DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit -APBDmasing-masing Daerah yang dihiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran:

Pasal 86

Paragraf3 Defisit •-_.- Pasal 85 Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan ._pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan . ..Paragraf 2 . . Surplus Pasal 84 Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a.pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
b.penyei1:aan modal daerah;
c.pembentukari dana cadangan; .
d.pemberian pinjamandaerah; dan/atau .
e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • _ ~ L, .'- ... _ ....... .J:.L"_ __ v, c .... ~ .' 1.. ~!.:. ~ ._,", -.

(1)Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan 'PPAS _berdasarkan -RKPD dengan mengacu pada. pedoman penyusllnan -APBD.
(2)Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi -dengan Menteri - yang menyelenggarakan . urusan pemerintahan .di bidang perencanaan -pembangunan nasional dan menteri, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di , bidang keuangan. . (3) Rancangan KUAsebagaimana dimaksud pada ayat (I), memuat: '
1. a.kondisi ekonomi makro daerah; .b. asumsi penyusunan APBD; ..,c. kebijakan pendapatan daerah. .
2. d.kebijakan belanja daerah;
3. e.-kebijakan pembiayaan daerah; dan
4. f.strategi pencapaian. " . ~ Pasal 89, . . . , .' . , . ..- - Bagian Kesatu Kebijakan Umurn Anggaran Pendapatan dan Belanja . Daerah dan Prioritas PlaIon Anggaran Sementara - _" - _" -_ -~ .. , - - BAB VI PENYUSUNANRANCANGAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH , ~.
(1)DefisitAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
(2)'Penibiayaan neto sebagaimana dimaksud pada , ayat '-(1) .,_merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. -'.

Pasal 88

'(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Fusat melakukan pengendalian defisit APBD daerah berdasarkan batas maksimaljurnlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal. defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai ' pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah~, di bidang keuangan -.

(3)'Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda ten tang APBD.
(1)Kegiatan .sebagaimana dimaksud· dalam Pasal 89 . ayat (4)hurufb dapat dianggarkan: .. - a. -untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau .
1. b.lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jarnak. . Dalam hal Bupati dan DPRD tidak.menyepakati bersama ..rancangan KUA 'dan .rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak :rancangan . KUA dan' rancangan PPAS disampaikan. kepada. DPRD, Bupati menyampaikan . Rancangan Perda . tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD,rancangan KUAdan rancangan PPAS . yang disusuri Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan keterituan peraturan perundang-undangan. , .. , • .: Pasa191 ... ~ -, .... .: . . . . .. ':: . .(3) KUAdan PPASyang telah disepakati Bupati bersama . .DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun '.RKA SKPD.
(4)Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPASsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar! ayat. (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . (1) Bupati menyampaikan. rancangan . KUA . dan rancangan PPAS sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 89ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. . •·(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUAdan rancangan PPAS sebagaimruui' dimaksud pada ayat (1) ..ditandatangani . oleh Bupati dan .pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus . • Pasal 90 -_.. -
(4)Rancangan PPAS sebagairnana . dimaksud pada : ayat (1) disusun dengan tahapan:
1. a.menentukan skala prioritas pembangunan daerah; .b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan·' program nasional yang tercantum dalam i rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan .. c -.menyusun .capaian . kinerja, sasaran dan plafon . anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. . I . •
(1)Kepala SKPDmenyusun RKASKPDberdasarkan KUA. dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)dan ayat (3).
(2)RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan : . a. pendekatan Kerangka Pengeluaran -Jangka Menengah Daerah;
1. h.pendekatan penganggaranterpadu; dan
2. c.pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja.
(7)RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan . penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBDyang ditetapkan setiap tahun. ! .'
(6)
(2)Kegiatan Tahun Jarnak sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit: .
1. a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian Iebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. b.pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatanyang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran,
(3)Penganggaran Kegiatan Tahun Jarnak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan Bersarna antara Bupati dan DPRD.
(4)Persetujuan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersarnaan dengan penandatanganan KUAdan PPAS. . (5) Persetujuan bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling sedikit memuat:
1. a.nama kegiatan;
2. b.jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. c.jumlah anggaran; dan
4. d.alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jarnak' dimaksud merupakan prioritas nasional dan! atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • ~ - - ... """.~",_" ~.' ~ ~. t
(2)
(1)Untuk terlaksananya .peyusunan RKA SKPD .berdasarkan. pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2)· dan terciptanya kesinambllngan RKA SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi basil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan tarrttak menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sehelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan . pada tahun yang direncanakan atau 1 [satu] ..tahun .berikutnya dari tahun yang direncanakan. " Pasal 96·
(3)Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukari dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di· lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
(4)Pendekatan .penganggaran berdasarkan "Kinerja sebagaimana .:dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keterkaitan .antara pendanaan dengan keluaran· yang diharapkan dari Kegiatan;
2. h.hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. c.efisiensi dahlin pencapaian basil dan keluaran . • Pasal 95
(1)Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
(2)Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan ..yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.• Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran. akibat keadaan. ."darurat termasuk belanja untuk . keperluan mendesak' Kepala SKPDdapat menyusun RKA SKPD diluar KUA.dan PPAS sebagaimana dimaksud. dalam Pasa190 ayat (2) dan ayat (3). .

