DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pringsewu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 2 huruf f diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu merupakan Inspektorat dengan Tipe B;
d.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja);
e.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon (desa);
11. 11.Dinas Perhubungan dengan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. 15.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. 17.Dinas Perikanan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;dan
18. 18.Dinas Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
f.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 3a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. 2.Ketentuan Pasal 14 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. f Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 5 j BUPATI J^IGgEWU, Diundangkan di Pringsewu pada tanggal a ƒ - j- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, A. BUDIMAN PM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 1 .< NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG : 01/ 1006/PRS/2020.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…