Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Pembangunan daerah 3. Pengendalian dan evaluasi 4. Partisipasi masyarakat 5. Ketentuan peralihan 6. Ketentuan penutup
Memuat teks peraturan…
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu periode <!Ol'i-2022 dilak11811akan ~~uai dengan RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017· 2022.
BAB ILL
PasalS
BAB IV
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orans dapat mengetahuinya, memerintahkan penguridangan Pemturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Pada saat Peraruran Oaemh ini rnu lai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Pringsewu wajib mendasarkan d.an menyesuaikan pengaturannya derrgarr Peraturan Daerah ini.
l4) RKPD sebagallnana dllnaksud pada aya.t (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertarna periode pemerintahan Bupati berikutnya. Sesuai dengan amanot Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneala Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang unruk menga.tur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempcrccpat terwujudnya kesejahteraan 1rm~ywakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdAyAsm dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keieeimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam !\is1em Neg,ara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerinuilion Dacrah pada negara kesatuan merupakan saru kesa.tuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan di1aksanakan oleh daerah raerupakan bagian Integral dari kebijakan nasiona1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pcrenc:anaan pembangunan naaiunal, Perencanaan pembangunan daerah dilakukan !>emf!rintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potenai yang <lim.iliki masing-masing daerah, sesuai dinami.ka perkembangan daemh dan nas.ional. Perencenaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Kabupaten Pringsewu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Pembentukan Kabupa~ Pringsewu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapal maksud pembentukannya, Kabupaten Prmgsewu harus memiliki RPJMD sebagal dokumen perencnnaan pcmbangunan jangka menengah. I. UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KABUPATENPR!NGSEWU TAHUN 2017-2022 TENTANG ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NO MOR PENJELASAN
Cukupjelas Pasal 3 Ayat (II Hurufa. Visl, misi dan program Kepala Daerah :m.erupakan keadaan masa depan yang cliharapkan dan berbagai upaya yang akan dila.kukan mel.alui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah t.erpi.lill. Pasal l Cukup jellls II. PASAL DEMI PASAL RPJMD merupakan penjabaran dari visi, miai dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijaloin, ~mhanguni:in daerah, keuangan daerah, indikator kinerja daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat d.aerah yang disertai dengan kerangka pendanaan berslfat indlkatif unruk jangka waktu 5 (Ii.ma) tahun yang disusun dengan berpec:loman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar. Seperti pengalihan urusan antar tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti clan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu 2017-2022 berpedoman pada Peraturan PemerintBh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara .Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rcncana Pcrnbangunan Dacrah, Pcrmendagri Norn.or 51 Tflhun 2010 tentang Pelaksan.aan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hurufg. Program kewilayahan merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya kcterpaduan, kP.sen:isism, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar kawasan dalam Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota atau antar Kabupaten/Kota di wila.yah Provin:si atau dengan Provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Hurufe. Program perangkat daerah merupakan program yang dirumuskan bcTdasarka.n tugas clan fungsi Perangkat daerah yang memuat indi.kator k:inerja, lokasi program. tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan, Huruff. Prognun lintas perangkat daerah rnerupakan program yang meliba.tkan Iebih dari satu perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termaau1c indlkator kinerja, lokasi program, tahun pelakeanaan dan sum ber daya yang diperlukan. Hurufd. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program priorit.as pembangunan yang disertai kerangk.a pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagl perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Hurufc. Strategi pembangunan daerah merupakan langkah- langkah berisikan program-program indikatif unt.uk mewujudkan visi dan rnisi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkata.n kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalaln aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan bcrusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Hurufb. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman don gambaran do.ri pelakeanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk keka.yaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah ter-.hut. Pasal 5 Ayat (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:
Cukupjelas t'eraturan Yemerintah Nomor 43 'J'ahun 2014 Tentang Peraturan Pclakeanaen Undang-Undang NomoT 6 Tahun 2014 Ten.tang Dcsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nontor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pa5al 117 Ayat (I) dengan tegas menyatakan bahwa RPJM Desa mengacu pada RPJM .Kabupaten/Kota. Paaal 10 Cukupjelaa Terkait perencanaan pembangunan desa, didalam Undang-Undang Numur 6 Ttlhun 2014 Tlmt~:ngDe~~~ 79 ayat (1) m.enyebut.kan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 79 ayat (21 menyebutkail Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Deaa dan Rencana Kerja. Pemerintah (RKP) Desa, Ayat (31 Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas l\yat (?.) RKPD 2018 merupakan acuan penyusunan APBD 20l8. Sedangkan APBD 2018 merupakan landasan pembiayaan pel.a.ksanaan program RPJMD di Tahun 2018. Pasal 9 Ayat (1) Yang dirnaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang dilnkulmn dengan pendekatan benlasarkan sektor yang hanya melingkupj satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan eektor pariwisata, pembangunan industri dan sebagainya.
Membuka PDF…