DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera merupakan salah satu bentuk badan usaha milik pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera dengan turut serta dalam pembiayaan perusahaan melalui penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kedalarn Modal Saham Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); BUPATIPRINGSEWU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat • Menimbang • PERATURANDAERAHKABUPATENPRINGSEWU NOMOR ; TAHUN2022 TENTANG PENYERTAANMODALKEDALAMMODALSAHAMPERUSAHAAN PERSEROANDAERAHPRINGSEWUJAYASEJAHTERA BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SALINAN PERATURANDAERAHTENTANGPENYERTAANMODAL KEDALAMMODALSAHAMPERUSAHAANPERSEROAN DAERAHPRINGSEWUJAYASEJAHTERA. MEMUTUSKAN: dan BUPATI PRINGSEWU DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9 Peraturan Daerah Nomor 6. Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 158); 3 Undang-Undang Nomor··48 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran :Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Menetapkan t· • • ... ~ ." r -. --'. - ~~ ~• I' .. ~

11.PeIjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat. Jaya Sejahtera adalah BUMD
9.Perseroan Daerah Pringsewu selanjutnya disebut Perseroan Kabupaten Pringsewu.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dalam bentuk uang maupun barang dengan mendapat hak kepemilikan.
6.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
7.Bupati Pringsewu yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, •
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. •
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penye1enggaraPemerintahan Daerah.
1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM ,._,- ~.'. ... ..

(2)Manfaat ekonomi, sosial danj'atau manfaat lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMO;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan ModalDaerah;
(1)Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 2

BABII MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYERTAAN MODALDAERAH •

17.Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16.Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
13.Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
14.Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya .
15.Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. •
12.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah boleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, danj'atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. ," -.. ..... - ",..... ,:

(2)Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (limamilyar rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan bagian modal disetor atas nama pemerintah daerah.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan modal ditempatkan sebagaimana termaktub dalam peraturan daerah tentang pendirian Perseroan. •
(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaaan modal daerah kepada Perseroan.

Pasal 5

a.pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.meningkatkan pendapatan daerah; dan
e.memenuhi ketentuan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan BUMD. ._ • Pasal 3
d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; danj atau
e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan ModalDaerah. ...

(1)Bupati melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah.
(2)Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Fasilitasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH Penyertaan modal daerah berpedoman pada prmsip- prinsip pengelolaankeuangan daerah, Pasal 4 Penyertaan ModalDaerah bertujuan untuk:

Pasal 9

(1)Perseroan wajib memberikan input perencanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Perseroan wajib mengelola penyertaan modal daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 8

•

(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilimpahkan kepada Direksi BUMD Pringsewu Jaya Sejahtera yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah.
(4)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hasil pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati . •
(1)Bupati memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perseroan.

Pasal 7

BABIV PELAKSANAANPENYERTAANMODALDAERAH

(4)Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
(3)Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/1284/PPS/2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 163 HE:RI ISWAHYUDI Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 4 April 2022 , SEKRETAR~8 DAERAH Ki.\BUPATEN PRINGSEWU, SUJADI Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 4 April, 2022 BUPATMP1R]NGSEWU, • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Peraturan . Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasalll •
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perseroan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah,
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
(4)Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati. Pasall0 BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL DAERAH jp,enlJit r TmgklJif [ I m.d ~[P. 198710212 210UillOI I. 0105 .. '..... Pasall Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. II. PASALDEMIPASAL Penyertaan modal daerah ini merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan modal ditempatkan dan modal disetor. Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Pringsewu bermaksud memenuhi kewajiban permodalan pada Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera yang tercantum dalam peraturan daerah pendiriannya. Dikarenakan berbadan hukum perseroan terbatas, maka pendiriannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur tentang persyaratan permodalan pada saat pendirian sekurang-lrurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera sebagai BUMD harus tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diamanahkan bahwa dalam proses pendirian dan penyertaan modal daerahnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, penyertaan modal daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah . • Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menginisiasi pendirian BUMD melalui peraturan daerah tentang pendirian Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera. BUMD 1n1 berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang berbadan hukum perseroan terbatas . • I. PENJELASANUMUM PERATURANDAERAHKABUPATENPRlNGSEWU NOMOR TAHUN2022 TENTANG PENYERTAANMODALKEDALAMMODALSAHAMPERUSAHAAN PERSEROANDAERAHPRINGSEWUJAYASEJAHTERA PENJELASAN ATAS

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

PENYERTAAN MODAL DAERAH Penyertaan modal daerah berpedoman pada prmsip- prinsip pengelolaankeuangan daerah, Pasal 4 Penyertaan ModalDaerah bertujuan untuk:

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

PENYERTAAN MODAL DAERAH Penyertaan modal daerah berpedoman pada prmsip- prinsip pengelolaankeuangan daerah, Pasal 4 Penyertaan ModalDaerah bertujuan untuk:

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021