DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu No. 01 Tahun 2016

Nomor: 01
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon diubah antara lain Pasal 9, Pasal 11, serta diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan dengan segera agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Pekon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa x terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DANA PEKON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Tim pengelola ADP adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan ditingkat Kecamatan dan pelaksana di tingkat Pekon.
(2)Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan desiminasi secara luas atas kebijakan, data dan informasi tentang ADP;
2. b.membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADP di tingkat Pekon;
3. c.menentukan besarnya ADP yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
4. d.melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADP bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
5. e.melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten;
6. f.memberikan laporan kemajuan Pekon dalam mengelola ADP kepada Bupati.
(3)Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pelaksana Tingkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
(4)Ketentuan tentang kriteria Tim Pelaksana Tingkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penggunaan ADP dimusyawarahkan antara Pemerintah Pekon dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Pekon tentang APBPekon tahun yang berkenaan.
(2)Pengelolaan ADP dilakukan oleh Pemerintah Pekon yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Pekon.
(3)Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADP adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBPekon.
(4)Bagian dari ADP digunakan untuk penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon menggunakan perhitungan sebagai berikut:
1. a.ADP yang berjumlah sampai denganRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
2. b.ADP yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai denganRp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
3. c.ADP yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
4. d.ADP yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).
(5)Bupati menetapkan besaran SILTAP:
1. a.Kepala Pekon;
2. b.Sekretaris Pekon paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan; dan
3. c.perangkat Pekon selain Sekretaris Pekon paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan.
(6)Ketentuan tentang SILTAP Kepala Pekon dan Aparat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(7)Pengaturan secara teknis tentang ADP yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pekon tentang APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pekon.
(8)Perubahan penggunaan ADP yang tercantum dalam APBPekon dapat diatur dengan melakukan Perubahan Peraturan Pekon tentang APBPekon berikut Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabarannya.

3.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Ditetapkan di Pringsewu padatanggal22 Februari 2016 BUPATI PRINGSEWU, SUJADI Diundangkan diPringsewu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, A. BUDIMAN PM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…