menetapkan Peraturan 0l'IP.Nih tentang Bangunan Oedung; BUPATI PRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BANGUNAN GEDUNG TENTANG BUPATI PRINOSEWU PROVINSI LAMPUNG PERA1URAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN2017 Mengingat Mcnimbang
4.Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tent.ang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200B Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangrut (Lembaran Negara Republik Jndnnesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Und::mg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor 5587) &ebagsimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor ·1;1 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran NP.gara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
B. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 1 ?.Q, Tamhslhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha clan Peran Masyaraka.t Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 3955) sebagaimana b!lah diubah dengan Peraturan, Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5092);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spekll:um Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Rf:publik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
J t. P~ratura.n Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, TambahWI Lembaran Niegaia Republik Indonesia Nomor 4385); ,-·· •
20.Peraturan Mentcri .Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2006 tP.ntang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;
21.Pcraturan Menteri Negara Perumahan Ri.k}at Nomor 16/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggara.an Perumahan Kawasan Industri;
22.Pnaturan Menteri Dalam Negeri N()mor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Oedung;
Nomor Teknis Rangka
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum otJ/t'fIT/ 1993 tentang Persyaraten I"Enycl.cnggaman Bangunan Industri Dalam Penanaman Modal;
la. Peraturan Prceiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pemhangunan Bangunan Oedung Negara [Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2011);
16.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
17.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor 50);
18.Peratursin Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT / 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Beke.s Sungai;
12.Pcratura.n Pemerintah Norn.or 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Numor 83, Twnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4!'\32):
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang \Vilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 tlomor 21, Tambahan Lembaran Negi1.m Republik Indonesia Nomor 5103);
35.Peraturan Menleri Pckerjaan U:mum Nomor- 26/PRT/M/2008 tH1t.nng Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Oedung dan Lingkungan;
36.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/K.PTS/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;
33.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT{M/2008 t.entang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
34.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tcntang Penyusunan Reneana lnduk SistP.mProteksi Kebakaran;
27.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Peduma.n Umum Rencana Tata Bangunan dan Linfl)cungan;
28.Peraturan Menteri t>ekerjaan Umum Nomol' 24/PJIT/M/2007 tentlmg Pedoman Teknis fain Mendllikan BangunAn;
29.Peraturan. Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT /M/'2007 tent:ang Pedoman Sertiilkat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ?.6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
31.Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tekrus Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
::\2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawa.san Perkotaan; ·-
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umnm Nomor 30/PRT/M/2006 tent.ang Pedoman Telmis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
26.Perllturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/P-gr/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
44.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor l l/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Oedung dan Persilnya (Serita Negara Republilc Indonesia Tahun 2014Nomor 1394);
45.Peraturan Menteri Pekerja.an Umum den Perurnahan Rakynt Nomor 01/PRT/M/2015 t~ntang Bangunan Oedung Caglll' Bud.a.ya Yang Dilestarikan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn.or 308);
46_ Peratursn Menreri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau [Berita .Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 309);
47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk llukum Daerah (Berita Negara Republik IndonP.Sia Tahun 2015 Nomor 2036);
Nnmor 08 Sertifikasi
42.Pcraturan Menteri Li.ngkungan Hid.up TAhun 2010 tentang Kriteria dan Bangunan Ramah Lingkungan;
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian hill Mendirikan Bangunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
37_ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nome>r 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Daerah Beeerta Reneana Ri11dnya;
38.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan:
39.Peraturan Mcnteri P<:kerjrum Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nom<lr701);
40.Pf!raturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentaog Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 702);
41.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Rcvit.o.lioosi Kawnsan (Derita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 703);
,-. Dalam Pcra.turan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupatcn Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beeerta Pcrangkat De.eroh sebagai unsur l)f!nyelenggArn pemerintahan daerah.
3.Bupati .Rdalah Bupati Pringsewu.