUTUP
(3)RinciandariRPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1),tercantum dalamLampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini.

Pasal 3

RPJMDmenjadipedomandalampenyusunandokumenperencanaan lainnyadenganmemperhatikankondisilingkunganstrategisdidaerahserta hasilevaluasiterhadappelaksanaanRPJMDperiodesebelumnya.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB ini terdiri uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah;

Pasal 4

(1)BapelitbangdamenyusunrancanganawalRPJMDyangmerupaan penyempurnaanrancanganteknokratikRPJMDdenganberpedoman padavisi,misidanprogram dan/ataukegiatan, subkegiatan Bupati dan Wakil Bupatiterpilih,selanjutnya dibahasdenganparapemangku kepentinganmelaluiforumkonsultasipublik.
(2)PenyusunanrancanganRPJMDyangmerupakan penyempurnaan rancanagnRPJMDberdasarkan rancanganRenstraPerangkat Daerah yangtelah diverifikasidandibahasdalammusrenbang RPJMD.
(3)PerumusanrancanganakhirRPJMDyangmerupakanproses penyempurnaanrancanganRPJMDmenjadiTancanganakhirRPJMD berdasarkanberitaacarakesepakatanmusrenbangRPJMD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH

Pasal 5

(1)Bupatimelakukan pengendalian terhadapRPJMD. Dipindai dengan CamScanner
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Pengendaliansebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a.kebijakanRPJMD;dan b.pelaksanaanRPJMD. Pengendaliansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dalam pelaksanaannyadilakukanolehBapelitbangda untukkeseluruhan perencanaanpembangunandaerahdanolehKepalaPerangkatDaerah untukprogram dan/ataukegiatan, subkegiatansesuaidengantugas danfungsinya. PengendalianolehBapelitbangdameliputipemantauan,supervisidan tindaklanjutpenyimpanganterhadappencapaiantujuandansasaran agarprogramdan/kegiatan,subkegiatansesuaidengankebijakan pembangunandaerah. Pemantauanpelaksanaan program dan/ataukegiatan, subkegiatan olehPerangkat Daerahsebagaimana dimaksudpadaayat(4)meliputi realisasipencapaiantarget kinerja,penyerapandana, dankendala yang dihadapi. Hasilpemantauanpelaksanaan program dan/ataukegiatan, sub kegiatansebagaimana dimaksudpadaayat(5)disusun dalam bentuk laporan triwulanuntukdisampaikankepadaBapelitbngda. KepalaBapelitbangdamelaporkanhasilpemantauandansupervisi rencanapembangunankepadaBupati,disertaidenganrekomendasi danlangkah-langkahyangdiperlukan.

Pasal 6

Bupati melakukan evaluasi terhadap RPUMD. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c.hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bapelitbangda meliputi :
a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
b.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 7

Bupati berkewajiban memberikaninformasimengenaihasilevaluasi pelaksanaanRPJMDkepada masyarakat. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

(1)RPJMD dapat diubah dalam hal :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa_ proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam _ ketentuan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat melaporkan program, dan/atau kegiatan, sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
(3)Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bapelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Poso untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya serta Indikator dan target Outcome dari setiap Misi sampai dengan akhir Periode RPJMD.

Pasal 10

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sesudah Peraturan Daerah diundangkan, maka harus dibaca dan di maknai sebagai nomenklatur perangkat daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru. Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

(1).Badan Perencanaan,Penelitian dan Pen suatulingkunganwilayah/daerahdalamJangkawaktutertentu. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahKabupatenyangselanjutnyadisingkatRPJMDKabupatenadalahdokumenperencanaan Kabupatenuntukperiode5(lima)tahun. RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional disingkatRPUMNadalahdoku S(lima)tahun. RencanaPembangunanJan selanjutnyadisingkatRPJP perencanaanpemban tahun. RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahTahun 2005-2025yangSelanjutnyadisingkatRPJPDKabupatenadalahdokumenperencanaan pembangunandaerahKabupatenuntukperiode20(duapuluh) tahun. Rencana_StrategisPerangkat DaerahselanjutnyadisebutRENSTRA Perangkat DaerahadalahrencanaSstrategisPerangkatDaerah untukperiode 5(lima)tahun. RencanaKerjaPembangunanDaerahyang selanjutnyadisebutRKPDadalahdokumenperencanaandaerahuntukperiode1(satu)tahun. RencanaKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnyadisebutRENJAPerangkat DaerahadalahdokumenperencanaanPerangkat Daerahuntukperiode1(satu)tahun. Musyawarahperencanaanpembangunanyang Selanjutnyadisebutmusrenbangadalahforumantarpemangkukepentingan dalam rangkamenyusunrencanapembangunandaerah. VisiDaerahadalahrumusanumummengenaikondisiyang diinginkan danakanditujupadaakhir periodeperencanaan. MisiDaerahadalahrumusankebijakanumumsebagaiupayayang akandilaksanakan untukmendukungperwujudanvisidaerah. Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupati danDPRDdalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahanyangmenjadikewenangan Daerah. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagai pemerintahan daerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. DewanPerwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnyadisingkatDPRDadalahLembagaPerwakilan Rakyat Daerahyangberkedudukansebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerah. yang selanjutnya menperencanaannasionaluntukperiode gkaPanjang DaerahTahun 2005-2025yang DProvinsiSulawesiTengahadalahdokumen gunanProvinsiuntukperiode20(duapuluh) unsur penyelenggara gembanganDaerahyang Perangkat Daerah yang perencanaan penelitiandan selanjutnya disebutBapelitbangdaadalah melaksanakanfungsipenunjang pengembangan. DaerahadalahKabupatenPoso. Bupati adalah BupatiPoso.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Poso yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD Sebelumnya.

