DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan D a e r a h t e n t a n g P e r e n c a n a a n , P e l a k s a n a a n Pembangunan K a w a s a n P e r d e s a a n , P e m a n f a a t a n D a n Pendayagunaan; Mengingat : 1 . P a s a l 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang N o m o r 2 9 T a h u n 1 9 5 9 t e n t a n g Pembentukan Daerah Ti n g k a t I I D i Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang N o m o r 6 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g D e s a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia N o m o r 5495);
4.Undang-Undang N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa k a l i terakhir dengan Undang-Undang N o m o r 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 2 0 Nomor 2 4 5 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah N o m o r 4 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N o m o r 6 Ta h u n 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Ta h u n 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Desa (Lembaran N e g a r a Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 5 N o m o r 4 1 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tr a n s m i g r a s i N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); Dipindai dengan CarnScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO Dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G P E R E N C A N A A N , PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan d a l a m upaya mempercepat d a n meningkatkan kualitas pelayanan d a n pemberdayaan masvarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
2.Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
3.Pembangunan D e s a adalah u p a y a peningkatan k u a l i t a s h i d u p d a n kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4.Kawasan p e r d e s a a n t e r t e n t u a d a l a h K a w a s a n p e r d e s a a n y a n g mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak anal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 6 (enam) tahun yang didalamnya memuat rencana pembangunan, yang disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
8.Ti m Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan y a n g selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
9.Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Desa, y a n g selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enarn) tahun.
10.Pihak Ketiga adalah p i h a k d i l u a r Pemerintah, Pemerintah Daerah. Pemerintah D e s a y a n g m e m b a n t u penyelenggaraan pembangunan Kas.yaRan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, kon sultan, atau Lembaga swadava masyarakat. 11 Pelaporan dan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya u n t u k mewujudkan t e r t i b Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
12.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran. hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
13.Pendamping Kawasan Perdesaan adalah p i h a k yang berperan d a l a m memfasilitasi desa. Dipindai dengan CamScanner
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati d a n D P R D dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Bupati adalah Bupati Poso.
16.Pemerintah D a e r a h a d a l a h B u p a t i sebagai u n s u r Penyelenggara Pemerintahan D a e r a h y a n g m e m i m p i n p e l a k s a n a a n u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
b.p e n g u s u l a n kawasan perdesaan;
c.p e n e t a p a n dan perencanaan kawasan perdesaan;
d.p e l a k s a n a a n pembangunan kawasan perdesaan;
e.p e l a p o r a n dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
f.k e l e m b a g a a n ;
g.p e m b a n g u n a n kawasan perdasaan yang terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa; dan
h.p e n d a n a a n . BAB H PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

Tahapan Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi

a.p e n g u s u l a n Kawasan perdesaan;
b.p e n e t a p a n dan perencanaan Kawasan perdesaan;
c.p e l a k s a n a a n pembangunan Kawasan perdesaan;
d.p e l a p o r a n dan evaluasi pembangunan Kawasan perdesaan.

Pasal 4

(1)K a w a s a n Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
(2)P e n g u s u l a n Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
(3)K a w a s a n Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan.
(4)K a w a s a n Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
(5)S u r a t kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diserahkan kepada Bupati.
(6)K a w a s a n Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan. Dipindai dengan CarnScanner

Pasal 5

Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP. Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJMDesa. Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

RPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan yang dituangkan dalam RPKP terdiri dan kegiatan prioritas tahunan. RPKP paling sedikit memuat :

a.isu strategis kawasan perdesaan;
b.t u j u a n dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
c.strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
d.program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
e.i n d i k a t o r capaian kegiatan; dan
f.k e b u t u h a n pendanaan.

Pasal 7

(1)M e k a n i s m e p e n y u s u n a n r e n c a n a Pembangunan K a w a s a n Perdesaan sebagai berikut :
1. a.B u p a t i memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP.
2. b.TKPKP dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
(2)M e k a n i s m e penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)K a w a s a n yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian d a n w i l a y a h D a e r a h y a n g t e r d i r i B a r i beberapa d e s a y a n g berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
(2)P e n e t a p a n Kawasan Perdesaan memperhatikan :
1. a.kegiatan pertanian dan perkebunan;
2. b.pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
3. c.tempat permukiman perdesaan;
4. d.tempat pelayanan jasa pemerintahan. sosial dan ekonomi perdesaan;
5. e.nilai strategis dan prioritas kawasan;
6. f.keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
7. g.kearifa.n lokal; dan
8. h.keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. DipIndal dengan CamScanner

Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan o l e h pemerintah, swasta, d a n / a t a u masyarakat d i Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

(1)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh PD yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP atau Pemerintah Desa.
(2)P e n u n j u k a n oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.
(3)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(5)B u p a t i dapat menunjuk PD yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(6)B u p a t i dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada RPKP.

