DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2015

Nomor: 05
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pembangunan Bersama 4. Penggunaan Menara Bersama 5. Prinsip-prinsip Penggunaan Menara Bersama 6. Perizinan 7. Kewajiban, Hak dan Larangan 8. Sanksi Administrasi 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 10. Ketentuan Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam pembangunan daerah yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
b.bahwa dalam rangka rnenjarnin keamanan, keselarnatan, kesehatan, pemerataan clan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan dan pengendalian terhadap pernbangunan rneriara telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekornunikasi; BUPATI PRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 05TAHUN 2015 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS! LAMPUNG .F Mengingat Menimbang

Mengingat

13.Peraturan Daerah Kabupateri Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 ten tang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); ,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pernbentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kdminfo/04/2009 ten tang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pernerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009 dan Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan Modal Nornor 3 IP /2009 ten tang Pedoman Pem bangurian clan Penggunaan Sersama Menara Telekornunikasi;
9.Peraturan Menteri Kornunikasi dan Inforrnatika Nomor 02/P2R/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembs ngunan dan Penggunaan Meriara Bersama Telekornunikasi:
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Pera tu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undarig Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekornunikasi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor l 07, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3980); ,J
5.Dinas adalah Diria s Kornuriika si clan l nforrua si Kabupaten Pringsewu, Iernbaga Perangkat Dacrah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
6.Sadan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha rnaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komancliter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Iirrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk usaha tetap . Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama .r Menetapkan ..~

12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi,
13.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jarmgun tra n smisi utama (backbone transmiseions.
14.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi clengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat te le kom unikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ a tau mengoperasikan rnenara yang dimiliki oleh pihak lain.
7.Telekomunikas. adalah setiap pemancaran, pengmrnan da n/ a tau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegia tan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Penyelenggara Telekornunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi un tuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekornunikasi.
20.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau peayedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
21.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekornunikasi selama jangka waktu perjanjian. ,,--
18.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
19.Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan mengguriakan standar teknik perericanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler. Disamping itu juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang menyesuaikan dcngan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW {Rencana Umum Tata Ruang clan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabu paten Pringsewu.
15.Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
16.Menara Bersama adalah menara yang diguriakari secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan clan rnengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BTS).
17.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang · selanjutnya disebut I¥B Menara adalah 12111 mendirikan bangunan yang diberikan oleh pernerintah Kabupaten Pringsewu, kepada pemilik mcnara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. '--'- Penetapan zona pembangunan menara telekornunikasi disesuaikan dengan kaidahpenataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berlaku di daerah.

Pasal 5

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

a.rencana tata ruang wilayah kabupaten;
b.rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
c.rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 4

a.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat clan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan merigawasi kegiatan pembangunan dan periggunaan menara; clan I
b.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan mempernatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA Tuj'uan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah mi adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

Pasal 2

22.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah Pejabat Pc~awai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemenntah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh uridang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(6)Identitas hukurn sebagairnana dimaksud pada ayut (4) terdiri dari:
1. a.nama pemilik/ pengelola menara;
2. b.alamat terdekat pemilik/ pengelola menara;
3. c.lokasi dan koordinat menara;
4. d.nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
(5)Sarana pendukung sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction. light);
5. e.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
6. f.pagar pengaman.
(4)Pembangunan Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(3)Standar baku tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) untuk menjarnin keamanan lingkungan derigan memperhiturigkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
1. a.tempat/ space penempatan antena dan perangkai telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
2. b.ketinggian menara;
3. c.struktur menara;
4. d.rangka struktur menara;
5. e.pondasi menara; dan
6. f.kekuatan angin.
(2)Pernbangunan i nenara wajib mengacu pad a SN I dan Standar Baku tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling banyak tiap menara digunakan oleh 3 (tiga] penyelenggara telekomunikasi. ' Pasal o
(1)Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh:
1. a.penyedia menara; atau
2. b.pengelola rneria-a. ,.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

(7)Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
(8)Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama.
(6)Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
(2)Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi
(3)Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4)Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
(5)Untuk mewujudkan pernbangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

e.alamat penyelenggara telekomunikasi;
f.model menara;
g.tinggi menara;
h.nomor Izin Gangguan dan lMB Menara;
1. 1.tahun pembuatan/pemasangan menara; J. penyedia jasa konstruksi; dan
k.beban maksimal menara. ' Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus mernenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 10

Bagian Keempat Ketentuan Pembangunan Menara di Kawas an Terten tu Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Mcnara Bersama ini untuk kepentingan pembangunan clan pengoperasian menara khusus yang memerlukan kri teria khusus seperti untuk keperluan meteorologi clan geofisika, radio siaran, navigasr, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).

Pasal 9

(5)Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.
(4)Hasil Pemeriksaan berkala sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali ke pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. wajib radius
(3)Penyedia menara atau pengelola menara memberikan jaminan terhadap masyarakat menara apabila terjadi risiko adanya menara.
(2)Penyedia menara atau pengelola menara bertanggungjawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan perneriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/ atau sebagian menara.
(2)Pendirian Menara Bersama pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati
(1)Pembangunan Menara Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 10, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka dapat clibangun menara atau dalam bentuk dan desain menara harus berwujud Menara Kamuflase selaras dengan estetika lingkungan dan/ atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Me,nara Bersama. I

Pasal 13

(2)Pembangunan meriara tambahan penghuburig sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) harus dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamuflase sebagai bagian dari Menara Bersama. ( 1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekornunikasi.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…