Pasal 94

- - - . - . . (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja+dan biaya yang digunakan untuk .melaksanakan suatu Kegiatan.

(6). Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang' ditetapkan dengan Keputusan Bupati . dengan rnempertimbangkan standar harga satuan.· regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4). ".
(7)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ."dimaksud _ ..pada ayat (I)huruf e merupakan tolok ukur Kirierja .'. . dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan . Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secant minimal ' ; - _- ... ._
(3)Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada '.. ayat (I) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan -dlcapai .dari keadaan semula . dengan mempertimbangkan faktor kualitas,. kuantitas, ' efisiensi, ·..·dan· efektivitas pelaksanaan dan .setiap Program dan Kegiatan. " ..
(4)' Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada aYat.(I) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang dibarapkan dad suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. •' "_ --
(1)Penyusunan " RKA' SKPD dengan menggunakan - pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat . (2) huruf c berpedoman pada:
1. a.indikator Kinerja; .
2. b.tolok ukur dan Sasaran Kinetja sesuai analisis standar belanja; . c.. standar harga satuan;
3. d.rencana kebutuhan BMD;dan
4. e.standar pelayanan minimal.
(2)Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang' akan" dicapai dari, Program dan Kegiatan yang' direncanakan meliputi masukan, Keluaran dan Hasil.. " ~-_ . . , Pasal 97
(3)Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir .. untuk" pencapaian prestasi kerja' yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan . pada tahun yangdirencanakan. . i r-. .~. ~~ r_i ;~l("j :'~ • ~. ,•. ~.J '_.~!
(1)Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan_ daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek-Pendapatan Daerah.
(2)Rencana pendapatan sebagaimana. dimaksud pada _ ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan .tugas dan fungsinya serta -ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ..
(3)Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan. daerah, _organisasi, ~ Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
(4)Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)memuat kelompok:
1. a.-penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD;dan
2. h.pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan _untuk memanfaatkan surplus APBD,yang masing- _ masing diuraikan menurutjenis, obyek dan rincian obyek Pembiayaan.
(5)Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 98 ayat (3) memuat·. Urusan Pemerintahan . daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
(6)Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3)memuat nama SKPDseiaku PA.
(7)Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud .- dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja dan Sasaran Kinerja. • Pasal 99
(1)RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja dan .Pembiayaan untuk tahun yang. direncanakan ..serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. . (2) Rencana .pendapatan, belanja dan Pembiayaan sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek. ..
(3)RKASKPD·sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)juga memuat informasi··mengenai urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai 'dari Program dan Kegiatan.. 'Pasal 98
(1)' PPKD menyusun rancangan Perda ten tang APBD dan .dokumen pendukung -berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD. ': Pasal 102 • .. - Bagian Ketiga , Penyiapan Raricangan Peraturan Daerah - , Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ' , Pasall0l
(1)RKA SKPD' yang, telah disusun oleh -Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam -Pasal 93 .ayat (1) disampaikan _-kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. - - , "-
(2)Verifikasi sebagaimana - -dimaksud pad a ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKASKPDdengan:
1. a.KUAdan PPAS;
2. h.,prakiraan" maju -yang 'telah' disetujui tahun anggaransebelumnya;
3. c.dokumen 'pere~canaan lainnya;
4. d.capaian kineIja;
5. e.-indikator kinerja; .:
6. f.analisis standar be1anja; 'g. standar harga satuan;
7. h.perencanaan kebutuhan BMD; , L: standar pelayanan minimal;
8. j.proyeksi -perkiraan' maju untuk tahun: anggaran berikutnya; dan.
9. k.program dan Kegiatan antar RKASKPD.-'
