DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Poso

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.P a s a l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2.U n d a n g - U n d a n g Nomor 29 Ta h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.U n d a n g - U n d a n g Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N o m o r 2 4 4 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan U n d a n g - U n d a n g 9 Ta h u n 2 0 1 5 t e n t a n g Perubahan K e d u a A t a s Undang-Undang N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintah D a e r a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r 5679);
4.P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 2 Ta h u n 2 0 1 9 t e n t a n g Pengelolaan Keuangan D a e r a h (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dipinclai dengan CamScanner
4.P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 1 2 Ta h u n 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Leinharan Negara Repolitic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan I -at( d i , Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.P e r a t u r a n Daerah Nomor 9 Ta h u n 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah A n g g a r a n 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Dipinclai dengan CamScanner Pasal I Angaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.263.514.918.525 (Satu Triliun dua ratus enam puluh tiga miliyar lima rams empat belas juts sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)terdiri atas pendepatan daerah,belanja daerah dan pembiyaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah R p . 1 , 2 6 3 , 5 1 4 , 9 1 8 , 5 2 5 . 0 0
b.Belanja Daerah R p . 1 , 2 6 3 , 5 1 4 , 9 1 8 , 5 2 5 . 0 0 (Defisit)/Surplus
c.Pembiyaan Daerah
1. 1.Penerimaan R p .
2. 2.Pengeluaran R p . Pembiyaan Neto R p . Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan R p . (-I

Pasal 2

Pendapatan Daerah sabagaimana dimaksud dalam pasal I huruf a sebesar Rp.1.263.514.918.525 ( Satu Triliun dua ratus enam pulu tiga miliyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima rams dua pulu lima rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan ash daerah
b.Pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

(1)Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 120.668.513.205 ( seratus dua puluh miliyar enam ratus enam puluh delapan juts lima rams tiga belas dua ratus lima rupiah)yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah ;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
4. d.Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u m f a sebesar Rp. 36.396.678.343( Tiga puluh enam miliyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tuju puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.221.349.956( Enam belas miliyar dua ratus dua puluh satu juts tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.195.286.154( Tiga miliyar rams sembilan puluh lima j u t a dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) in-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.64.855.198.752 ( Enam puluh empat elapan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tuju ratus lima puluh dua rupiah) S M O d a i d e r i g a r i C a r n S c m n e r

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.138.741.050.060 (Satu triliun seratus tiga pulu delapan miliyar tuju ratus empat puluh saw juta lima pulu ribu enam pulu rupiah)yang terdiri atas;
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.I.095.644.345.663 ( Satu triliun sembilan pulu lima miliyar enam ratus empat pulu empat juta tiga ratus empat pulu lima ribu enam ratus enam pulu tiga rupiah)
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.43.096.704.397( Empat puluh tiga miliyar sembilan puluh enam juta tuju ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tuju rupiah)

Pasal 5

(1)Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebesar Rp.4.105.355.260(Empat miliyar seratus lima juta tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah)yang terdiri atas:
1. a.Hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.105.355.260( Empat miliyar seratus lima juta tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah)

Pasal 6

Belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.263.514.918.525 (Satu triliun dua ratus enam pulu tiga miliyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua pulu lima rupiah)terdiri atas:

a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja tidak terduga;dan
d.Belanja Transfer

Pasal 7

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sebesar Rp.915.124.417.483( Sembilan ratus lima belas miliyar sartus dua pulu empat juta empar ratus tuju belas ribu empat ratus delapan pulu tiga rupiah)Terdiri atas;
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja Hibah;dan Belanja Bantuan Sosial Dipinclai dengan CamScanner
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 606.553.504.781 ( Enam ratus enam miliyar lima ratus lima pulu tiga juta lima ratus empat ribu tuju ratus delapan pulu satu rupiah)
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.154.808.774(Tiga ratus miliyar stratus lima pulu empat juta delapan ratus delapan ribu tuju rants tuju pulu empat rupiah)
(4)Belanja Hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.959.603.928 (Enam miliyar sembilan ratus lima pulu sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus dua pulu delapan rupiah)
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.456.500.000( Satu miliyar empat ratus lima pulu enam juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 8

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 144.489.546.264( Stratus empat pulu empat miliyar empat ratus delapan pulu sembilan juta lima ratus empat pulu enam ribu dua ratus enam pulu empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
2. b.Belanja Peralatan dan mesin
3. c.Belanja Bangunan gedung
4. d.Belanja Jalan,jaringan,dan irigasi;dan
5. e.Belanja Aset tetap lainnya.
(3)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.120.000.000 ( Seratus dua pulu juta rupiah )
(4)Belanja Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.924.021.507 (Lima pulu miliyar sembilan ratus dua pulu empat juta dua pulu satu ribu lima ratus tuju rupiah)
(5)Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.29.651.701.072( Dua pulu sembilan miliyar enam ratus lima pulu satu juta tuju ratus satu ribu tuju pulu dua rupiah)
(6)Belanja jalan jaringan dan irigasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.62.635.776.185 (Enam pulu dua miliyar enam ratus tiga pulu lima juta tuju ratus tuju pulu enam ribu seratus delapan pulu lima rupiah)
(7)Belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.158.047.500 ( Satu miliyar seratus lima pulu delapan empat pulu tuju ribu lima ratus rupiah)

