BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama .. Menetapkan '
15.Kawa san Pertanian Pangan Berke lanj utan udulah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/ a tau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasiona1.
16.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen urituk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
1 7. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani , yang diperuntukkan sebagai makarian utama bagi konsumsi manusia.
14.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ckcnorni.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuran yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
13.Kawasan Khusus PLP2B adalah luasan area tertentu yang disediakan dan difungsikan untuk mernberikan perlindungan khusus sesuai hasil penelitian teknis tertentu.
9.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan un tuk us aha pertanian.
10.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian beserta lahan i penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
t J. \..
26.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan clan pembuangan air irigasi untuk menunjang perranian yang jenisnya .neliputi irigasi perrnukaan, irigasi rawa, irigasi air bawuh tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
27.Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan.
-
23.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
24.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
25.Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
Petani, beserta untuk Pangan
21.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut adalah setiap warga negara Indonesia keluarganya yang mengusahakan lahan komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Berkelanjutan.
22.Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk rnenjarnin kearnanan, ketertiban, ketaatan, perneliharaan, kesinambungan d an keberuntungan.
'
18.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelemb~ga~n ketahanan pangan yang mampu menjarrun pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jurnlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
20.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
·- • .A., l J '1 L J
28.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak drusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
29.Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tariah dan tanaman seperti tanah kapur / karst dan tanah pasir.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
31.Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Pringsewu yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk clan/ atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
32.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangurian yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya serid iri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
33.Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga.
34.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
35.Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu se bagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Pringsewu yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
36.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak marnpu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebut uhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan clan kesehatan sesuai standar minimal.
37.Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Kabupaten Pringsewu serta merniliki KTP dan/ a tau Kartu Keluarga Kabupaten Pringsewu.
, Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu diselenggarakan dengan tujuan:
a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; melindungi kepemiiikan lahan pertanian pangan rnilik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; . meningkatkan perlindurigan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.