(3)Dalam hal, - hasil verifikasi TAPD- sebagaimana dimaksud pada ,_ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPDmelakukan penyempumaan. : • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Bupati, rnengenai _ Pengelolaan Keuangari Daerah yang ditetapkan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasall00
(9)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) , ,.memuat nama Kegiatan yang, _akan dilaksanakan SKPD - dalam tahun " anggaran -berkenaan. berkenaan. -
(8)Program 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat ' (3) .rnemuat nama Program -yang ',."akan dilaksanakan "SKPD dalam' tahun ", .anggaran ,.. .~r:l '..;.~~ '\_ , '. . i .' - - Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan .rancangan Perbup tentang penjabaran APBD.
(4)Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana--·dimaksud - pada ayat _(3) memuat - lampiran paling .sedikit terdiri atas: . _ -a. ringkasan --penjabaran APBD .yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
1. b.Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan; kelompok, 'jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. c.daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; dan -
3. d.daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial. .. (3)-e
(2)Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: -
1. a.ringkasan .•.APBD yang diklasifikasi - menurut kelompok dan jenis pendapatan, beIanja dan Pembiayaan;
2. b.ringkasan -APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. c.rincian .APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok,: jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; -
4. d.rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatai1;••
5. e.rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan .keterpaduan _Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi _dalam - kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. f.daftar jumlah - pegawai per -golongan dan per jabatan;
7. g.daftar Piutang Daerah;
8. h.daftar penyertaan modal daerah dan - investasi daerah lainnya;
9. i.daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. j.daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; _ -
11. k.daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan _ dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; L daftar dana cadangan; dan
12. m.daftar pinjaman daerah. e- - -. ",", ~'.- :; !'""\ t-:' '-~i:.;i .-.,:. ~ ~.. _. '.~;:-":.,~ _1" i e ':
(2)Berdasarkan _ persetujuan bersama sebagaimana _dimaksud _ pada ayat (I), - Bupati _ menyiapkan rancangan Perbup tentang -Perijabaran APBD.
(1)Bupati dan. -DPRD- :wajib menyerujui." beraama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum _dimulainya tahun ariggaran setiap tahun. - _ r- Pasal_I06 . Bagian Kedua . Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(1)Pembahasan rancangan - Perda tentang APBD __dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati - menyampaikan -rancangan Perda'- ten tang APBD, beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentrian peraturan perundang ...undangan . _-(2) Pembahasan -- rancangan Perda -_.tentang - APBD .-- . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -berpedoman _-pada RKPD,KUAdanPPAS. _.: ..- •.:-._. . _- Pasa110S --_. -(2) Bupati yang -tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - dikenai -sanksi administratif sesuai -dengan .ketentuan peraturan perundarig-undangan .._-
(1)Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang. APBD disertai.penjelasan dan dokumen pendukung : kepada DPRD paling -lambat 60. (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran - berakhir untuk memperoleh persetujuan -bersama antara -- Bupati dan DPRD. - .: -- Bagian Kesatu _ Penyampaian dan Pembahasan Rancangan ,-- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Pasall04 - BAB VII PENETAPANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAH Pasa1103 ..Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKDdisampaikan kepada Bupati. ,:...t'~ ~J ~~(.~(j r! ~. .~"..' - _. ....., - i Rancangan Perbuptentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O~ ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:
1. a.ringkasan APBD;
2. b.ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; . . c. ringkasan APBD' menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
3. d.rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, ...organisasi, Program, Kegiatan, kelornpok, jenis, obyek, . rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; __ . e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan . . Pemerintahan Daerah, orgamsaSl,· Program, dan Kegiatan;

