DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sumber dana penanggulangan bencana, penggunaan dana siap pakai, pengelolaan dana siap pakai, pemantauan dan pelaporan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban, penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Siap Pakai Pada Keadaan Darurat Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA SIAP PAKAI PADA KEADAAN DARURAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso. 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso. 6 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
8.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
9.Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10.Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Bupati untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

BAB II

SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Dana penanggulangan bencana berasal dari APBD.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana dalam anggaran penanggulangan bencana yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
(2)Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Keadaan Darurat Bencana. 4

BAB III

PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 4

(1)Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan pada Keadaan Darurat Bencana.
(2)Penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
1. a.pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. b.pertolongan darurat;
3. c.evakuasi korban bencana;
4. d.kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. e.pangan;
6. f.sandang dan peralatan sekolah;
7. g.pelayanan kesehatan; dan
8. h.penampungan serta tempat hunian sementara.
(3)Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat bencana diberikan perlakuan khusus pada pengadaan barang dan/atau jasa melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada saat status Keadaan Darurat Bencana.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 5

Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengelola Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana di Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

Pasal 6

BPBD bertugas :

a.menyelenggarakan secara teknis penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
b.melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
c.mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan Dana Siap Pakai;
d.pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat penanganan kedaruratan; dan
e.melaksanakan pemberian bantuan dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat. 5

Pasal 7

Pejabat Pengelola/Pengguna Dana Siap Pakai dilarang :

a.menggunakan Dana Siap Pakai diluar ketentuan; dan
b.tidak menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Pemantauan terhadap penanganan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara terpadu oleh Kepala Pelaksana BPBD bersama Perangkat Daerah terkait.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai dari proses administrasi sampai dengan realisasi dilapangan.
(3)Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

BAB VI

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana.
(2)Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 10

(1)Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
(3)Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan yang meliputi :
1. a.realisasi fisik;
2. b.realisasi anggaran; dan
3. c.data pendukung lainnya. 6

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…