Pasal 2

(2)RPJMD,disusundengansistematikasebagaiberikut: BABIPENDAHULUAN BABIIGAMBARAN UMUMDAN KONDISIDAERAH BABIII_GAMBARANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAHDAN KERANGKA PENDANAAN BABIV_ANALISISPERMASALAHANDANISU-ISUSTRATEGIS BABV_VISI,MISI,TUJUANDANSASARAN BABVISTRATEGI,ARAH KEBIJAKAN,DANPROGRAM PEMBANGUNANDAERAH BABVIIKERANGKA PENDANAANPEMBANGUNANDAERAHDAN PROGRAMPERANGKAT DAERAH BABVIIIKINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BABIXPENUTUP
(3)RinciandariRPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1),tercantum dalamLampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini.

Pasal 3

RPJMDmenjadipedomandalampenyusunandokumenperencanaan lainnyadenganmemperhatikankondisilingkunganstrategisdidaerahserta hasilevaluasiterhadappelaksanaanRPJMDperiodesebelumnya.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB ini terdiri uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah;

Pasal 4

(1)BapelitbangdamenyusunrancanganawalRPJMDyangmerupaan penyempurnaanrancanganteknokratikRPJMDdenganberpedoman padavisi,misidanprogram dan/ataukegiatan, subkegiatan Bupati dan Wakil Bupatiterpilih,selanjutnya dibahasdenganparapemangku kepentinganmelaluiforumkonsultasipublik.
(2)PenyusunanrancanganRPJMDyangmerupakan penyempurnaan rancanagnRPJMDberdasarkan rancanganRenstraPerangkat Daerah yangtelah diverifikasidandibahasdalammusrenbang RPJMD.
(3)PerumusanrancanganakhirRPJMDyangmerupakanproses penyempurnaanrancanganRPJMDmenjadiTancanganakhirRPJMD berdasarkanberitaacarakesepakatanmusrenbangRPJMD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH

Pasal 5

(1)Bupatimelakukan pengendalian terhadapRPJMD. Dipindai dengan CamScanner
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Pengendaliansebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a.kebijakanRPJMD;dan b.pelaksanaanRPJMD. Pengendaliansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dalam pelaksanaannyadilakukanolehBapelitbangda untukkeseluruhan perencanaanpembangunandaerahdanolehKepalaPerangkatDaerah untukprogram dan/ataukegiatan, subkegiatansesuaidengantugas danfungsinya. PengendalianolehBapelitbangdameliputipemantauan,supervisidan tindaklanjutpenyimpanganterhadappencapaiantujuandansasaran agarprogramdan/kegiatan,subkegiatansesuaidengankebijakan pembangunandaerah. Pemantauanpelaksanaan program dan/ataukegiatan, subkegiatan olehPerangkat Daerahsebagaimana dimaksudpadaayat(4)meliputi realisasipencapaiantarget kinerja,penyerapandana, dankendala yang dihadapi. Hasilpemantauanpelaksanaan program dan/ataukegiatan, sub kegiatansebagaimana dimaksudpadaayat(5)disusun dalam bentuk laporan triwulanuntukdisampaikankepadaBapelitbngda. KepalaBapelitbangdamelaporkanhasilpemantauandansupervisi rencanapembangunankepadaBupati,disertaidenganrekomendasi danlangkah-langkahyangdiperlukan.

Pasal 6

Bupati melakukan evaluasi terhadap RPUMD. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c.hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bapelitbangda meliputi :
a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
b.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 7

Bupati berkewajiban memberikaninformasimengenaihasilevaluasi pelaksanaanRPJMDkepada masyarakat. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

(1)RPJMD dapat diubah dalam hal :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa_ proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam _ ketentuan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat melaporkan program, dan/atau kegiatan, sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
(3)Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bapelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Poso untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya serta Indikator dan target Outcome dari setiap Misi sampai dengan akhir Periode RPJMD.

Pasal 10

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.