DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Akumulasi penyertaan modal sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 12.534.776.580,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan perincian: a. Tahun 2011 Hibah Rp. 11.374.770.320,Kabupaten Pringsewu b. Tahun 2012 Rp. 1.083.576.260,c. Tahun 2013 Rp. 76.430.000,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pringsewu perlu tersedianya sarana dan prasarana antara lain tersedianya air bersih secara kontinyu bagi masarakat Pringsewu yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way sekampung Pringsewu;
c.bahwa sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Pringsewu yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi, juga memperoleh manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Kabupaten Pringsewu; PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 08 TAHUN 2016 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATENPRINGSEWUPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat di daerah Kabupaten Pringsewu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Pringsewu yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan Air Bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang Daerah yang bersifat permanen untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan Air Bersih kepada Masarakat.
7.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk aset dan atau uang yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk percepatan peningkatan pembangunan dan pengembangan pelayanan PDAM.
(2)Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masarakat dalam penyediaan Air Bersih serta untuk dapat memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENGANGARAN

Pasal 3

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

BAB IV

PELAKSANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah, Bupati akan menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan/atau pengawasan.

BAB V

BENTUK DAN SUMBER

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Way Sekampung dalam bentuk berupa proyek, barangdan uang tunai.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Way Sekampung bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Pasal 6

a.Tahun 2011 Hibah Rp. 11.374.770.320,- Kabupaten Pringsewu
b.Tahun 2012 Rp. 1.083.576.260,-
c.Tahun 2013 Rp. 76.430.000,-

BAB VI

JUMLAH PENYERTAAN

Pasal 7

Rencana pengalokasian penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Way Sekampung sesuai dengan RI SPAM Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2035.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Ditetapkan di Pringsewu padatanggal 21 Juni 2016 BUPATI PRINGSEWU, SUJADI Diundangkan diPringsewu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, A. BUDIMAN PM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU KEPADAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG PRINGSEWU I. UMUM Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian Indonesia, merupakan sarana yang menunjang kehidupan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Sejalan dengan maksud tersebut diatas, penyediaan Air Bersih baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masarakat. Disisi lain, pengelolaan Air Bersih yang dikelola oleh PDAM di Kabupaten Pringsewu untuk dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga masarakat dapat menikmatinya secara adil dan merata karena Air Bersih yang dikelola PDAM merupakan fasilitas umum Pemerintah Daerah kepada masarakat di Kabupaten Pringsewu. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pengembangan pelayanan Air Bersih, sehingga diperlukan modal yang terdiri dari: Modal dasar PDAM Way Sekampung Pringsewu berupa:kekayaan (Aset) hasil pemisahan dari PDAM Way Agung Tanggamus sebesar Rp. 11.022.476.000,- (Sebelas milyar dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditambah hibah dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan fasilitas air bersih pada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…