DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2015

Nomor: 01
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Santunan Kematian 3. Kriteria Penerima Santunan 4. Pendanaan dan Besaran Santunan 5. Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Santunan Kematian 6. Penyerahan Santunan Kematian 7. Pengecualian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, perlu membentuk Peratura n Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin;
a.bahwa dalarn rangka untuk mcrnbantu meringankan beban biaya pengurusan jenazah yang ditanggung oleh keluarga penduduk miskin Kabupaten Pringsewu yang meninggal dunia, dipandang perlu me mber ikan ban tuan berupa santunan kematian; BUPATI PI~INGSEWU, DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TEN TANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN Pl<INGSEWU NOMOR Ol TAHUN 2015 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS! LAMPUNG Mcnvinzat,-::> q Menimbang I l 1 ' 'W\

Mengingat

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nornor 01 Tahun 2010 ten tang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupatcn Pringsewu Tariun 2010 Nomor 01);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Ta.h u n '.2014 tcntang Pernbentukan Produk Hukum Daera.h (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tn h un 2011 ten tang Pedornan Pernberian Hi bah clan Bantuan Sosial yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tuh un 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tah un 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2011 Nomor 83, Tarnbahan Lernbaran Negara Re publik Indonesia Nornor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

o.Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Pringsewu yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang telah merniliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalarn Kartu Keluarga.
1. 7.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bcrsarna dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya scridiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
2. 3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se.anjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
4. 5.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringscwu. Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5. 1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
6. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemcrintahan daerah. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -- KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Ber sarna Menetapkan .. \ /...,

(3)Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai biaya yang berkaitan dengan penguburan dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.
(2)Ahli waris a tau keluarga almarhum/ almarhumah adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan. ( 1) Setiap warga miskin yang terdaftar secara sa h scbugai penduduk Kabupaten Pringsewu, apabila yang bersangkutan meninggal dunia maka ahli waris atau keluarga almarhum/ almarhumah berhak mendapatkan santunan kematian.

Pasal 2

12.Warga miskin adalah orang miskin sesuai kritcr ia .\'<rng telah diteritukan clan berdomisili di Kabupatcn Pringsewu serta memiliki KTP dan/ a tau Kar tu Keluarga Kabupaten Pringsewu.
13.Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.
14.Santunan kematian adalah pemberian bantuan kcpada masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia.
8.Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tingga\ dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam kcluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga.
9.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan sernua anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
10.Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduciuk Kabupaten Pringsewu, yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
11.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.

(2)Selarnbat-Iarnbatnya pengajuan permohonan sanrunan kematian terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak yang bcrsangkutan meninggal dunia.
(1)Ahli wans atau keluarga dapat menerima santunan kematian sebaguirnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB II

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

BABV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN ..

(2)Besaran santunan sebagaimana dimak sud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Besaran santunan kematian ditetapkan dengan Keputusa n Bupati .

Pasal 5

Dana santunan kematian dibebankan pada APBD Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

a.orang dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Pringsewu;
b.orang dewasa yang terdaftar dalam KK tctapi bclum memiliki KTP karena hal-hal tertentu;
c.orang yang belum dewasa terdaftar dalam Kl\. clan orang tua walinya yang bersangkutan mernpuriyai KTP Kabupaten Pringsewu.

BAB IV

PENDANAAN DAN BESA RAN SANTU NAN Penduduk yang memenuhi klasifikasi sebagai penerirna santunan kematian adalah:

Pasal 3

a.bunuh diri;
b.hukuman mati atas putusan pengadilan;
c.melakukan suatu tindak kejahatan;
d.terlibat perkelahian bukan atas dasar pembelaan diri; a tau
e.penggunaan psikotropika, narkoba dan/atau minuman keras. r

BAB III

KRITERIA PENERIMA SANTUNAN Pemberian santunan kematian dikecualikan ke pada penduduk yang meninggal dunia akibat:

Pasal 8

BAB VII PENGECUALIAN Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diserahkan kepada ahli waris atau kepala keluarga/wali almarhurn Zalmarhurnah oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Pe nerintah Daerah.

BAB VII

PENGECUALIAN Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diserahkan kepada ahli waris atau kepala keluarga/wali almarhurn Zalmarhurnah oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Pe nerintah Daerah.

Pasal 7

(3)Tata cara pengajuan permohonan santurian kerna tian yaitu surat permohonan santunan kerna tia n yang diajukan ahli waris atau keluarga kepada Bupati Cq.
1. a.KTP asli almarhum dan foto copy KK;
2. b.KTP ahli waris atau keluarga almarhum dan/ a tau KK;
3. c.surut pcngantar dengan blanko yang sudah disediakan dari Rukun Tetangga (RT) dan/ a tau Direktur Rumah Sakit;
4. d.Surat Keterangan Kematian dari Pekon /Kelurahan;
5. e.Surat Keterangan Miskin dari Kepala Pekon/Lurah. .. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR

BAB VI

PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…