DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2015

Nomor: 02
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum 5. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum 6. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 7. Pendanaan 8. Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Anggaran 9. Pengawasan 10. Larangan 11. Sanksi 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa perigaturan mengeriai bantuan h u k u m ya: q,; diselenggarakan olch negara harus berorieritasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, hu ruf b dan huruf c , perlu merictapkan Peraturan Daer ah tcntnng Penyelenggaraan Bantuan Hukurn di Ka b u pa i.c n Pringsewu;
b.bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskiu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; . . asasi manusra;
a.bahwa negara berkewajiban un tuk rnc nj arm n huk konstitusional setiap orang u n tuk mc nda pa t.ku n pengakuan, jaminan, perlindungan clan kepasi.ian hukum yang adil serta perlakuan yang sarna di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan h.ik BUPATI PRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG ~~~i ·~· ~r~~ r'~~:.!11.·~: 9.;''•' ,__,, ,., .. ~· -~~-~;:;.-:~- ,;,"" I; . / . . .\ ~V' ·~1~~~i?£f' KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 02 TAHUN 2015 ~ . ._, ,f I l Mcngingat Mcnimbang PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN PRINGSEWU.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undar.g Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pe:nbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 'Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 0 l); Menetapkan
10.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.
11.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
12.Litigasi adalal. proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan '...mtuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum .
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Dalam Pera tu ran Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah Kabupaten Pringsewu sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara curna-curna kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak terrriasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukurn atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukurn berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 1

...

(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi masalah hukum keperdataan, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi .
(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM ...

Pasal 4

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Ban tuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan ha.k konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan clapat di pertanggungj awabkan.

BAB II

RUANO LINGKUP Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

Pasal 3

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 2

15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah re ncan a keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. j

(1)Bantuan Hukurn diselenggarakan untuk mernbantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi hak atas pangan, sandang, Jayanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan /a tau perumahan.
(1)Penerima Bantuan Hukurn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memeriuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(5)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pem berdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/ a tau
9. i.drafting dokumen hukum.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pernberi Bantuan Hukurn yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(3)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/ a tau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; a tau
3. c.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(3)Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(2)Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
1. a.SKPD yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.akademisi;
3. c.tokoh masyarakat; dan
4. d.lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum. ( 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati berwcnang:
5. a.mengawasi dan mernastikan penyelcnggaraan Bantuan Hukurn dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
6. b.melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantua.n hukum atau orgamsasi kemasyarakatan untuk mernenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(3)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukurn:
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Bupati. , I Pemberi Bantuan Hukum berhak:
1. a.m.elakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, kunsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. d.menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukuni berdasarkan Peraturan Bupati;
5. e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan d alam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pernbe laan perkara; dan
7. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bar.tuan Hukum.

Pasal 9

(3)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan Peraturan Bupati;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Bupati.
(2)Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah h uk urn keperdataan, masalah hukum pidana dan rnasalah hukurn tata usaha negara, baik secara Li tigasi maupun Nonlitigasi.

Pasal 8

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca ra verifikasi dan akreditasi sebagairnnna dimaksud pad a aya t ( l) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati. Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan /a tau perkara nya tc lah mernpunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ a tau Kode Erik Advokat; dan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 12

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Ban tuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ a tau Kade Etik Advokat.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…