DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penanggulangan Penyakit Menular

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi masalah penyakit menular» periu dilakiikan upaya ^.pertcegahan . dan penanggulangan secara tepat, cepat agar dapat dilakukan tindakan sesuai dengan program penanggulangan penyakit menular»
c.bahwa berdasarkan perrimha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan blind bperlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten PringsewLL Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20» Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomomr 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Menteri Kesehatan nomor 949/Menkes/Ptr/2OO4 tentang pedoman sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tcrtentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular,
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VH/ 1992 tentang Pfcmberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2OO3 tentang Ptdoman Pfenyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiology Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pcnyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu;
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu;
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu; 5, Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakten, jamur, dan parasiL
6.Penanggulangaa Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengntamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak mcluas antardaerah maupun antamegara serta berpotensi menimbulkan kejadian hiar biasa/wabah.
7.PenyeEdikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengutahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
8.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bcnnakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada teijadinya wabah.
9.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah. kejadian beijangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu Serta dapat menimbulkan malapetaka.
10.Gizi Buruk adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tldak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk juga dapat berarti: Gizi kurangi tidak cukup mendapatkan nutrisi. ll. Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatir yang dilakukan oleh Pemermtah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
12.Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi teijadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
13.Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pernberantasan/penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah dengan cara berperilaku hidup sehat; meningkatkan ketahanan keluarga; aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap penderita. BABU MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan ini untuk :
1. a.meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan,npaya-upaya dan tindakan penanggulangan penyakit menular dan/atau yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa bahkan wabah dengan cepat dan tepat;
2. b.melindungi masyarakat dan dampak yang ditimbulkan penularan penyakit;
3. c.menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular;
4. d.memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular,
(2)Tujuan ditetapkan peraturan ini untuk mcmastikan masyarakat mcndapatkan pelayanan melahii penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang efektif, eGsien, dan berkesinambungan.

BAB III

KELOMPOK, JENIS PENYAKIT MENULAR DAN RUANO UNGKUP

Pasal 3

Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:

a.menular langsung; dan
b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit

(1)Jenis Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.difteri;
2. b.pertusis; C. tetanus;
3. d.polio;
4. e.campak; !
5. f.typhoid; |
6. g.koléra: j
7. h.rubella; '
  1. 1.influenza; !
8. j.meningitis;
9. k.tuberkulosis; L hepatitis;
10. m.penyakit akibat virus corona;
11. n.infeksi saturan pencemaan; O- infeksi menular seksual;
12. p.infeksi human immunodeficiency virus (HIV)/AIDS;
13. q.infeksi saluran pemafasan;
14. r.kusta; dan S. framhusia; I
(2)Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputü a malaria; ;
1. b.demam berdarah;
2. c.chikungunya;
3. d.filaria dan kceacingan;
4. e.Japanese enchepalitis;
5. f.rabies;
6. g.antraks; K pes; L leptospirosis; dan j, flu burung (avian influenza).
(3)Jenis Penyakit Menular Lainnya yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan peraturan pcrundang- undangan-

Pasal 5

Dalam peraturan daerah ini dibatasi ruang lingkup perobatasan tcrhadap 4 jenis penyakit yakni : a, DBD;

b.TBC;
c.Penyakit yang diakibatkan virus corona; dan
d.HIV.

Pasal 6

Pencegahan penyakit DBD mempakan tanggungj'awab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Dacrah, Pemangku Kepentingan dan warga masyarakat yang dapat dilakukan melaiui upaya :

a.PSN3M Plus;
b.Pemeriksaan jentik; dan
c.Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 7

(1)PSN3M Plus sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 bcrtujuan untuk memutus siklus hidup oedes ttegypiy dan aedes albopictus.
(2)Kegiatan PSN dilakuakan secara terus menurus dengan cara membasmi telurk jentik dan kepompong nyamuk disemua tempat penapungan/genangan air yang memungkiiikan menjadi tepat perkembangbiakan nyamuk.
(3)PSN3M Plus sebagaimana ayat (1) dimaksud wajib dilakukan masyarakat dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu aekalL

Pasal 8

(1)Pemeriksaan Jentik sebagaimana dimaksud Pasal 6 bcrtujuan untuk mengetahui kepadatan jentik nyamuk penular DBD secara berkala dan terus menerus sebagai indikator keberhasilan PSN DBD di masyarakab
(2)Kegiatan Pemeriksaan Jentik terdiri dari Pemeriksaan Jentik Rutin (PJR) dan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJBJ.
(3)Kegiatan PJR dilaksanakan dengan cara :
1. a.Memeriksa setiap tempat, media atau wadah yang dapat menjadi tepat perkembangbiak nyamuk dirumah dan lingkungan serta mencatat dikartu jentik
2. b.Melaporkan basil pemeriksaan dan pemantauan kepada Ketua RT, Ketua RT kepada Ketua RW, Ketua RW kepada Lurah/Camat sampai kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
3. c.Kegiatan PJR dilaksanakan oleh anggota keluarga di masing-masing tepat tinggal setiap 1 (satu) inggu sekali.
(4)Kegiatan PJB wajib dilaksanakan petugas Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

(1)Penyuluhan Kesehatan yang sebagaimana dimaksud Pasal 6 bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penyakit DBD. (2} Kegiatan penyuluhan kesehatan dilaksanakan eecara nitin.
(3)Penyuluhan kesehatan dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan.

Pasal 10

Penanggulangan Ptnyakit DBD merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bemangku Kepentingan dan Masyarakat yang dapat dilakukan upaya scbagai berikut

a.Surveilans Epidcomiologi
b.Penyelidikkan Epideomiologi c, Musyawarah Masyarakat
d.Penyuluhan DBD
e.PSN
f.Larvasida
g.Fogging Focus, dan
h.Tatalaksana dan Penanggulangan Kasus.

Pasal 11

(1)Surveilans epidemioïogi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 huruf a terdiri dari :
1. a.Surveilans berbasis fasilitas masyarakat; dan
2. b.Surveilans berbasis masyarakat
(2)Surveilans berbasis fasilitas kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a adalah penemuan dan pelaporan kasus dari fasilitas kesehatan masyarakat
(3)Surveilans berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penemuan dan pelaporan kasus oleh masyarakat
(4)Kegiatan surveilans dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meantau dan menganalisis kasus DBD.
(5)Kegiafjm surveilans berbasis masyarakat diwajibkan melaporkan kasus yang ditemukan dalam waktu kurang dari 24 jam ke dinas kesehatan.

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…