DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. PENATAAN PKL 3. TIM PENATAAN PKL 4. PENETAPAN LOKASI PKL 5. Hak dan Kewajiban PKL 6. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 04 TAHUN 2016
6.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertibandan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuaidengan peraturan perundang- undangan.
7.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
8.Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDUadalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9.Satuan Polisi Pamong Prajayang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan penataan PKL di Pasar Tradisional.

BAB II

PENATAAN PKL

Pasal 3

(1)Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
1. a.pendataan dan pendaftaran PKL;
2. b.penetapan lokasi PKL;
3. c.pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
4. d.peremajaan lokasi PKL; dan
5. e.perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
(2)Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.lokasi;
2. b.jenis tempat usaha;
3. c.bidang usaha;
4. d.modal usaha.
(3)Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(4)Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukkannya.
(5)Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya.
(6)Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang.

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan Pedoman Penataan PKL.
(2)Dalam penetapan Pedoman Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 5

(1)Bupati melaksanakan penataan PKL di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan kebijakan penataan PKL;
2. b.penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
3. c.pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
4. d.penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

TIM PENATAAN PKL

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penataan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan PKL.
(2)Tim Penataan PKL berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

Tim Penataan PKL bertugas:

a.menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
b.merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
c.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
d.melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan PKL.

Pasal 8

(1)Susunan keanggotaan Tim Penataan PKL terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
(2)Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait.
(3)Tim Penataan PKL dibantu sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Tim Penataan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…