DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Badan Hippun Pemekonan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Badan Hippun Pemekonan; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 2 TAHUN 2023 SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan PENJABAT BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
5.Pekon adalah Pekon dan Pekon adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
8.Kepala Pekon adalah Pejabat Peerintahan Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban ntuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintahan Pekon.
9.Perangkat Pekon adalah Sekretaris Pekon, pelaksanana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Pekon.
10.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Pekon yang selanjutnya disingkat FKAKP adalah wadah kelembagaan Pekon yang dibentuk oleh Kepala Pekon dan BHP.
12.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Peraturan Pekon adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
14.Pengawasan Kinerja Kepala Pekon adalah proses monitoring dan evaluasi BHP terhadap pelaksanaan tugas Kepala Pekon.
15.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang selanjutnya disebut LKPPP adalah laporan Kepala Pekon kepada BHP atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Pekon dalam satu tahun anggaran
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan BHP dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
17.Rukun Tetangga dan Kepala Dusun untuk selanjutnya disingkat RT dan Kadus adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BHP dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BHP sebagai lembaga di Pekon yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Pekon.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BHP dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BHP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
b.mendorong BHP agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon; dan
c.mendorong BHP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pekon.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BHP;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BHP;
c.peraturan tata tertib BHP;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BHP

Pasal 5

(1)Anggota BHP merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pekon dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, anggota BHP berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Pekon dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BHP berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Pekon dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BHP berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Pekon seperti wilayah Dusun atau RT.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BHP dilakukan melalui:

a.Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BHP dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Pekon.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Pekon dari wilayah pemilihan dalam Pekon.
(3)Wilayah pemilihan dalam Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam pekon yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BHP.
(4)Jumlah anggota BHP dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BHP.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Pekon yang memenuhi syarat calon anggota BHP serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perempuan warga pekon yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Pekon yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BHP pada keterwakilan wilayah.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
(2)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.Dalam hal jumlah anggota BHP yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Pekon sebanyak 3 (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pekon sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang;
2. b.Dalam hal jumlah anggota BHP yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Pekon sebanyak 3 (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pekon sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang; dan
3. c.Dalam hal jumlah anggota BHP yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Pekon sebanyak 3 (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pekon sebanyak 1(satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
(4)Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(5)Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BHP;
2. b.mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BHP.
3. c.membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BHP;
4. d.menetapkan jadwal proses pengisian BHP;
5. e.mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BHP;
6. f.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
7. g.mengumumkan dipapan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BHP yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. h.memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BHP; dan
9. i.membuat laporan pelaksanaan pengisian BHP kepada Pekon.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BHP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir.
(2)Bakal calon anggota BHP yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BHP.
(3)Pemilihan calon anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BHP ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BHP oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BHP ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BHP dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.Unsur lembaga Kemasyarakatan Pekon masing- masing 1 (satu) orang;
2. b.Unsur tokoh masyarakat dari wilayah keterwakilan yang ditunjuk oleh Kepala Dusun masing-masing 3 (tiga) orang.
(4)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dalam pengisian keanggotaan BHP berdasarkan keterwakilan perempuan dapat diwakili oleh perempuan warga Pekon yang terdiri dari unsur :
1. a.Unsur Lembaga Kemasyarakatan Pekon masing- masing 1 (satu) orang;
2. b.Tokoh perempuan pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon sebanyak 3 (tiga) orang.
(5)Unsur Lembaga Kemasyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a adalah : 1) Rukun Tetangga (RT); 2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 3) Karang Taruna; 4) Pos Pelayanan Terpadu; dan 5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
(6)Calon anggota BHP yang dipilih paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota BHP dalam wilayah pemilihan.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…