DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2015

Nomor: 04
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Perizinan Kegiatan Industri dan Perdagangan 3. Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri 4. Surat Izin Usaha Perdagangan 5. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penjualan Langsung 6. Tanda Daftar Perusahaan 7. Tanda Daftar Gudang 8. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian 9. Sanksi Administratif 10. Ketentuan Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Lain-lain 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup 9.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha clan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan;

a.bahwa kegiatan industri dan perdagangan sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan;
b.bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang industri dan perdagangan guna mempercepat pembangunan, mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu pengaturan mengenai perizinan kegiatan industri dan perdagangan; BUPATI PRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang IZIN USAhA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 04- TAHUN 201'5 TENTANG KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG ' ' \ #, •
1. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Karnar Dagang dan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perianaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. 9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. 10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. 11.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 ten tang Pernbentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
9. 12.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Si stern Resi Gudang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 J (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); ' .i
10. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
11. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagairnana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Pera tu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
13. 16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. 15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. 14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); ..
16. 13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); \ J.
17. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. 29.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 66/M-lND/ PER/9 /2008 ten tang Pelimpahan Kewenangan Pernberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
19. 28.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/ PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha lndustri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
20. 27.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 32/M-DAG/ PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nornor : 47 /M-DAG/PER/9/2009; 37 /M-DAG/ Pendaftaran
21. 26.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PER/9 /2007 tentang Penyelenggaraan Perusahaan;
22. 25.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/ PER/9 /2007 ten tang Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdaga.igan Nomor 39/M-DAG/ PER/ 12/2011;
23. 24.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG./ PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
24. 23.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 ten tang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikeriakan Wajib Daftar Perusahaan; 22.Peraturan Presicen Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tah un 1999 ten tang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
27. 3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
28. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
29. 1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
30. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama

32.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Pringsewu Nornor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 10);
31.Peraturan Daerah Ka bu paten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 ten tang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); Menetapkan
14.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
13.Perluasan lndustri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
10.Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. U. Jenis Jndustri adalah bagian suatu cabang inclustri yang mernpunyai ciri khusus yang sama clan/ a tau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12.Komoditi lndustri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri. •
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yar.g selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelornpok orang atas karya ciptanya yang meliputi hak cipta, hak paten dan hak merk.
8.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/ a tau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9.Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. ' \ ,._ \ "
15.Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tcmpat atau kawasan dengan batas-batas terteritu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang clan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
16.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa rncnyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai im balan a tau kom pensasi.
17.Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republk Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dar.y atau laba.
18.S-urut Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19.Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan narna perusahaan, bentuk perusahaan, alarnat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
20.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
21.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
22.Penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan/ atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/ a tau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. r I
28.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
29.Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada ariak perusahaan tersebut.
30.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
31.Perwakilan Perusahaan adalah peruahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ a tau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
32.Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang . .,,. ..
27.Daftar Perusahaan adalah daftar ca ta tan resrm yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Unclang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/ atau peraturan pelaksariaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
23.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tid ak d apat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, d ipa kai , dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
24.Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
25.Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin un tuk . dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
26.Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat P SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL. Jenis perizinan kegiatan industri dan perdagangan terd iri atas:

a.Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TOI), dan Izin Perluasan Industri (IPI);
b.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
c.~~mbukaan Cabang Perusahaan Penjualan Langsung;
d.Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
e.Tanda Daftar Gudang (TDG).

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DAN PENDAF1'ARAN KEGIATAN INDUSTRl DAN PERDAGANGAN.

Pasal 2

36.Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri clan atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perclagangan barang.
37.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TOG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
38.Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah kartu izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
34.Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.
35.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. \ ,J

(1)Pemberian IUI dilakukan tanpa melalui persetujuan prinsip atau melalui persetujuan prinsip.

BAB II

JENIS PERIZINAN KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 4

(5)Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. sesuai ayat (1) industri dengan
(4)IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada dan ayat (3) diberikan sepanjang jenis dinyatakan terbuka a tau terbuka persyaratan untuk penanaman modal peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar lndustri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lirna juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali perusahaan industri tersebut menghendaki TDI; dan
2. b.industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sarnpai dengan ;zp. 200.000.000,- (dua ratus ju ta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha, wajib memiliki TOI. ( 1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib merniliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
(2)Perusahaan industri yang wajib rnerniliki IUI s_ebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha. Pasal 3•
(1)Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IUI wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilarnpiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.persyaratan JUI tanpa melalui persetujuan prinsip, terdiri atas:

BAB III

IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN !ZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 5

