DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Poso

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; dan 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Perusahaan Air Minum Daerah, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Poso.
8.Penambahan Modal adalah dana yang disisihkan untuk meningkatkan modal usaha PDAM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal yang diberikan dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal PDAM. 3

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a.meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum;
b.mengoptimalkan operasional dan meningkatkan daya saing PDAM sehingga mampu menyiapkan air bersih dan pelayanan PDAM; dan
c.menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

(1)Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal PDAM maka Pemerintah Daerah menyertakan modal ke PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan direalisasikan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2018.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Poso pada tanggal 19 September 2018 BUPATI POSO, ttd DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU Diundangkan di Poso Pada tanggal 20 September 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, JOKSAN LAKUKUA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 70, 06/2018 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN POSO I. UMUM Berdasarkan Perda pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 1993 Bab V Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan dan dengan persetujuan Dewan, modal perusahaan Daerah tersebut ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman. Penyertaan modal yang dimaksudkan dalam rancangan Peraturan Daerah ini yaitu untuk mengoptimalisasikan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Poso yang mengalami banyak kendala yang sangat mendasar, antara lain adanya beberapa peralatan yang harus segera diganti karena fungsi peralatan tersebut tidak maksimal lagi untuk dioperasikan serta beberapa kendala lainnya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 huruf a : yang dimaksud dengan kualitas air adalah mutu, tingkat kebersihan dan kelayakan air yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. yang dimaksud dengan kuantitas air adalah jumlah ketersediaan atau jangkauan air yang mencukupi kebutuhan masyarakat. yang dimaksud dengan kontinuitas air adalah keberlangsungan atau kelanjutan pelayanan air minum kepada masyarakat. huruf b : mengoptimalkan operasional dan meningkatkan daya saing PDAM sehingga mampu menyediakan air bersih dan pelayanan pada masyarakat. Huruf c : menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah. Dengan ketersediaan air minum yang cukup dapat mendorong peningkatan pendapatan usaha masyarakat yang ada, sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9618

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…