Pasal 11

(1)Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
(2)Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah.
(3)L a p o r a n k i n e r j a sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (2) disampaikan kepada kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah, setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang N o m o r 2 9 T a h u n 1 9 5 9 t e n t a n g Pembentukan Daerah Ti n g k a t I I D i Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang N o m o r 6 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g D e s a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia N o m o r 5495);
4.Undang-Undang N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa k a l i terakhir dengan Undang-Undang N o m o r 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 2 0 Nomor 2 4 5 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah N o m o r 4 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N o m o r 6 Ta h u n 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Ta h u n 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Desa (Lembaran N e g a r a Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 5 N o m o r 4 1 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tr a n s m i g r a s i N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); Dipindai dengan CarnScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO Dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G P E R E N C A N A A N , PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan d a l a m upaya mempercepat d a n meningkatkan kualitas pelayanan d a n pemberdayaan masvarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
2.Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
3.Pembangunan D e s a adalah u p a y a peningkatan k u a l i t a s h i d u p d a n kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4.Kawasan p e r d e s a a n t e r t e n t u a d a l a h K a w a s a n p e r d e s a a n y a n g mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak anal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 6 (enam) tahun yang didalamnya memuat rencana pembangunan, yang disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
8.Ti m Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan y a n g selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
9.Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Desa, y a n g selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enarn) tahun.
10.Pihak Ketiga adalah p i h a k d i l u a r Pemerintah, Pemerintah Daerah. Pemerintah D e s a y a n g m e m b a n t u penyelenggaraan pembangunan Kas.yaRan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, kon sultan, atau Lembaga swadava masyarakat. 11 Pelaporan dan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya u n t u k mewujudkan t e r t i b Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
12.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran. hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
13.Pendamping Kawasan Perdesaan adalah p i h a k yang berperan d a l a m memfasilitasi desa. Dipindai dengan CamScanner
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati d a n D P R D dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Bupati adalah Bupati Poso.
16.Pemerintah D a e r a h a d a l a h B u p a t i sebagai u n s u r Penyelenggara Pemerintahan D a e r a h y a n g m e m i m p i n p e l a k s a n a a n u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
b.p e n g u s u l a n kawasan perdesaan;
c.p e n e t a p a n dan perencanaan kawasan perdesaan;
d.p e l a k s a n a a n pembangunan kawasan perdesaan;
e.p e l a p o r a n dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
f.k e l e m b a g a a n ;
g.p e m b a n g u n a n kawasan perdasaan yang terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa; dan
h.p e n d a n a a n . BAB H PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

Tahapan Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi

a.p e n g u s u l a n Kawasan perdesaan;
b.p e n e t a p a n dan perencanaan Kawasan perdesaan;
c.p e l a k s a n a a n pembangunan Kawasan perdesaan;
d.p e l a p o r a n dan evaluasi pembangunan Kawasan perdesaan.

Pasal 4

(1)K a w a s a n Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
(2)P e n g u s u l a n Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
(3)K a w a s a n Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan.
(4)K a w a s a n Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
(5)S u r a t kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diserahkan kepada Bupati.
(6)K a w a s a n Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan. Dipindai dengan CarnScanner

Pasal 5

Pasal 6

a.isu strategis kawasan perdesaan;
b.t u j u a n dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
c.strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
d.program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
e.i n d i k a t o r capaian kegiatan; dan
f.k e b u t u h a n pendanaan.

Pasal 7

(1)M e k a n i s m e p e n y u s u n a n r e n c a n a Pembangunan K a w a s a n Perdesaan sebagai berikut :
1. a.B u p a t i memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP.
2. b.TKPKP dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
(2)M e k a n i s m e penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)K a w a s a n yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian d a n w i l a y a h D a e r a h y a n g t e r d i r i B a r i beberapa d e s a y a n g berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
(2)P e n e t a p a n Kawasan Perdesaan memperhatikan :
1. a.kegiatan pertanian dan perkebunan;
2. b.pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
3. c.tempat permukiman perdesaan;
4. d.tempat pelayanan jasa pemerintahan. sosial dan ekonomi perdesaan;
5. e.nilai strategis dan prioritas kawasan;
6. f.keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
7. g.kearifa.n lokal; dan
8. h.keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. DipIndal dengan CamScanner

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh PD yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP atau Pemerintah Desa.
(2)P e n u n j u k a n oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.
(3)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(5)B u p a t i dapat menunjuk PD yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(6)B u p a t i dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada RPKP.

Pasal 11

(1)Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
(2)Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah.
(3)L a p o r a n k i n e r j a sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (2) disampaikan kepada kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah, setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.