Pasal 108

(3)Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
1. a.kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD;danl atau
2. b.keadaan darurat termasuk keperluan rnendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-. undangan. ... . . i i i. ; :.
(1)Dalam . hal " Bupati dan DPRD tidak mengambil .. persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluhj .•....hari sejak. 'disampaikan rancangan Perda tentang .APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusll.n rancangan Perbup tentang APBDpaling tinggi sebesar angka APBDtahun anggaran sebelumnya.
(2)Rancangan Perbup. tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. . • Pasall07
(3)DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan . sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(4)Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena . Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (I), sanksi.. sebagaimaria dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. ... . _..'~ I' -:- if ... f":. • " .~ ~ ..... .1. ~ ~ • : .- "_',-"! ....• -. Pasalll0
(1)-Dalam hal-~: penetapan APBD .,- mengalami ..keterlambatan, ",Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan- Paling tinggi sebesar seperdua belas _jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran- .:_ '. sebelumnya. -(2) Pengeluaran -_setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai derigan _ ketentuan~' peraturan perundang-undangan _ - , _.',
(1)Rancangari.· Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayaF(2) dapat ditetapkan .menjadi Perbup , . setelah .memperoleh pengesahan dari Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. '._ _(2) .Untuk. memperoleh pengesahan"; sebagaimanav dimaksud pada ayat (I), rancangan Perbup tentang " __APBD beserta '. Jampirannya disampaikan' paling '. lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD .:- . tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati -. terhadap rancangan Perda tentang APBD. ' ,. . (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) "hari Menteri atau Gubemur sebagai -wakil Pemerintah Pusat tidak _ mengesahkan rancangan' Perbup sebagaimana .dimaksud pada - ayat (1), Bupati rnenetapkan rancangan Perbup rnenjadi Perbup. .•.." ~ Pasall09 ,- - __ .r, rekapitulasi .Belanja . Daerah .untuk keselarasan dan . keterpaduan Urusan Pemerintahan -daerilh dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan -negara; g~.daftar jumlah pegawai per golongan dati per jabatan;
1. h.daftar Piutang Daerah;
  1. 1..daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
2. j.daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset . _ ' tetap daerah; - .,'- '. . .' , '..'k, daftar perkiraan :penambahan dim pengurangan aset ··"lain-lain; .' .,
  1. 1.daftar Kegiatan ,,'tahun anggaran sebelumnya yang ',~ . belurn diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; ... m, daftar Dana Cadangan;
3. n.daftar Pinjaman Daerah; .
4. o.daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran. , ,hibah; dan . ,.' - ".
5. p.daftar nama 'penerima, alamatpenerima, dan besaran bantuan sosial. _ •'.' .. ;."" ~&;' .,~ ~...: ... ", r\ ,"- l ' 1 j, .t ~~' ~ t ...._:I ...... ~ _ • __.;_ ~ ....
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
(5)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5)·-disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) han terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD-~dan --rancangan Perbup - tentang Penjabaran -APBD sebagaimana diniaksud pada ayat (1)diterima. - - _(6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda _tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran - APBD-sebagaimana -dimaksud -pada ayat (5) sesuai - . dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA,PPASdan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup ten tang - Penjabaran APBD menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -. _(1) Rancangan Perda tentang APBDyang telah disetujui Bersama antara Bupati dan DPRD dan -rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD--disampaikan kepada Gubernur .sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat _.3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
(2)Rancangan Perda tentang APBD dari rancangan Perbup tentang - Penjabaran APBD - sebagaimana dimaksud pada ayatf l] disertai dengan RKPD, KUA dan PPASyang disepakati antara Bupati dan DPRD. __- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji _kesesuaian rancangan Perda _tentang APBD dan rancangan Perbup _tentang Penjabaran APBDdengan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi; ---
2. b.kepentingan umum;
3. c.RKPD,KUAdan PPAS;dan
4. d.RPJMD. ....,. • Pasall11 .' Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - _- .... ;. ~. ~ J"~.,.'.' ~ '.' " J ••• :' ......J. .Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan . hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBDdan Perbup -tentang Penjabaran "APBDsebagaimana dimaksud dalam - PasalLl l kepada Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubemur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten Pringsewu : tentang APBDdan_Perbup tentang Penjabaran APBD. ..' -~.'.~ Pasal 114 '- . (1) Penyempurriaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan Bupati melalui 'TAPD beraarna dengan DPRD rnelahri .hadan _ . anggaran. - - (2) -Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada _ ayat (1) ditetapkan - dengan ,Keputusan Pimpinan DPRD.
(3)Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan .. Perda ~- tentang APBD. •

Pasal 113

Dalarn hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah - Pusat tidak rnelaksanakan evaluasi ..sebagaimana " dimaksud dalam Pasal 111, Menteri Dalam Negeri mengambilalih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan -ketentuan peraturan - perundang-undangan., •