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c sebesar Rp.6.640.352.048 (Enam miliyar enam ratus empat pulu juta tiga ratus lima pulu dua ribu empat pulu delapan rupiah)terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Belanja transfer sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebesar Rp.197.260.602.730.(Seratus sembilan pulu tuju miliyar dua ratus ulu juta enam ratus dua ribu tuju ratus tiga pulu rupiah)yang terdiri atas; Dipinclai dengan CamScanner a B r i a n t a Hsgi h a d b Iletartia Bantuan keuangan $21 h a g s basil sebagairnatus yang dimaksud pada avat (1) huruf a sebesar Rp.S 256_982 830 I Lima miliyar dua ratus tuna puluh enfant Juts aembilan rani% delapan puluh dua nhu delapan ratus tiga puluh rupiahl tiantuan keuangan sebagimana dimaksud pada avat (1) h u n g h dirrncanakan sebesar Rp 192 003.619.900 'Stratus sembilan pulti d a e t a Y e t i t s jute enam r u m ; sembilan betas ribu sembilan Tatum rupiah) Pasal I I I l l Uskurl kesdnan darurat termasuk keperluan mendesak,Rupati dapat melakukan prrigeluaran yang belum tersedia anggarannvadan/atau betanla d a r r a h t a h u n anggaran 2022 Peniriustart melebihi pagu yang di tetapkan datum prraturan darrah,vang selaniutnva diusulkan dalam prrubehan anggaran pendapatan dan 12) Keadaart darurat Rebagaimana dimaksud pada oval ( I ) paling sedilut mrmrnuhi kriteria a M i k a n tnerupakan kegiatan normal dari aktivitas prmerintah darrah chin tidak dapat Mprediksi sebelurnnya b m i n k diharapkan irrjadi secant berulang berada diluar krndali elan pengaruh pc airy-int:1h darrah. tan d M r m i l i k i dampak signifikan trrliadap anggrtrrm fialitt11 ratIRICI 'WM111111.1(1 liang disebalikan oleh kraditan darurat (31 k r p r r l u a t i mrivilesak arbagaimana dirnaksia1 pada dna, I I I Pilling stidikit ihrttirmiht kriteria *I P r o g r a m k r i m i l i m prlasattan dinar masvarakat k i n g atigy,ararima beinto trrsedia dalam tahun anggitran benalamdan Keperluan nirndeftak linnriso Sang apalnla ddtind,t a k i n m r n a n t i l k . i n kerugian ‘iing letah Pinar bag' pernenntall darrah flan maavarakal Pit-mil 12 Lampirati I k i l i g k . o . . a t i A N S I ) . 2 1 . 1 1 1 ) 1 3 1 1 ( 1 1 1 I I I h n g k . i t ut AP11I) nirnut ut i t ll`sall tie!IlflItlt:th dart:tit dart OrgatImass 3 L a n i p i r a n III R u n tall M I D I ) 111r1111f11! lit 114.111 i t : i r i a h Otv,itiii•Lots Shrfliprialapatambelanps Mtn l a t t o p l i o n I V m u l l i t u n i a n I w u t r n n t . i h • L i f t , l h ) , r g a i i n a s i s h 1 1 ) . p r o g r a m d a n k r g i a t a n ; S l i a t n p i r a n d a f t krterpd(illan !Amman prtnrrintah darrah dan ! w i r y il,11,ini k e u . i n g o t t nrgti I. Lampaini 1 I 1 ) . i n a t i t • I l l l a m p t r a n Vi i t . i t w n i t k t - L i a t t e . , O 1 l t d r i . t h tang trlah di trtapkan dengan prraturan darrah LAITIF4I1111 V I I I 1 ) . 0 % 1 ! 'Kt 41,...11-el krviat.O1 a r c y . t : ,in Nrbrliitinn,ii Nang beltim diselesaikan dan dianggarkan kembah I I 1!7. • tit r i e . g . i r an tin NOSY dense CamScartrier

9.L a m p i r a n IX D a f t a r pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 13

