DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015

Nomor: 06
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Perencanaan dan Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4. Pengembangan 5. Pemanfaatan 6. Pembinaan 7. Pengendalian 8. Pengawasan 9. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 10. Pembiayaan 11. Peran Serta Masyarakat 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lahan pertanian pangan merupakan surnber daya alarn yang penting dan signifikan dalam mendukung perekonornian nasional dan daerah:
b.bahwa sei.iakin berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Pringsewu karena beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian dapat mempengaruhi terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dan kebutuhan pangan nasional;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tcntung Perlindungan Lahan Per tan ian Pangan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; BUPATI PRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Meriimbang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TENT ANG PERATURl\,N DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR'Ob TAHUN 2015' KABUPATEN PRINGSEVvU PROVINS! LAMPUNG

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 78);
6.Undang-Undar g Nomor 7 Tahun 1996 ten tang Pangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 1996 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, · Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200il Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provin si Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lc m ba ra n Neguru Republik Indonesia Nomor 4932);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5068); .Ill
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un ruk Kepentingan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 17.Undang-Undang Nomor 19 Tah un 2013 tcntang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3258);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
21.Pera tu ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ten tang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
22.Peraturan Pen.eriritah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pembinaan d an Pengawasan Penyelenggaraan Pcrnerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); r
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02);
30.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
23.Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tarrun 2006 ten tang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2011 Nornor 2);
26.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2012 ten tang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Rupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah Kabupaten Pringsewu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada pemerin tah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanian di Kabupateri Pringsewu. '
7.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
8.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia .

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama .. Menetapkan '

15.Kawa san Pertanian Pangan Berke lanj utan udulah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/ a tau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasiona1.
16.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen urituk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. 1 7. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani , yang diperuntukkan sebagai makarian utama bagi konsumsi manusia.
14.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ckcnorni.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuran yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
13.Kawasan Khusus PLP2B adalah luasan area tertentu yang disediakan dan difungsikan untuk mernberikan perlindungan khusus sesuai hasil penelitian teknis tertentu.
9.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan un tuk us aha pertanian.
10.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian beserta lahan i penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. t J. \..
26.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan clan pembuangan air irigasi untuk menunjang perranian yang jenisnya .neliputi irigasi perrnukaan, irigasi rawa, irigasi air bawuh tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
27.Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan. -
23.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
24.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
25.Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan. Petani, beserta untuk Pangan
21.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut adalah setiap warga negara Indonesia keluarganya yang mengusahakan lahan komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Berkelanjutan.
22.Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk rnenjarnin kearnanan, ketertiban, ketaatan, perneliharaan, kesinambungan d an keberuntungan. '
18.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelemb~ga~n ketahanan pangan yang mampu menjarrun pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jurnlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
20.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. ·- • .A., l J '1 L J
28.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak drusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
29.Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tariah dan tanaman seperti tanah kapur / karst dan tanah pasir.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
31.Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Pringsewu yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk clan/ atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
32.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangurian yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya serid iri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
33.Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga.
34.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
35.Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu se bagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Pringsewu yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
36.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak marnpu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebut uhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan clan kesehatan sesuai standar minimal.
37.Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Kabupaten Pringsewu serta merniliki KTP dan/ a tau Kartu Keluarga Kabupaten Pringsewu. , Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; melindungi kepemiiikan lahan pertanian pangan rnilik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; . meningkatkan perlindurigan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal 3

b. c. d. e. f. ""' g. ,,. h. 1. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu diselenggarakan t erdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan Jan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong-royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; J. desentralisasi;
k.tanggung jawab;
1. 1.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 2

38.Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.
39.Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia. ...

(4)Perencanaan lahan cadangan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar;
2. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.kawasan lahan marginal.
(3)Perencanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(2)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap:
1. a.lahan pertanian pangan; dan
2. b.lahan cadangan pertanian pangan. ( 1) Pemerintah Kabupaten merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP .I

Pasal 5

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengcrnbangan;
c.pemanfaatan;
d.pembinaan;
e.pengendalian;
f.pengawasan;
g.perlindungan dan pemberdayaan petani;
h.pembiayaan; dan
i.peran serta masyarakat. l l '

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN panganRuang lingkup perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu meliputi:

Pasal 4

(4)Dalam rnenyusun perencanaan sebagaimana 1 dimaksud pada ayat (1) i instansi dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
1. a.inventarisasi dan pembaharuan data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat; dan
4. d.koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
(3)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/ a tau ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(1)Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasa16
(7)Percncanaan jangka panjang, jangka mcncngah clan jangka peridek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
(6)Perencanaan perlindungan lahan pertanian parigan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(5)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kebijaka n;
2. b.strategi;
3. c.program; r:i. rencana pembiayaan; dan
4. e.evaluasi.
(2)Pemerintah Daerah selain menetapkan kawasan la h an pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) juga menetapkan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. ( 1) Pernerintah Daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Dae rah. '

Pasal 8

(3)Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mernuat:
1. a.lokasi dan jurnlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilak sanakan;
3. c.upaya mempertahankan lahan pertanian parigan berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan.
(2)Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) disusun oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(1)Dinas mengusulkan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Bupati.

Pasal 7

(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
1. a.unsur pernerintah daerah provinsi;
2. b.· unsur pernerintah kabupaten;
3. c.pemangku kepentingan terkait;
4. d.perguruan tinggi yang menguasai materi; dan
5. e.masyarakat petani.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. ' . ,,,. Intensifikasi lahan pertanian pangan scbagaimana dimak sud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara:
1. a.peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan; _,

Pasal 10

(2)Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.intensifikasi lahan pertanian pangan;
2. b.ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
3. c.diversifikasi lahan pertanian pangan.
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertariian Pangan Berkelanjutan melalui optirna si la h an pangan. I Pasal 9
(5)Luas sebaran lahan pertanian pangan berkelanju tan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjuian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanju tan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun. 2067 Ha 556 Ha 393 Ha 201 Ha 50 Ha
1. f.Sukoharjo
2. g.Banyumas
3. h.Adiluwih
  1. 1.Pagelaran V tara 1 I
4. d.Pringsewu
5. e.Gadingrejo
6. b.Ambarawa
7. c.Pagelaran
8. a.Pardasuka
(3)Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sawah beririgasi, ditetapkan seluas 8.145 (delapan ribu seratus empat puluh lima) Ha dengan sebaran lahan sebagai be rik ut: 1494 Ha 1626 Ha 950 Ha 808 Ha
(1)Pemerintah Daerah mengernbangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan dibawah tegakan tanaman keras.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 13

a.pola tanam; dan/ atau
b.tumpang sari.

Pasal 12

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara:

a.pemanfaatan lahan marginal;
b.pemanfaatan lahan terlantar; dan
c.pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…