DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 38 Tahun 2020

Nomor: 38
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menuiar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723); 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 10 Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444); 12 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 13 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonoml Nasional; 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Bupati Pringsewu dan Wakil Bupati Pringsewu Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); 16 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 17 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 18 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberiangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; Memperhatikan 1 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Fenegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Fenegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, 3 Peraturan Gubemur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Lampung; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyclenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. 5- Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Tentara National Indonesia yang selanjutnya diaingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakaL
8.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang merribidangi kesehatan.
9.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
10.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat (COVID-19) adalah penyakit infeksi saluran pemapasan yang disebabkan o1eh Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan World Health Organization (WHO) dan ditetapkan. sebagai bencana nonalam nasional. ll.Protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan atau kebiasaan bagi perseorangan, masyarakat, dan/atau Badan saha untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah teqadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19*
12.Pelaku peijalanan adalah seseorang yang telah melakukan peijalanan dari dalam negen (domestik) maupun luar negen 14 hari terakhir. 13.Wilayah Kabupaten adalah Wilayah di Kabupaten Pringsewu.
14.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease COVTD-I9 Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempcrcepat penanggulangan COVID-19 melalui sincrgitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
15.Perilaku Hidup Bersih Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
16.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Pringsewu.
17.Pekon adalah nama lain Desa di Kabupaten Pringsewu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pringsewu.
18.Kepala Pekon adalah Pimpinan Pekon di wilayah Kabupaten Pringsewu. 19.Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pemapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat peijalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang meLaporkan transmis! lokal, orang dengan salah satu gejala/ tanda infeksi saluran . pemapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konTirmasi/probobfe COVID-19, orang dengan infeksi saluran pemapasan akut berat/pneumonia herat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
20.Probable adalah suspek dengan infeksi saluran pemapasan akut berat/ acute respiratory distress syndrome/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM).
21.Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan perneriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik),
22.Kontak Erat adalah. orang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain* lain), orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi lainnya . yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokak
23.Discarded adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan haail perneriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam, atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
24.Pelaku peijalanan adalah seseorang yang telah melakukan pegalanan dari dalam negen (domestik) maupun luar negert pada 14 hari terakhir.
25.Disinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakten yang terdapat di permukaan benda mati nonbiologis, seperti pakaian, lantai, dinding (Center for Disease Control and Prevention CDCp 26.Tempat dan fasilitas umum adalah area dimana perseorangan, masyarakat dan/atau pelaku usaha melakukan aktifitas kehidupan sosial, ekonomi dan kegiatan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada area tersebut menimbulkan potensi penularan COVID-19 yang cukup besar.
27.Penyelenggaraan acara adalah aktifitas acara atau pertemuan dengan pengumpulan/mobilitas orang di ruang publik yang diselenggarakan secara pribadi dan/atau kelembagaan/institusi swaata maupun pemerintah di semua area baik yang tertutup maupun terbuka seperti acara peribadatan, budaya, pernikahan, konser musik, dan Lain-Iain yang sejenis.
28.Rapid test adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis. 29., Swab test adalah pemeriksaan media untuk memastikan diagnosis infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
30.Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina. 31.1solasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak sakit atau tidak bergejala dari orang lain sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah. atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isoIasi inandirL 32.Zona merah adalah wilayah dengan resiko tinggi, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penyebaran virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah teijadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru, masyarakat harus berada di rumah, petjalanan tidak diperbolehkan.
33.Zona oranye adalah wilayah dengan resiko sedang, yaitu PSBB resiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah teijadi dengan cepat, kluster kluster baru mungkin bisa dipantau dan dikontrol melalui testing dan tracing agresif, masyarakat disarankan tetap berada di rumah, physical distancing jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, petjalanan dengan protokoi kesehatan diperbolehkan,
34.Zona kuning adalah wilayah dengan resiko ringan, yaitu penyebaran terkendali tetap ada kemungkinan transmisi lokal, transmisi lokal tingkat rumah tangga bisa teijadi, kluster penyebaran terpantau dan tidak bertambah, masyaraakt bisa beraktifitas di luar rumah dengan protokol Kesehatan, physical distancing jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, petjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan.
35.Zona hijau adalah wilayah aman, yaitu resiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif, penyebaran COVID-19 terkontrol, resiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isoIasi, petjalanan diperbolehkan, physical distancing, aktifitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol Kesehatan ketat 36.Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
37.Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
38.Penduduk adalah , setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
39.Kaiyawan adalah kaxyawan/karyawati/pegawai yang bekeija dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
40.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa. ।