(3)Pemberian JUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebagai berikut:
1. a.berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat den zan ketentuan wajib membuat surat pernyataan;
2. b.jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alarn secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. c.jenis industrinya termasuk dalam jenis rencaria usaha clan/ a tau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Persetujuan prrnsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin un tuk melakukan produksi komersial.
(5)Tata cara permohonan persetujuan prinsip dia tur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. - ! • ..J
(2)Pemberian IUI tanpa melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebagai berikut:
1. a.berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dengan ketentuan wajib membuat surat pernyataan; atau
2. b.jerns industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan wajib membuat surat pernyataan. \ -'
  1. 5.dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
  2. 6.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 7.surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a;
  4. 8.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
  5. 9.rekomendasi dari SKPD terkait.
3. b.Persyaratan IUI melalui persetujuan prmsip, terdiri atas:
  1. 1.foto copy KTP/ Paspor dan KITAS yang ma sih berlaku dari pemohon;
  2. 2.foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT, akta dimaksud telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila perusahaan pusat berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Pringsewu, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
  3. 3.foto copy surat persetujuan prinsip;
  4. 4.foto copy izin gangguan;
  5. 5.foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); .,
  6. 1.foto copy KTP/ Paspor dan Kar tu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku dari pemohon;
  7. 2.foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT, akta dimaksud telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila perusahaan pusat berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Pringsewu, maka harus melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
  8. 3.foto copy izin gangguan;
  9. 4.foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingk ungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); \ ~
(2)Tata cara pernberian TOI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. permohonannyayangg. surat kuasa bagi diwakilkan; dan
1. h.rekomendasi dari SKPD terkait.
(1)Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan TOI wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.foto copy KTP/ Paspor dan KITAS yang rnasih berlaku dari pemohon; .b, foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dan apabila perusahaan pusat berkedudukari di luar wilayah Kabu paten Pringsewu, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang .dari pimpinan perusahaan pusat;
2. c.foto copy izin gangguan;
3. d.foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMOAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
4. e.dokumen inforrnasi telah selesai rnernbangun pabrik da.i sarana produksi;
5. f.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pasal 6

(2)Tata cara pemberian IUI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
7.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
9.rekomendasi dari SKPO terkait.

(5)Tata cara pemberian IPI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. •
(1)Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam l Ul-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa IPI sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.
(2)Setiap Perusahaan lndustri yang telah memiliki IU! dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tign puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki IP!, sepanjang jerns produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
(3)Perusahaan indus~ri yang melakukan perlua san kapasitas s~b~rnainiana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan IP! paling lama 6 (er.am) bulan sejak dilakukan perluasan.
(4)Pertriohenan IPI diajukan kepada Bupati atau pejabat yang; ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan clilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.foto copy KTP/Paspor clan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
2. b.foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Ka bu paten Pringsewu, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
3. c.dokumen rencana perluasan industri; cl. foto copy izin lingkungan clan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
4. e.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; clan
5. f.rekomendasi dari SKPD terkait.,

Pasal 7

(1)Apabila IUI, TDI dan/atau IPI hilang atau rusak, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri:
1. a.penggantian karena hilang:

Pasal 10

(3)Tata cara permohonan perubahan nama, alamat dan/ atau penanggungjawab diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Perusahaan Industri yang telah mendapatkan JUI, IP! atau TDI yang melakukan perubahan nama, alarnat dan/atau penanggungjawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan · perubahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, IPI atau TDI.

Pasal 9

(2)IUI, TDI atau IPI berlaku sebagai izm gudang/ izin tern pat penyimpanan bagi gudang/ tern pat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jerns industri yang bercangku tan. ( 1) IUI, TDI dan IPI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin. Pasa18
1. a.melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, UKL, UPL atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;
2. b.melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

(2)Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
(1)Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.

Pasal 11

(2)Tata cara penggantian diatur lebih lanjut dcngan Peraturan Bupati.

1.foto cr-py KTP/ Paspor dan l<ITAS yang masih berlaku dari pemohon;
2.surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
3.foto copy IUI, TDI dan/atau IPI apabila ad a;
4.rekomendasi dari SKPD terkait; clan
5.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

b.penggantian karena rusak:
1. 1.foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pernohon;
2. 2.surat asli IUI, TDI dan/atau IPI yang rusak;
3. 3.rekomendasi dari SKPD terkait; dan
4. 4.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan. -----------·------·- - IUI dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI:
a.tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
b.belum memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
c.tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu.

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…