(7)Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, ..setelah .berkoordinasi dengan Menteri : - yang - menyelenggarakan urusan pemerintahaan -dibidang keuangan, rnenyatakan hasil evaluasi .rancangan '. Perda tentang APBD dan raricangan Perbup tentang '. Penjabaran '.'APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum,' RKPD,_ -KUA, PPAS dan -RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (ttijuh)_hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
(8)~Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada --ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD _dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang - APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi - Perbup, Gubemur . - mengusulkan _ kepada Menteri' Dalam Negeri, -selanjutoya Menteri Dalam _ Negeri mengusulkan - kepada Menteri yang rnenyelenggarakan: ..urusan '- .' pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan danl atau pemotongan Dana -Transfer . Umum sesuai" dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan, Pasal 112 •.. : .... ". ~ ~ i:- :"~(. {:~{~. ' .. -
(1)Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah -.dianggarkan dalam APBD dan" dilakukan melalui .....Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.

Pasal 117

(1)Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran : APBD yang -.telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi .;Perda tentang APBDdan Perbup ten tang Penjabaran APBD.
(2)Penetapan rancangan Perda" tentang APBD dan rancangan Perbup ten tang - Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
(3)Bupati menyampaikan Perda tentang APBD' dan ,'.Perbup ten tang Penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai _wakil -Pemerintah Pusat paling lambat 7_ (tujuh) .hari setelah Perda dan Perbup ditetapkan.
(4)Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang ..•.berwenang menetapkan Perda -tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD: •••• . - Pasal 116 - Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah ••• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi : rancangan Perda tentang APBD dan Perbup tentang perijabaran APBD. sebagairnana . dimaksud dalain Pasal 111 dan Pasal 112 diatur dengan Peraturan Menteri.· Pasall15 _
(5)Keputusan Pimpinan DPRD·sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubemur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
(4)Keputusan Pimpinan -DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat .(2)- dilaporkan pada sidang: paripurna berikutnya. - . .- _.- .., .. ~- ~-..,.I." ~__"i r. 1 • -.... ,- - .:.' :_ ~ '., ,. }
(1)Setiap pejabat. dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Behan· APBD apabila anggaran untuk membiayai_ pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
(2)Setiap pengeluaran atas beban APBDdidasarkan atas DPAdan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan ....dengan SPD. .:

Pasal 121

Penerimaan perangkat daerah yang . merupakan PenerimaanDaerah tidak dapat dipergunakarrIangsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Bupati dan perangkat· daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan Iain .sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . •- Pasal 119 Pasal 118

(1)PA/KPA, .Bendahara Penerimaan/Bendahara .Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima __atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib _menyelenggarakan penatausahaan sesuai .dengan .ketentuan peraturan perundang-undangan ...
(2)Pejabat .yang menandatangani danl atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang -menjadi . dasar penerimaan atau pengeluaran atas _ pelaksanaan . APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan . akibat yang: timbul dari penggunaan surat bukti . dimaksud.
(3)Kebenaran . material sebagaimana dimaksud pada ayat (2). merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. ••
(2).Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran -Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah terse but. ..... ..." .....- ....;". ...... ~ : ! ";1 .~ ! ~ ~
(1)- Dalam pelaksanaan -operasional Penerimaan Daerah dan - Pengeluaran Daerah,- ,BUD _dapat membuka rekening penerimaan -dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati. ' ,-
(2)Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menarnpung Penerirnaan _-Daerah setiap hari. - -
(1)Dalam rangkapengelolaan uang daerah, PPKDselaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada _bank umum yang sehat.
(2)Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_ -_~ditetapkan - oleh Bupati sesuai -dengan ketentuan - peraturan perundang-undangan. ,- -
(3)Penetapan bankumum sebagaimana dimaksudpada , ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan c, bank urnumyang bersangkutan, ' ' Pasal 124 ,-.- Pasal 123 ~Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah - - - - '-(2) Keputusan -Bupati tentang _penetapan - -pejabat sebagaimana _ dimaksud pada ayat : (1) dilakukan :---sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. . -
(1)Untuk pelaksanaan APBD,Bupati menetapkan:
1. a.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
2. b.pejabat yang: diberi wewenang - menandatangani ._. SPM; c.. pejabat yangdiberi wewenang mengesahkan 'surat . pertanggungjawaban; -.-~.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; - - - -e. bendahara -penerimaan --dan - - bendahara _-pengeluaran; -_ -- _--f. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara . . ---pengeluaran pembantu; dan / -.--g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. - Pasal 122 ~...
(3)Bupati dan perangkat daerah .dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD-untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. '."".~~',1 f ~~-;.~~~,,;~ ",.j .' .: l.. ,._. Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayarian yang diberikan oIeh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 127·· Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro dan Iatau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga danl atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ..Pasal 126
(2)Bupati dapat me~berikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD " yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP..
(3)Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa rekening bendahara penerimaan SKPD· dan rekening" bendahara penerimaan pembantu SKPD.
(4)Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud •..pada ayat (2) berupa ~rekening bendahara pengeluaran SKPDdan rekening bendahara pengeluaran.pembantu SKPD. . ~.
(1)Bupati dapat memberi izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yangditetapkan oleh Bupati pada bank urnum. _- . .

