DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pringsewu dengan menetapkan definisi, asas, tujuan, dan sektor yang relevan. Peraturan ini mencakup dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, pembangunan ekosistem yang meliputi pendanaan, infrastruktur, pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual, serta sistem pengawasan dan kemitraan untuk memastikan pelaksanaannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); < 9. 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 teniang Kepariwisataan — (Lembaran — Negara — Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-UndangNomor28Tahun2014 tentang HakCipta(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor266,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5599): Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); 12.Undang-UndangNomor20Tahun2016tentang MerekdanIndikasiGeografis(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2016Nomor2, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5953);

13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718): Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); el
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041):
17.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 teniang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222):
18.Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7). sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor $ Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Krearif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139): Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dan BUPATI PRINGSEWU Mcnetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANGPENGEMBANGAN EKONOMIKREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan: 1. 2. Dacrah adaiah Kabupaten Pringsew . Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyvelenggara pemerintahan dacrah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan dacrah otonom. Bupati adalah Bupati Pringsewu. Ekonomi Kreauf adalah perwujudan nilai tambah dari kckayaan inteiektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budava, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum vang didirikan berdasarkan hukum Indonesia vang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, disuibusi,. konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upe upava vang dilakukan oleh Pemerintah Dacrah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan — iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan — Indusiri — Kreatifl schingga mampu tltumbuh dan berkembang menjadi usaha vang tangguh dan mandiri. 10. 11. Industri Kreatil adalah industri vang berasal dari pemanfoatan kreativitas, keterampiian serta bakat individu danf/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu — dan/atau kclompok masyarakat tersebut. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha vang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memilik, keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pembinaan adalah upava vang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.

Pasal 2

Pengembangan — Ekonomi Kreauif di Dacrah berasaskan:

a.kekeluargaan.
b.demokrasi ckonomi:
c.kebersamaan,
d.cfisiensi berkeadilan;
c.berkelanjutan; f.. berwawasan lingkungan; g kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan i kesatuan ckonomi nasional.

Pasal 3

(1)Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan: a.meningkatkanpartisipasimasyarakatdan dunia usaha untukmengembangkan EkonomiKreatif, b.meningkatkanproduktivitas, dava saing dan pangsa pasardariIndustriKreatif: meningkatkan akses terhadap sumber dava produktif; meningkatkan akses permodalan: meningkatkan jiwa kreativitas; meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif; meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif vang tangguh, profesional dan mandiri schagai basis pengembangan ckonomi kerakvatan vang bertumpu pada mekanisme pasar vang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia vang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdava saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan memberikan perlindungan terhadap usaha Industri Kreatf vang berbasis lokal. Pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan: a. e. memberikan dasar hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai perlindungan yvang efcktl dan efisicn berdasarkan kepastian hukum dan keadilan; mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif vang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat berbasis kebudayaan Daerah: mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif; membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan iklim Ekonomi Kreauf yang kondusif dan memiliki dava saing; menscejahterakan rakat dan meningkatkan pendapatan asli Dacrah; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kractif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II

SEKTOR INDUSTRI KREATIF

Pasal 4

(1)Pengembangan ckosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subscktor dan tidak terbatas pada, vaitu:
1. a.aplikasi dan game developer;
2. b.arsitektur;
3. c.desain interior;
4. d.desain komunikasi visual; ¢. desain produk; fashion:
5. g.film, animasi dan vidco:
6. h.folografi:
  1. 1.kriva,
7. j.kuliner;
8. k.musik;
9. l.penerbitan:
10. m.periklanan;
11. n.seni pertunjukan;
  1. 0.seni rupa: dan
12. p.telivist dan radio. $ Subsekior Industri Kreatif vang dikembangkan menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah. BAB HI PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan — dari — Pemerintah — Daerah — melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.pelaku kreasu dan
b.pengelola kekavaan intelektual.

Pasal 7

(1)Pemerintah Dacrah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
1. a.pelauhan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan tcknis dan manajerial Pelaku Ekonami Kreauf,
2. b.dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
3. c.standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif. {2) Pemerintah Dacrah dapat memiasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf glonal schingga dapat meningkatkan dava saing usaha kreatit lokal secara nasional dan internasional. (3} Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

BAB IV

ERKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 9

Pemerintah Dacrah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

a.pengembangan risct;
b.pengembangan pendidikan;
c.fasilitasi pendanaan dan pembiavaan;
d.penvediaan infrastrukrur; o pengembangan sistem pemasaran; bl pemberian insentifidan
g.pelindungan hasil kreativitas.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan risct Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan ris scbhagaimana dimaksud pada avat (11 dapat dilakukan olch lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat {3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada avat {2} digunakan sebagai pembuatan kebijakan Daerah di bidang Ekonomi Kreatil,

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…