DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: 1. Ketentuan Umum; 2. Keanggotaan BPD; 3. Kelembagaan BPD; 4. Fungsi dan Tugas BPD; 5. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; 6. Peraturan Tata Tertib BPD; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; dan 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Bupati adalah Bupati Poso.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
8.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 3 penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Panitia Pengisian Anggota BPD adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD.
12.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
(2)Dalam hal pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan secara musyawarah mufakat.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan jumlah ganjil, yaitu 5 (lima) orang setiap Desa.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal di masing-masing Dusun di desa yang bersangkutan
(5)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat golongan profesi dan keterwakilan perempuan.
(6)Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diwajibkan dalam pengisian anggota BPD.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui : 4

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Untuk menjamin keterwakilan wilayah BPD maka jumlah penduduk terbanyak dalam 1 (satu) dusun yang memiliki keanggotaan BPD.
(6)Dalam pengisian keanggotaan BPD ditetapkan terlebih dahulu keterwakilan perempuan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah perwakilan oleh perempuan.

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas unsur Perangkat Desa 2 (dua) orang dan unsur masyarakat 3 (tiga) orang.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan. 5
(5)Anggota Panitia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
1. a.penduduk desa yang bersangkutan;
2. b.pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
3. c.berusia minimal 20 (dua puluh) tahun; dan
4. d.memiliki kemampuan untuk melakukan Pemilihan BPD.
(6)Anggota Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya terdiri dari :
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang Anggota.
(7)Apabila diantara Panitia ada yang dicalonkan sebagai anggota BPD maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
(8)Apabila diantara Panitia ada yang mengundurkan diri atau berhalangan maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
(9)Penggantian sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Panitia sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 8

Mekanisme Penyelenggaraan pegisian calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

a.panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan tata cara penjaringan;
b.setelah penetapan tata cara penjaringan dan penyaringan, panitia pengisian melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD melalui pengumuman di tiap Dusun atau pada tempat yang mudah di jangkau oleh Masyarakat Desa
c.isi pengumuman sebagai mana dimaksud pada huruf b antara lain :
1. 1.tempat pendaftaran bakal calon anggota BPD;
2. 2.waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon anggota BPD;
3. 3.persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD;
d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari);
e.panitia pengisian keanggotan BPD melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi 6 penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
f.penelitian kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana di maksud pada huruf e disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan yang berwenang;
g.berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD;
h.panitia pengisian memfasilitasi pelaksanaan pemilihan keanggotaan BPD di tiap Dusun di Desa yang bersangkutan; dan
i.calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak di tetapkan sebagai anggota BPD terpilih yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
(2)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah/STTB;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.apabila Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h.bertempat tinggal di desa pemilihan setempat;
i.sehat jasmani dan rohani;
j.tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;
k.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat
m.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; 7

Pasal 11

(1)Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
(3)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…