DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas dan tujuan, penyelenggaraan, tanggung jawab dan peran pemerintah daerah,kecamatan dan pemerintah pekon/kelurahan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi sanitasi di Kabupaten Pringsewu masih belum dikelola secara baik, sehingga membutuhkan peranan aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah Kabupaten Pringsewu di bidang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN. Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon yang dibantu oleh perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat STBM berkelanjutan adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM.
8.Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9.Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10.Berhenti Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11.Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id
12.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13.Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
14.Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.partisipasi;
c.berkelanjutan;
d.keadilan;
e.keterbukaan;
f.kemitraan; dan
g.manfaat.

Pasal 3

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
(2)Penyelenggaraan STBM bersifat inklusif, berkelanjutan dan berpihak pada rumah tangga miskin.
(3)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
1. a.Stop Buang Air Besar Sembarangan;
2. b.Cuci Tangan Pakai Sabun;
3. c.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
4. d.Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. e.Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
(4)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

(1)Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
2. b.menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan; dan
3. c.melakukan penyedotan tanki septic secara berkala dan berkelanjutan.
(2)Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah. Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id
(3)Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
(4)Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga pada tempatnya secara rutin sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
2. b.melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
3. c.menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
(5)Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
2. b.menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
3. c.memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
(2)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM berkelanjutan.
(3)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
1. a.merencanakan perubahan perilaku; Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id
2. b.memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
3. c.mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyelenggaraan STBM berkelanjutan, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sesuai kebutuhan.
(2)Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan/atau Pemerintah Pekon/Kelurahan.

Pasal 8

(1)Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM berkelanjutan.
(2)Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan kondisi pencapaian tersebut.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh camat yang terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Pekon/ Kelurahan dan masyarakat. Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan STBM berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…