DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2015

Nomor: 09
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, Azas dan Ruang Lingkup 3. Hak, Kewajiban, Larangan dan Peran Masyarakat 4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Hubungan Antar Penyelenggara dan Kerjasama dengan Pihak Lain 6. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Penyelesaian Pengaduan 9. Pembiayaan 10. Sanksi Administrasi 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;

c.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalarn penyelenggaraan pelayanan publik, pcrlu dilakukan penataan peiayanan;
b.bahwa untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perlu adanya keje1asan standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara pelaya nan publik di daerah;
a.bahwa dalarn rangka meningkatkan kuautas penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mernbangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah; BUPATIPRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PELA YANAN PUBLIK TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 09 TAHUN2015 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG { ii !1 Mengingat Menirnbang
1. 3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 N ornor 139, Tambahan I .ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899}; Ur.. dang-Undang Nomor · 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provirisi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5234);
3. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang A.paratur Sipil, Negara (Lembaran. Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran "Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
5. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Perigawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 11.Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tahun 2 0 1 O -- ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembararr Negara Republik Indonesia Tah un 2 O IO _ Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); " 4. -~ ' 5. .... , Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATlPRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Pemerintah Nemer 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
14.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 32);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 0 l); Menetapkan .-
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah Kabupaten Pringsewu sebagai u n sur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan ur usan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang menyelenggarakan pelayanan publik.
7.Pelayanan Publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sctiap warga masyarakat dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SP,M. adalah ketentuan te-ntang jenis dan mutu pelayanan dasar yang rnerupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara maksimal.
9.Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai. pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan publik -kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
10.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah lernbaga dan perugas pelayanan publik baik Pernerintah Daerah maupun Sadan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
11.Penerima Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penerirna adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.
12.Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. , Pengaturan pelayanan publik bertujuan urituk:

a.mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenanga.n seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah;

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyeleriggaraan pelayanan publik .dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 2

13.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja pada SKPD yang bcr t uga s melaksanakan tindakan atau serangkaian tinriaka n pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
14.Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan kewajiban penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan kepada rnasyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.
15.Partisipasi 1'1asyarakat adalah bentuk kerezlibaran masyarakat baik secara langsung maupun tidak 1angsung rnemberikan pendapatnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
16.Pelapor adalah perrerima pelayarrarr publik yang melakukan pengaduan terhadap pe1ayanan penyelenggara.
17.Terlapor adalah pemberi pelayanan yang dilaporkan oleh penerima.
18.Transparansi adalah keterbukaan dalam hal inforrnasi atas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya.
19.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. ~i ! , Penyelenggara rnemiliki hak:

a.memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; Pasal 6'I

(2)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi:
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan
3. c.pelayanan administrasi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, LA RAN GAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

Azas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesa.maan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas; J. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.efisiensi; dan
1. 1.efektifitas.

Pasal 4

b.mewujudka.1 eistern pcnyelenggaraan pelayanan pub1i1( yang baik sesuai dengan azas-azas umurn penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Daerah;
c.terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam. memperoleh pelayanan publik secara optimal; dan
d.mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; J. bertanggungjawab dalam penge.olaan orga nisu si penyelenggara pelayanan pub1ik;
k.memberikan pertanggungjawaban sesuai dcrigan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
1. 1.memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas perrnintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pernerintah yang berhak, berwenang, clan sah sesuai dcngan peraturan perundang-undangan, atas perrnintaan Pembina atau pejabat yang berwenang. peraturan dengan g. standarmelaksanakan pelayanan sesuai dengan pelayanan; berpartisipasi aktif clan mematuhi perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
h.memberikan pertanggungjawaban terhadap pclayanan yang diselenggarakan; f. Penyelenggara berkewajiban:
a.menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
b.menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
c.menempatkan pelaksana yang kompeten;
d.menyediakan sarana, prasarana dan/ a tau Iasilitas pelayanan publik yang mendukung tercipta nya iklirn pelayanan yang memadai;
e.memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

Pasal 7

b.melakukan kerjasama;
c.mengelola anggaran pembiayaan penyclcnggaraa n pelayanan publik;
d.melakukan pembelaan terhadap pengaduan clan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalarn penyelenggaraan pelayanan publik; dan
e.menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentua.n peraturan perundang-undangan. --------------- - - Pelaksana dilarang:
a.merangkap sebagai kornisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah dan BUMD;
b.meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah se suai kctentuan peraturan perundang-undangan;
c.membuat perjanjian kerjasarna dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara;
d.melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik;dan
e.menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara.

Pasal 10

apabila tanggung perundung- Pelaksana berkewajiban:

a.melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara;
b.rnemberikan pertanggungjawaban aras pelaksanaan pelayanan sesuai dengan pcrai uran perundang-undangan;
c.memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas perrnintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerii itah yang berhak, berwenang clan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan pertanggungjawaban mengundurkan diri atau melepaskan jawab sesuai dengan peraturan undangan;dan
e.melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

Pasal 9

' ' Pelaksana memiliki hak:

a.memperoleh insentif upah pungut retribusi bagi pelayanan yang dikenakan tarif retribusi.
b.memperoleh tunjangan khusus atau insentif diluar tunjangan lain yang telah ditetapkan kepada PNS ell lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. J '

Pasal 8

a.mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
b.mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
c.mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;

Pasal 13

mentaati mekanisrne, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan pu biik; menghargai penerima pelayanan publik yang lain; mentaati peraturan; mentaati hasil penyelesaian sengketa pelayarian publik; tidak mernaksakan kehendak; dan menyampaikan data dan informasi secara lcngkap dan benar.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…