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pringsewu. (

Pasal 3

j Peraturan Bupati Ini bertujuan untuk: L, mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi COVID-19; dan ।

2.mensinergikan keberiangsungan pcrekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

I Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

1.pelaksanaan;
2.monitoring dan evaluasi;
3.sanksi;
4.sosialisasi dan partisipasi; i
5.pendanaan. BABU PELAKSANAAN ! Bagian Kesatu = Subjek Pfcngaturan ।

Pasal 5

! Subjek Pengaturan ini meliputi :

1.perseorangan; '
2.pelaku usaha; dan ।
3.pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang berada di Daerah wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, yang meliputi :
1. a.menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu, ketika : 1, berada di luar rumah; •i
  1. 2.berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan
  2. 3.menggunakan kendaraan.
2. b.mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
3. c.melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dengan renting jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan
4. d.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sebat (PHBS).
(2)PHBS pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mehputi :
1. a.melaksanakan aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
2. b.membersihkan dirt pakaian, perlengkapan dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;
3. c.menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
4. d.membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi tertular COVID-19;
5. e.membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang; f, membawa perlengkapan pribadi ketika keluar rumah untuk menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; g, melakukan olah raga secara rutin;
6. h.tnembersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan L mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
(3)Para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi :

1.melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2.menyediakan sarana cuci tangan pakai air mengalir dan sabun yang mudah diakses dan/atau menyediakan cairan pembersih tangan {hand sanitizer]',
3.melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan keija;
4.mewajibkan petugas, karyawan, pekeija dan semua orang yang beraktivitas di lingkungan tempat dan fasilitas umum menggunakan masker;
5.melakukan pengaturan jaga jarak dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas keija;
6.menghindari i aktivitas keqa/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan;
7.melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan keija secara berkala;
8.menegakkan disiplin perilaku petugas, karyawan dan pekeija yang berisiko dalam penularan COVID-19; dan
9.melaksanakan deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

(4)Kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum merupakan tindakan pencegahan penyebaran COVID- 19 dengan mengintegrasikannya ke dalam ; program Keselamatan dan Kesehatan Keija (K3).
(5)Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat keija/tempat kegiatan yang menjadi Kontak Erat, Suspek, Probable atau Konfirmasi, maka pimpinan/penanggung jawab tempat keija/ tempat kegiatan balk milik pemerintah maupun swasta wajib :
1. a.melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
2. b.melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat keija/ tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; c, melakukan pembersihan semua area keija pada permukaan yang sering disentuh pekeija dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
3. d.melakukan disinfeksi pada seluruh tempat keija/tempat kegiatan berikut fasilitas dan : peralatan : keija yang terkontaminasi pekeija sakit;
4. e.mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekeija sakit; dan
5. f.melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri terhadap pekeija dan/atau anggota masyarakat yang pemah melakukan kontak fisik dengan pekeija dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19.
(6)Pekeija dan/atau anggota masyarakat di tempat keija/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan .Ret/erse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR} atau Tes Cepat Molekuler (TCM) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut : a* dalam hal basil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan media, maka dilakukan IsoIasi Mandiri/Karantina Mandiri;
1. b.dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di ruir.ah sakit rujukan; dan dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat

Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 meliputi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang meliputi : A. fasilitas pelayanan kesehatan; B. tempat pembelajaran; C. rumah ibadah; D. perkantoran/ tempat keija, tempat usaha, tempat industri dan sejenisnya; E< taman dan area publik lainnya; F. pasar rakyat/tradisional dan sejenisnya; G. pusat perbelanjaan/pasar modem/ pertokoan dan sejenisnya; H. restoran/rumah makan/kafe/waning/usaha sejenis; I. toko obat/farmasi/alat kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan; J, salon, barbershop/spa dan sejenisnya; IC hotel/wisma/penginapan/nunah kost dan sejenisnya; L. tempat wisata dan hiburan; M. tempat kegiatan sosial dan budaya; N. moda transportasi; O. tempat olah raga dan kegiatan kepemudaan; P. tempat apel dan upacara; Q. usaha ekonomi kreatif; R. usaha jasa penyelenggaraan event/pcrtemuan; dan S. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang/massa,

Pasal 8

Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang/ massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf S wajib melaksanakan periindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi :

1.membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya;
2.mewajibkan pengunjung menggunakan masker, 3, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau cairan pemberaih tangan {hand sanitizer}’, 4, mengatur waktu kunjungan; 5, mencegah kerumunan pengunjung;
6.melakukan pembatasan interaksi fisik pengunjung dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung; dan 7, melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya,

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluaai petaksanaan Pferaturan Bupati Pringsewu ink
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pendampingan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
(3)Hasil monitoring dan cvaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati BABIV SANKSÏ

Pasal 10

(1)Bagi perseorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c dan d, ayat (3), ayat (5) dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi.
(2)Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Bagi perorangan :
  1. 1.teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
  2. 2.keija sosial;
  3. 3.Penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
2. b.Bagi pelaku usaha:
  1. 1.teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
  2. 2.denda administratif (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing- masing);
  3. 3.penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha; dan 4, pencabutan izin usaha.
(3)Sanksi teguran lisan atau tertulis berupa pengarahan/edukasi tentang pentingnya meLak9akim protokol kesehatan dan bagi pelanggar beijanji dengan sesungguhnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang dibuktikan dengan penandatanganan kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
(4)Sanksi keija sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dikenakan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker, berupa mengucapkan persyaratan minimal protokol kesehatan Covid-19, atau melakukan praktek cara mencuci tangan yang benar, atau mengucapkan Pancasila secara unit dan teratur, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau membersihkan sarana tempat/fasilitas umum selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau lari-lari dan/atau jenis sanksi sosial Jainnya yang dirasa tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
(5)Sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum selama 3 X 24 jam dan/atau kalau terjadi klaster baru di pusat pertokoan atau pasar tradisional atau cafe, tempat hiburan dan wisata dan/atau tempat-tempat perkerumunan lainnya maka akan di tutup sementara selama, paling lama 14 (empat belas ) hart
(6)Pemerintah pekon dapat mengatur penerapan sanksi bagi masyarakatnya berdasarkan adat kebiasaan di pekon masingmasing dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pekon setelah berkoordinasi dengan Camat. Pasalll
(1)Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan :
1. a.mengedepankan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. b.melaksanakan dan meningkatkan edukasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat(PHBS);
3. c.perlindungan kesehatan masyarakat;
4. d.peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. e.kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
6. f.dittyukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19, (2} Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Satpol PP bersama instansi/Perangkat Daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.
(3)Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui :
1. a.Pemantauan, pengawasan dan/atau pemeriksaan/razia sat Pol PP bersama perangkat daerah terkait dan didampingi oleh unsur TNI dan/atau Polri; dan
2. b.Laporan atau pengaduan masyarakaL

BAB IV

SOS1AUSAST & PARnSIPASI

Pasal 12

(1)Dinas Kesehatan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah melakukan sosialisasf terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakaL
(2)Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi atau peran serta :
1. a.masyarakat; b, pemuka agama; c< tokoh adat;
2. d.tokoh masyarakat; dan
3. e.unsur masyarakat lainnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…