DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pemilihan Kepala Pekon 3. Pelaksanaan 4. Pengangkatan dan Pelantikan 5. Pembiayaan 6. Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Pekon 7. Pemberhentian Kepala Pekon 8. Pemilihan Kepala Pekon Melalui Musyawarah Pekon 9. Ketentuan Sanksi 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon;-·

a.bahwa pemilihan Kepala Pekon merupakan sarana pembangunan pekon, sehingga perlunya perwujudan kepastian dan ketertiban hukum dalam tata cara penyelenggaraan .. pernilihan Kepala Pekon; · ~ -, t'
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilih~n Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Pekon; Menimbang BUPATI PRING.SEWU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA ' TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENPRINGSEWU NOMOR 10 TAHUN 2015 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON. MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENPRINGSEWU I Dengan Persetujuan Bersama
1. 4.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
2. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); I
6. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); Menetapkan
8. 9.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. 10.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah .. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Pringsewu.
11. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
12. 13.Pemilihan Kepala Pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat .di Pekon dalam rangka memilih Kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan:
13. 1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
14. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. 3.Bupati adalah Bupati Prin~sewu.
16. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
17. 5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu, ··
18. 6.Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
19. 7.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu. I
20. 8.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon. . Pasal 1

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

(4)Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2)Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada paling banyak 3 (tiga) \kali 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. secara bergelombang ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu
(1)Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon di wilayah daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Pekon.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Pekon satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh pekon di wilayah daerah.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Pekon dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 2

l BAB 11 PEMILIHAN KEPALA PEKON Persiapan pemiliha.n Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BHP kepada Kepala Pekon tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Pekon berakhir; · Pasal 8 Umum Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan melalui tahapan:
a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Pekon dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 6

c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Pekon tingkat daerah; melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. e. ,.. ' ' f. g. h. .
(3)Musyawarah BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dihadiri oleh anggota BHP juga dihadiri oleh unsur dari perangkat pekon, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(4)Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.1 ( satu) orang Ketua;
2. b.1 (satu) orang Wakil Ketua;
3. c.1 (satu) orang Sekretaris;
4. d.1 (satu) orang Bendahara;
5. e.anggota-anggota.
(5)Hasil musyawarah BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat.
(6)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Ketua BHP Ldan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(7)Panitia pemilihan dilarang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Pekon.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Pekon, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(1)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh BHP melalui musyawarah BHP dan dipimpin oleh Pimpinan BHP.
1. b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon oleh BHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Pekon;
2. c.laporan akhir masa jabatan Kepala Pekon kepada Bupati disarr-paikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pernberitahuan akhir masa jabatan;
3. d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari · setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan e, persetujuan biaya pernilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
(2)Panitia pemilihan mempunyai wewenang:
1. a.menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan yang meliputi pencalonan, : penjaringan, penyaringan, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan calon Kepala Pekoi:iterpilih;
2. b.memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;
(1)Panitia pemilihan mempunyai tugas:
1. a.membuat perencanaan dan tahapan pemilihan;
2. b.membuat tata tertib peiaksanaan pemilihan;
3. c.mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan Kepala Pekon;
4. d.melakukan pendataan, penetapan/perubahan mata pilih;
5. e.melakukan penjanngan, penyaringan dan penetapan bakal calon;
6. f.menetapkan tata cara mengawasi pelaksanaan kampanye;
7. g.melaksanakan pemungutan suara;
8. h.melaporkan basil pemungutan suara kepada BHP.

Pasal 11

(3)Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang meninggal dunia dan/ a tau berhalangan, kedudukannya dapat diganti berdasarkan hasil rapat/ musyawarah BHP.
(4)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BHP dan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(1)Anggota Panitia Pemilihan dilarang mernpunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Pekon sampai dengan derajat pertama.
(2)Apabila terdapat panitia pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan bakal calon Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)maka panitia pemilihan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan.
(8)Masa jabatan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan keputusan ·BHP tentang pembentukan Panitia Pemilihan sampai dengan dilantiknya Kepala Pekon terpilih. I

Pasal 10

(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di pekon.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke pekon lain; atau
5. e.belum terdaftar. · r:

Pasal 13

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Pekon yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Pekon sudah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Pekon sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pcnduduk.
(3)Pemilih yang te'ah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak la gi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. ( 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar se bagai pemilih.

Pasal 12

d.mengumumkan calon yang berhak mengikuti pemilihan;
e.rnelaporkan calon terpilih kepada BHP. pemilih mud ah daftar yang

(1)Panitia Pernilihan mengumumkan tambahan diumumkan di ternpat dijangkau oleh masyarakat Pekon. . I

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…