Ketentuan lebih l a n j u t mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pow Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Poso pada tanggal 1 7 Desember 2021 BUPATI POSO, ttd VERNA G.M. 1NKIRIWANG Diundangkan d i Poso pada tanggal 17 Desember 2 0 2 1 SEKRETAR S DAERAH KABUPATEN POSO, W1/4N EDWARD GULUDA IF•1/4,11i \RAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN N O M O R '( REGISTRAS1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO,PROVINSI SULAWESI TENGAH : , . ill...................... Orpindal dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.P a s a l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2.U n d a n g - U n d a n g Nomor 29 Ta h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.U n d a n g - U n d a n g Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N o m o r 2 4 4 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan U n d a n g - U n d a n g 9 Ta h u n 2 0 1 5 t e n t a n g Perubahan K e d u a A t a s Undang-Undang N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintah D a e r a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r 5679);
4.P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 2 Ta h u n 2 0 1 9 t e n t a n g Pengelolaan Keuangan D a e r a h (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dipinclai dengan CamScanner
4.P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 1 2 Ta h u n 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Leinharan Negara Repolitic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan I -at( d i , Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.P e r a t u r a n Daerah Nomor 9 Ta h u n 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah A n g g a r a n 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Dipinclai dengan CamScanner Pasal I Angaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.263.514.918.525 (Satu Triliun dua ratus enam puluh tiga miliyar lima rams empat belas juts sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)terdiri atas pendepatan daerah,belanja daerah dan pembiyaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah R p . 1 , 2 6 3 , 5 1 4 , 9 1 8 , 5 2 5 . 0 0
b.Belanja Daerah R p . 1 , 2 6 3 , 5 1 4 , 9 1 8 , 5 2 5 . 0 0 (Defisit)/Surplus
c.Pembiyaan Daerah
1. 1.Penerimaan R p .
2. 2.Pengeluaran R p . Pembiyaan Neto R p . Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan R p . (-I

Pasal 2

a.Pendapatan ash daerah
b.Pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

(1)Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 120.668.513.205 ( seratus dua puluh miliyar enam ratus enam puluh delapan juts lima rams tiga belas dua ratus lima rupiah)yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah ;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
4. d.Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u m f a sebesar Rp. 36.396.678.343( Tiga puluh enam miliyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tuju puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.221.349.956( Enam belas miliyar dua ratus dua puluh satu juts tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.195.286.154( Tiga miliyar rams sembilan puluh lima j u t a dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) in-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.64.855.198.752 ( Enam puluh empat elapan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tuju ratus lima puluh dua rupiah) S M O d a i d e r i g a r i C a r n S c m n e r

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.138.741.050.060 (Satu triliun seratus tiga pulu delapan miliyar tuju ratus empat puluh saw juta lima pulu ribu enam pulu rupiah)yang terdiri atas;
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.I.095.644.345.663 ( Satu triliun sembilan pulu lima miliyar enam ratus empat pulu empat juta tiga ratus empat pulu lima ribu enam ratus enam pulu tiga rupiah)
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.43.096.704.397( Empat puluh tiga miliyar sembilan puluh enam juta tuju ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tuju rupiah)

Pasal 5

(1)Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebesar Rp.4.105.355.260(Empat miliyar seratus lima juta tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah)yang terdiri atas:
1. a.Hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.105.355.260( Empat miliyar seratus lima juta tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah)

Pasal 6

a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja tidak terduga;dan
d.Belanja Transfer

Pasal 7

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sebesar Rp.915.124.417.483( Sembilan ratus lima belas miliyar sartus dua pulu empat juta empar ratus tuju belas ribu empat ratus delapan pulu tiga rupiah)Terdiri atas;
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja Hibah;dan Belanja Bantuan Sosial Dipinclai dengan CamScanner
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 606.553.504.781 ( Enam ratus enam miliyar lima ratus lima pulu tiga juta lima ratus empat ribu tuju ratus delapan pulu satu rupiah)
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.154.808.774(Tiga ratus miliyar stratus lima pulu empat juta delapan ratus delapan ribu tuju rants tuju pulu empat rupiah)
(4)Belanja Hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.959.603.928 (Enam miliyar sembilan ratus lima pulu sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus dua pulu delapan rupiah)
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.456.500.000( Satu miliyar empat ratus lima pulu enam juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 8

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 144.489.546.264( Stratus empat pulu empat miliyar empat ratus delapan pulu sembilan juta lima ratus empat pulu enam ribu dua ratus enam pulu empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
2. b.Belanja Peralatan dan mesin
3. c.Belanja Bangunan gedung
4. d.Belanja Jalan,jaringan,dan irigasi;dan
5. e.Belanja Aset tetap lainnya.
(3)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.120.000.000 ( Seratus dua pulu juta rupiah )
(4)Belanja Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.924.021.507 (Lima pulu miliyar sembilan ratus dua pulu empat juta dua pulu satu ribu lima ratus tuju rupiah)
(5)Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.29.651.701.072( Dua pulu sembilan miliyar enam ratus lima pulu satu juta tuju ratus satu ribu tuju pulu dua rupiah)
(6)Belanja jalan jaringan dan irigasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.62.635.776.185 (Enam pulu dua miliyar enam ratus tiga pulu lima juta tuju ratus tuju pulu enam ribu seratus delapan pulu lima rupiah)
(7)Belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.158.047.500 ( Satu miliyar seratus lima pulu delapan empat pulu tuju ribu lima ratus rupiah)

Pasal 9

Pasal 10

9.L a m p i r a n IX D a f t a r pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 13

Ketentuan lebih l a n j u t mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pow Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.