DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembangunan destinasi pariwisata daerah; pembangunan industri pariwisata daerah; pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Poso Tahun 2019 – 2034; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Pe rsetujuan Be rsama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN POSO TAHUN 2019 – 2034. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut RIPPARKAB Kabupaten Poso adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang disesuaikan dengan periode waktu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah atau terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.
2.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
4.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,pemerintah dan pemerintah daerah.
5.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah,pemerintah daerah dan pengusaha.
6.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7.Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
8.Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
9.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yangmenjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 3
11.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arahpencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
13.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16.Sertifikasi adalah proses yang meliputi tahapan sosialisasi pelatihan dan penilaian kepada badan usaha dan karyawan usaha pariwisata yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) dalam mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
17.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPK adalah suatu wilayah tertentu yang didalamnya terdapat komponen produk pariwisata dan layanan serta unsur pendukung lainnya seperti pelaku industri pariwisata, masyarakat dan institusi pengembang yang membentuk suatu sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan dan totalitas kunjungan bagi para wisatawan, DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Poso.
18.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu proses berkesinambungan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek baik di dalam maupun di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan suatu kawasan pariwisata.
19.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat K SPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
20.Daerah adalah Kabupaten Poso.
21.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
22.Bupati adalah Bupati Poso.
23.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
24.Dinas adalah Dinas yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten Poso. 4

Pasal 2

(1)Ruang Lingkup Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.pembangunan destinasi pariwisata daerah;
2. b.pembangunan industri pariwisata daerah;
3. c.pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
4. d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.fungsi
4. d.tujuan;
5. e.sasaran;dan
6. f.arah pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2034.

Pasal 3

(1)RIPPARKAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
(2)Evaluasi Penyelenggaraan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah “Menjadikan Poso sebagai tujuan destinasi wisata utama di Sulawe si yang mampu be rdaya saing se rta berbasis be rke lanjutan ”.

Pasal 5

Berdasarkan Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan Misi sebagai berikut :

a.menanamkan moral lingkungan dan etika sosial dalam pembangunan kepariwisataan sebagai destinasi yang berkualitas dan menjunjung tinggi norma agama, sosial dan budaya masyarakat lokal.
b.mengembangkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
c.mengembangkan Atraksi, Aksebilitas dan Amenitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis dan pengembangan pariwisata daerah, provinsi dan nasional.
d.mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berkelas dunia;
e.mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, kredibel, sumber daya manusia pariwisata berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
f.menguatkan struktur industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas antar usaha pariwisata termasuk dengan usaha masyarakat setempat memperkuat terhadap produk dan input lokal melalui kemitraan; 5
g.menguatkan citra pariwisata sebagai destinasi yang berkualitas serta damai dengan kemasan pariwisata modern yang disertai dengan pengembangan model pemasaran pariwisata berkelanjutan baik dalam skala industri maupun destinasi;
h.mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab melalui jejaring antar pemangku kepentingan berorientasi pada kebersamaan;
i.mengembangkan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan dan berbasis masyarakat; dan
j.mengembangkan dan menguatkan organisasi serta SDM pemerintah dan non-pemerintah yang disertai dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 6

RIPPARKAB berfungsi sebagai :

a.pedoman bagi pembangunan dan pengendalian kepariwisataan Daerah; dan
b.pedoman penyusunan dokumen perencanaan pariwisata Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Nasional.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

a.mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan daerah melalui peningkatan atraksi, asksebilitas dan amnesti di destinasi pariwisata;
b.mewujudkan integrasi kepariwisataan dalam rangka kemudahan pencapaian dan pergerakan wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata di daerah dan ke daerah lainnya;
c.meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian daerah yang semakin nyata guna memberikan kesejahteraan masyarakat setempat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
d.meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan;
e.meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
f.menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal yang saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
g.mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan; 6
h.meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi wisata berbasis alam, budaya dan buatan;
i.mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab;
j.mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang lebih mudah;
k.memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non pemerintah termasuk koordinasi antar pemangku kepentingan;
l.mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata baik aparatur pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
m.meningkatkan keterpaduan antara pemerintah daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar manajemen dan peneliti dalam pembangunan kepariwisataan.

BAB IV

SASARAN DAN ARAH

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi :

a.terwujudnya destinasi wisata yang unggul dan berkualitas serta menjadi preferensi wisatawan sebagai destinasi wisata utama;
b.terwujudnya struktur industri pariwisata dengan produk lokal yang berdaya saing tinggi serta berkembang sebagai kawasan destinasi ekowisata;
c.semakin kuatnya citra sebagai destinasi wisata yang berbasis alam, budaya dan buatan;
d.meningkatnya jumlah junjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wsiatawan nusantara sesuai dengan target yang ditetapkan;
e.terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggungjawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengendalian;
f.meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
g.terwujudnya sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah dan non pemerintah yang berkapasitas dan profesional; dan
h.terbangunnya jejaring kerja dan kerjasama yang baik, sinergis dan harmonis antar pelaku usaha pariwisata baik di dalam daerah maupun dengan daerah lain.

Pasal 10

(1)Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi:
1. a.pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkualitas, berbasis alam, budaya, dan buatan yang berkelanjutan;
2. b.pembangunan kepariwisataan Daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
3. c.pembangunan kepariwisataan Daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan destinasi pariwisata, KSP dan DTW dengan prioritas pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan; 7
4. d.pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
5. e.pembangunan kepariwisataan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.
(2)Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.
(3)Indikator sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 11

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi :

a.strategi pembangunan destinasi pariwisata;
b.strategi pembangunan industri pariwisata;
c.strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d.strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…