Pasal 125

(3)Rekening .penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya .dipindahbukukan ke . Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada "akhirhari.
(4)Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap· hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang. ditetapkan ..dalam Perbup. ..
(5)Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada " ayat (1) dioperasikan sebagai rekening ."yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan dengan Perbup. :
(6)Pemindahbukuan dana dari· rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD. . . . • '.- ,:!_..~(1 .:~~1'~'\ -_ - Pasal 130 _- ,(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA' SKPD -'~ersruna dengan Kepala SKPDyang bersangkutan.
(2)Verifikasi atas -rancangan DPA SKPD seb~gaimana dimaksud padaayat (1) diselesaikan paling lambat 15 [lima belas) had sejak ditetapkannya Perbup ten tang Penjabaran APBD. -
(3)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana -dimaksud pada ayat (1)~PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah - mendapatkan persetujuan -Sekretaris Daerah. -
(4)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud -_ _pada ayat - (1) -tidak sesuai dengan Perbup tentang Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD - dengan persetujuan Sekretaris Daerah. .- - -__l • --:.-: -_ - " (I) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling "lambat 3 _[tiga] hari setelah Perbup tentang Penjabaran APBDditetapkan. _-
(2)Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana _penerimaan dana dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. _ -_-_-_- _(3)_Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD -paling - lambat 6 - (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan. - ---_ -e-
(1)Dalam rangka. manajemen _ kas, daerah dapat mendepositokan dan/ atau _ melakukan -.investasi jangka pendek _ atas _uang milik Daerah yang sementara belum digunakan _ sepanjang tidak mengganggu - likuiditas Keuangan Daerah, - tugas daerah dan kualitas pelayanan publik. -
(2)-Deposito dan/atau investasi jangka .. pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 'disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. - _ - -Pasal 128 -- ~! "'~, ~~ (1-" {1(,y .~ t-j .---" '..... "'.. ..,-
(1)Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening - Kas -Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 [satu) hari. - Bagian Kelima ' " _ Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Pasal 134 Ketentuan lebih lanjut mengenai_tata ,cara penyusunan Anggaran Kas dan" SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 133

(1)Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
1. a.anggaran kasdaerah; b.ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
2. c.penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPASKPD.
(2)SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUDuntuk ditandatangani oleh PPKD. •.:

Pasal 132

(1)PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPASKPD.
(2)Anggaran Kas sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas _masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai - Pengeluaran 'Daerah dalam setiap periode. e-
(5)DPA, SKPD yang 'telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan , _Kepala SKPDyang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara _fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
(6)DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat_(3) dan .ayat ,(4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olehKepala SKPDselaku PA. " - )., . _-. ". ' .,~-~.'~~~"t~:'7'~r1
(1)Bendahara Penerimaan pada. SKPD wajib .: ,menyelenggaraJrnn pembukuan - terhadap seluruh penerimaan dan 'penyetoran atas -penerimaari yang - menjadi tanggungjawabnya. "
(2)Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan ,Pembantu .pada SKPD wajib menyampaikan laporan. pertanggungjawaban penerimaan kepada: PA melalui PPK SKPD' _atas penerimaan yang menjadi -" ' tanggungjawabnya,
(3). Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan' Pembantu . pada SKPD wajib", mempertanggungjawabkan ,"secara fungsional atas '- pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya '. dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban _penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling .lambat tanggallO (sepuluh] bulan berikutnya. , " " .' Pasal 136
(1)Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) dilakukan secara ' tunai dan/atau non tunai.
(2)Penyetoran sebagaimana dimaksud. pada ayat (1). dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. .
(3)Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang," cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya: avlebih dari 1 (satu] hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal ,134 ayat (2); , danj'atau... - . b. atas nama pribadi. , ' , ,.,' Pasal,135 setoran. - .-
(3)Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. ' .
(4)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ~ , " .meliputi dokumen elektronik. - _ - __ (5) Penyetoran .penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda ~ --'.
(2)Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan '~pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perbup. ' ~~~ r: r~,~~J; ~.-' ;;'" ~~-;' . . Pasal 139 .(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK·SKPD berdasarkan SPD atau dokumen • . lain yang dipersamakan dengan SPD~ " . (2) Pengajuan .,'SPP kepada KPA. berdasarkan .. pertimbangan _besaran SKPD.dan lokasi, disampaikan: Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK.Unit ., SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang ", - dipersamakan dengan SPD. . , , ,
(3)Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran "keadaan darurat dan/ atau . keperluan mendesak sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan . , - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang. ," lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2)Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat. dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBDditetapkan dan di undangkan dalarn lembaran daerah. •• Pasal 138 ,
(1)Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang' sarna maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan ~.pada rekening. .penerimaan yang bersangkutan ..•' . ,(2) Pengembafuin·'·atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalarn tahun yang sarna dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. -(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulangyang tetjadi padatahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada , rekening belanja tidak terduga • Pasal 137
(4). PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Iaporan • pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana 'dimaksud pada ayat (3) dalarn rarigka: rekonsiliasi penerimaan.· .' .. ' i"' ", .. - .' .
(2)Batas jurnlah pengajuan 'SPP TU. harus mendapat persetujuan dari PPKD ,dengan memperhatikan rmcian kebutuhan dan waktu penggunaannya '.. ditetapkan dengan Perbup. . .... . . ,'(3), Dalam hal .•sisa TU tidak habis .',digunakan dalam I' (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekeriing Kas Umum " ....•..: '·Daerah. . "', . . ~-.'.'_". ~
(1)Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan .', . ... Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat.: menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GUo ," ' · ·t ,_ '.' . i· . .1.··.: . ~'. Pasal Id I " · -. · . ',., , , :(5) Pengajuan ·SPP: GU sebagaimana dimaksud pada 'ayat (2)' dilainpiri dengan dokurnen asli pertanggungiawaban penggunaan UP. .. .... :., •• .':': n. •
(3)Ketentuan ~lebih:lanjut rnengenai besaran .UP dan. GlJ•... ' . .sebagairnana •.dimaksud pada ayat .(1)..dan .ayat ' (2)" . "dit~tapkan dengan Keputusan Bupati. ," . · (4) Pengajuan SPP '.UP sebagaimana dimaksud' pada ... ayat (1) diajukai:t dengan melampirkan Keputusan ; Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud .. padaayat{S]. " .,:. : /' I . ; -,'," ; .......: : " .. ~.. " .. _ ".~. ,I," '. /." .~. '. Pasal 140 . . (1)_Penerbitan : dan .pengaiuan " dokumen SPP UP ·,. " dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka . . pengisian UP~'. . .. '. . " , "
(2)Penerbitan .,'dan 'pengajuan dokumen' SPP, GU ,. dilakukan 'oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka .', '.~,:"mengganti UP.··, . , ... " '. ~ . -_-s. -, ,_, .... - . , (5) SPP sebag~an.a~~imaksud padaayat (2) dan ayat(S): . .'terdiri atas: .' ,;." '- .... ", . . " ~ a. SPPTU; dan ," ..
1. h.spp LS~' ,'" . - . ,.' · .~.. . .v " ',', . (3) Pengejuan SPP: kepada. KPA' berdasarkan _pertimbangari:,'besaran anggaran Kegiatan ·SKPD,·. disampaikan:. Bendahara Pengeluaran : pembantu melalui PPK'SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. . · (4)..SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
2. a.SPP UP; .•:...• h.'SPP GU·'., . , ' . ..c. 'SPPTU; dan .... d .:SPP LS.:':".. .... . .,- . " ~ , . ~. . ~..., 4., ~; (~-~.-:-~ ~~: :.: ,~,': / ;
(1)"Berdasarkan pengajuan" SPP UP "-.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (I), PA mengajukan permintaan . UP kepada ·Kuasa BUD· dengan menerbitkan SPM UP.
(2)Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), PA mengajukan ·penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…