DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini menetapkan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 bulan Juli Tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiid' dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -r 4 1 n j

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrate Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 24.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 25.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 26.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 30.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub. Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub. Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 41.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 43.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); 44.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); 45.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 46.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144); 47.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167); 48.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 100); 49.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula beijumlah Rp. 1.263.420.328.517,00 bertambah sebesar Rp. 42.829.900.483,00 sehingga menjadi Rp. 1.306.250.229.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
b.Belanja Daerah
1. 1.semula Rp. 1.228.420.328.517,00 Rp. 38.587.763.348,00 Rp. 1.267.008.091.865,00 Rp. 1.255.920.328.517,00
2. 2.bertambah Rp. 42.829.900.483.00 jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.298.750.229.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) semula Rp. 35.000.000.000,00 b) bertambah Rp. 4.242.137.135.00 jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 39.242.137.135,00 setelah perubahan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) semula b) bertambah/ Rp, (berkurang) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 7.500.000.000,00 0.00 Rp. 7.500.000.000,00 Rp. 31.742.137.135,00 Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah pendapatan asli daerah Rp. 157.456.483.694,00 setelah perubahan
b.Pendapatan Transfer
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 147.894.817.517,00 Rp. 9.561.666.177.00 Rp. 1.080.525.511.000,00 Rp. 29.026.097.171.00 Rp. 1.109.551.608.171,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah/ Rp. (berkurang) jumlah pajak daerah setelah perubahan
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah jumlah retribusi daerah Rp. 77.554.580.862,00 setelah perubahan Rp. 48.000.000.000,00 0.00 Rp. 48.000.000.000,00 Rp. 7.303.338.162,00 Rp. 70.251,242.700.00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 3.861.479.355,00
  1. 2.bertambah Rp. 249.746.525.00 jumlah hasil pengelolaan Rp. 4.111.225.880,00 kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 88.730.000.000,00
  1. 2.(berkurang) Rp. 60.939.323.048.00 jumlah lain-lain pendapatan Rp. 27.790.676.952,00 asli daerah yang sah setelah perubahan
  2. 1.semula
  3. 1.semula
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 998.525.511.000,00
  1. 2.bertambah Rp. 5.583.722.336.00 jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 82.000.000.000,00
  1. 2.bertambah Rp. 23.442.374.835.00 jumlah transfer antar Rp. 105.442.374.835,00 daerah setelah perubahan

Pasal 4

1.semula Rp. 1.004.109.233.336,00
1.semula Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Belanja Operasi
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp. 954.550.310.778,00 Rp. 13.337.392.122.00 jumlah belanja operasi setelah perubahan
b.Belanja Modal
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp. 967.887.702.900,00 Rp. 107.503.901.023,00 Rp. 29.472.508.361.00 jumlah belanja modal setelah perubahan
c.Belanja Tidak Terduga
1. 1.semula
2. 2.bertambah/ Rp. (berkurang) jumlah belanja tidak terduga Rp. 3.000.000.000,00 setelah perubahan Rp. 136.976.409.384,00 Rp. 3.000.000.000,00 0.00
d.Belanja Transfer
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 190.866.116.716,00 Rp 20.000.000.00 Rp. 190.886.116.716,00

Pasal 5

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.semula Rp. 610.510.170.696,00
  2. 2.(berkurang) Rp. 39.987.461.901.00 jumlah belanja pegawai Rp. 570.522.708.795,00 setelah perubahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
3. c.Belanja Subsidi
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 296.544.145.682,00 Rp, 52.684.260.623.00 Rp. 349.228.406.305,00 Rp. 0,00 Rp. 683.255.000.00 683.255.000,00Rp.
4. d.Belanja Hibah
  1. 1.semula Rp. 45.995.994.400,00
  2. 2.(berkurang) Rp. 42.661.600.00 jumlah belanja hibah Rp. 45.953.332.800,00 setelah perubahan
5. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah/ Rp. (berkurang) jumlah belanja bantuan Rp. 1.500.000.000,00 sosial setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00 0,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
  1. 1.semula Rp. 568.000.000,00
  2. 2.(berkurang) Rp. 218.000.000.00 jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 350.000.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 20.863.650.166,00 Rp. 10.489.011.864,00
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 25.886.698.280,00
  1. 2.(berkurang) Rp. 1.659.450.000,00 jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 53.574.178.087,00
  1. 2.bertambah Rp. 20.623.469.579,00 jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 31.352.662.030,00
  2. 1.semula Rp. 24.227.248.280,00
  3. 1.semula 74.197.647.666,00Rp.
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 6.611.374.490,00
  1. 2.bertambah Rp. 237.476.918.00 jumlah belanja modal aset Rp. 6.848.851.408,00 tetap lainnya setelah perubahan
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c:

1.semula
2.bertambah/ (berkurang) jumlah belanja tidak terduga Rp. 3.000.000.000,00 setelah perubahan

(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah/ Rp. (berkurang) jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp. jumlah belanja bantuan Rp. 185.355.782.900,00 keuangan setelah perubahan
  3. 1.semula Rp. 3.000.000.000,00 0,00Rp. Rp. 5.530.333.816,00 0.00 5.530.333.816,00Rp. Rp. 185.335.782.900,00 20.000.000.00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 39.242.137.135,00 setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.semula
2. 2.bertambah/ Rp,
3. 3.(berkurang) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 35.000.000.000,00 Rp. 4.242.137.135.00 Rp. 7.500.000.000,00 0.00 Rp. 7.500.000.000,00

Pasal 7

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas: Sisa Lebih Penerimaan Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya

1.semula
2.bertambah/ Rp, (berkurang) jumlah sisa lebih penerimaan Rp. pembiayaan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: Penyertaan Modal Daerah

1.semula
2.bertambah/ (berkurang) jumlah penyertaan modal Rp. 7.500.000.000,00 daerah setelah perubahan Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. 7.500.000.000,00 Rp. 0,00

Pasal 8

(1)Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beijalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kineijanya; dan
e.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
i.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
j.Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
k.Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
l.Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
n.Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
o.Lampiran XV : Daftar Sub. Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
q.Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ?

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…