Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2021
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan D a e r a h t e n t a n g P e r e n c a n a a n , P e l a k s a n a a n Pembangunan K a w a s a n P e r d e s a a n , P e m a n f a a t a n D a n Pendayagunaan; Mengingat : 1 . P a s a l 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5495);
Dipindai dengan CarnScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO Dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G P E R E N C A N A A N , PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Pemerintah D e s a y a n g m e m b a n t u penyelenggaraan pembangunan Kas.yaRan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, kon sultan, atau Lembaga swadava masyarakat. 11 Pelaporan dan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya u n t u k mewujudkan t e r t i b Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Dipindai dengan CamScanner
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
BAB H PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Tahapan Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi
Bagian Kesatu Pengusulan Kawasan Perdesaan
Dipindai dengan CarnScanner Bagian Kedua Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan
Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP. Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJMDesa. Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
RPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan yang dituangkan dalam RPKP terdiri dan kegiatan prioritas tahunan. RPKP paling sedikit memuat :
DipIndal dengan CamScanner Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan o l e h pemerintah, swasta, d a n / a t a u masyarakat d i Kawasan Perdesaan.
Bagian Keempat Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Membuka PDF…