DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sumomba Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendirian dan tempat kedudukan; azas dan tujuan; bidang usaha; modal, saham dan pemegang saham; pengurus; penetapan dan pembagian laba bersih; penggabungan, pemisahan , peleburan dan pengalihan; pembubaran dan likuidasi; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; anggaran dasar dan administrasi pembentukan; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan badan usaha milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sumomba Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SUMOMBA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Sumomba Jaya adalah suatu perjalanan mengarungi lautan dengan tekad akan memperoleh suatu keberhasilan atau hasil yang baik.
5.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Perseroan Terbatas Sumomba Jaya yang selanjutnya disebut PT. Sumomba Jaya adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 3
7.Modal dasar adalah keseluruhan nilai perusahaan yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.
8.Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
9.Pemegang Saham adalah Bupati Poso dan/atau swasta/masyarakat baik perorangan dan/atau badan hukum.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
11.Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha badan usaha milik daerah.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. Sumomba Jaya.

Pasal 3

PT. Sumomba Jaya berkedudukan di Kabupaten Poso.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

PT. Sumomba Jaya dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati- hatian. 4

Pasal 5

PT. Sumomba Jaya didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

PT. Sumomba Jaya tugas mengelola bidang usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, pelayanan jasa perdagangan dan pelayanan jasa lainnya.

BAB V

MODAL, SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

(1)Modal dasar PT. Sumomba Jaya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang disetor oleh pendiri sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dibagi rata oleh para pemegang saham.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(4)Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 60% (enam puluh per seratus), dan dilakukan melalui RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Modal dasar PT. Sumomba Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persetujuan para pemegang saham.

Pasal 8

(1)Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT. Sumomba Jaya adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
(2)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5

Pasal 9

(1)PT. Sumomba Jaya mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan PT. Sumomba Jaya.
(2)Dalam daftar pemegang saham ini dicatat :
1. a.nama dan alamat para pemegang saham;
2. b.jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
3. c.jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. d.nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
5. e.keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
6. f.keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
(3)Pemegang saham harus memberitahukan setiap pemindahan domisili dengan surat kepada direksi PT. Sumomba Jaya.
(4)Para pemegang saham dalam PT. Sumomba Jaya adalah Pemerintah Daerah dan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PT. Sumomba Jaya terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…