DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Gerakan Literasi Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menggalakkan budaya literasi di Kabupaten Pringsewu perlu melibatkan semua unsur dari pemerintah daerah, pemerintah pekon, masyarakat, keluarga, satuan pendidikan, kalangaan dunia usaha dan industri dari perencanaan program, pelaksanaan, dan pengendalian untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu melalui Peningkatan Gerakan Literasi Masyarakat; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 3Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
7.Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5531);
8.Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); 10, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN LITERASI MASYARAKAT, BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 2, Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
5.Perangkat Daerah yang aelanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6.Dinas adalah Dinas terkait bidang perpustakaan dan pendidikan.
7.Perpustakaan adalah inatitusi pengelola koleksi karya tubs, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penebtian, peleatarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
8.Buku adalah karya tubs dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan betjilid atau bcrupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
9.Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. 10, Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.
11.Literasi adalah kcmampuan untuk mcmaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakscs ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
12.Literasi dini adalah kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, dan kcmampuan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah, Pengalaman peserta didik berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar.
13.Literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menuKsr dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) betdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan sendiri. 14, Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System, menggunakan katalog dan indeka, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tuliaan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
15.Literasi tekhnologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
16.Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
17.Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
18.Gerakan Literasi Masyarakut adalah sebuah upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Daerah.
19.Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhimya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
20.Pembudayaan Literasi adalah Satuan pendidikan, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi vertikal, Swasta, dan Lembaga/Organisasi Masyarakat wajib menumbuhkan budaya literasi. BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan Literasi Masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif kepada masyarakat dalam memperoleh kesempatan yang nyaman dalam menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis serta mengkomunikasikan dengan tingkungarmya.

Pasal 3

Gerakan Literasi Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup,

BAB III

RUANG UNGKUP

Pasal 4

Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

Pasal 5

(1)Gerakan Literasi Masyarakat dïselenggarakan dengan cara:
1. a.peningkatkan kapasitas masyarakat melalui ketuarga dalam budaya baca tubs;
2. b.menumbuhkembangkan budaya baca tubs di masyarakat; C. memberdayakan perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat; d, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana pcrpustakaan sesuai kebutuhan; dan
3. e.menyediakan fasilitas internet yang mudah diakses. (2J Cara penyelenggaraan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sifat menyeluruh, berkesinambungan dan partisipatif,

BAB IV

PEMBUDAYAAN LITERASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas masyarakat, serta sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi Masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, membina dan mengembangkan Gerakan Literasi Masyarakat pada masyarakat.
(3)Dalam hal pengembangan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekeija sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.

Pasal 7

(1)Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Pringscwu menjadi pembelajar sepanjang hayat.
(2)Langkah-Iangkah Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. a.penyediaan waktu yang cukup;
2. b.peyediaan bahan bacaan yang relevan; c, pembiasaan;
3. d.pelatihan; dan
4. e.penanaman karakter.
(3)Langkahdangkah Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
(4)Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing penyelanggara gerakan literasi.

Pasal 8

Strategi membangun Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)di daerah dilakukan dengan cara:
1. a.mengondisikan lingkungan fisik ratnah literasi, baik dl lingkungan perpustakaan maupun di sarana umum;
2. b.mengupayakan lingkungan SOsial sebagai mode! komunikasi dan interaksi yang efektif;
3. c.mengupayakan lingkungan masyarakat memiliki budaya baca dan tulis; dan
4. d.berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi gerakan literasi.

Pasal 9

(1)Tahapan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah.
(2)Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketcrscdiaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan peran^kat kebijakan yang relevan.

BAB V

KELEMBAGAAN DAW KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Bupati membentuk Tim Literasi Tingkat Kabupaten dapat beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat.
(2)Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat Kabupaten.
(3)Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tabun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada Bupati.
(4)Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…