DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Perangkat pekon 3. Pengangkatan perangkat pekon 4. Biaya pengisian perangkat pekon 5. Pemberhentian perangkat pekon 6. kekosongan jabatan 7. Unsur staff perangkat pekon 8. Ketentuan peralihan 9. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mela.ksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Deaa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratura.n Daerah tentang Perangkat Pekon:

b.bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a perlu mcnctapkan Perarurari Daerah tentang Pengangkatan dan Pernberhentian Perangkat Pekon; BUPATI PRINGSEWU, DENOAN RAH MAT TUHAN Y ANO MAHA ESA Mengingat Menimbang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRTNGS~WU NOMOR 04 TAHUN 2017 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS[ LAMPUNG I SALINAN I
1. 3.Bupati sdalah Bupati Pringsewu. Delam Peraturan naerah ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
3. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Pernn~t Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN; BUPATI PRINGSEWU dan Oengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU

7.Peraturan Mentcri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Deaa (Serita Neg9.J"a Kepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor S);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneaia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisaai dan Ta.ta Kerja Pemerintahan Deea (Serita Negara Republik lndoneaia Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Prin~wu TfJ.hun 2013 Nomor02);
5.PP.raturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan llndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ?roduk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 32); Menetapk.an ~--
13.Kepala l>ekon adalah pejabat Pemerintalt Pekon yang mempunyai wewcnang, tuga.s dan kewajiban untuk menyelenggarAkAn rurnah tangga Pekonnya dan melaksanakan tuga.s dari Pemerintah dan Pemermtah Daerah.
14.Perangkat Pekon adaJah pembanru Kepala Pekon dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Pekon, yang terdiri dari Sekertaris Pekon Kepala Dusun/Kepala Suku/Kcpala Lingkungan/Bayan, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelakaana Teknis.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN Ksihupaten Pringsewu. 16.Calon Pmmgkat Pekon adalah bal<al caJon Perangkat Pelron yang telah ditetnpkan oleh panitia pemilihan sebegai calon yang berhak dipilih menjsdi Perangkat Pekon. I 0. Musyawarah Pekon ndalah muayawarah entara anggota BHP, Pemerintah Pekcn nan unaur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang beraifat strategis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanju1nya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang ::ic:lanjutnya diaingkat Af>.l::!P adalah rencana keuangan tahunan pemerintnhan Pekon. Kepala PP.Icon dibantu unsur penyelenggara
8.Pemerintah Pekon adalah Perangkat Pekon sebagai Pemerintahan Pekon.
9.Badan Hippun Pemekonan yang aelanjutnya ctiaebut BHP ada1ah lembaga yang melaksanakan fungsi pemcrintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pelcon berdasarkan keterwekilan Wllayah dan ditetapkan secara demokratis. ~-.
4.De~1Ul Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adaJah Dewan PttWakitan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
6.Pekon adaloh nama lain dllri dcsa dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
7.Pemerintaha.n Pekon adaJah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.

(2)Sekret.iuiat Pekon eebegaimaria dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusa.n. 13) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Pekon sebagai satuan rugas kewilayahan. (II Sekretariat Pekon dipimpin oleh Sekretaris Pekon dibantu oleh unsur stat sekretariat yang bertugas membantu kepa]a Pekon dalam hidang adminisitrasi pemerintahan,

BAB I

Klt.TJ!:NTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANO 'PENGANOKATAN DAN t'EMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON.

Pasal 3

(1)Perangkat Pekon terdiri:
1. a.Sekretariat Pekon:
2. b.pelakaana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis;
(2)Perangkat Pekon bcrkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Pekon. BABII PERANGKAT PEKON

17.Penji:ihAt Kepala Pekon adalah eeorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang unruk melaksana.kan tugae, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
18.Panitia Pengisia.n Lowongan Perangkat Pekon .vang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Tingkat Pekon adalah Panitia yar18 melaksenakan kegiatan pertjaringan dan penyaringan Calon Pemnglcat Pckon menjadi Perangkat Pekon. 1 Q. Pengisian Perangkat Pekon adalah serangkatan proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Pekon melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Ferangkat Pekon.
20.Pan.itia Pengisian Perangkat Pekon adalah kepaninaan yang dibentuk oleh Kepala Pekon untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Pekon,
21.Pemberhentian :Sementara adalah suatu keadaan dimana eeseorang diberhentikan sementara waktu dart .iabatannya karena sebah-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali. t>aaal 4 ( l) Perangkat Pekon diangkat oleh Kepa.la Pekon dari wa.rga Pelton yang telah memenuhi perayam.tan uinum dan persyaratan khusus.

(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimalusu<1pada ayat (ll ada!eh aebagai berikut:
1. a.berpendictikan paling rendah eekolah menengah umum at.au yang sederajat;
2. b.berusia 20 {dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.terda.ftar aebagai penduduk Pekon dan bertempat tinggal di ~kon paling kurang 1 (Slltut tahun scbelum pendaft.a.ran; dan
4. d.memenuhi ke1engkapan persyaratan administTasi.
(3)Persyaratan khusus sebawiimana dml.akaud pa<!a ayat
(1)Hdalah sehepi berikut
1. a.bersedla dic.alonkan menjadi Perangkat Pelcon; b, tidak pemah dihukum karena melakukan tindalc pidana lrep.betan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) t.ahun;
2. c.terdaftar aeba3ai penduduk Pekon dan bertempat tingpl di Pckon palin1 lcurang 1 [aatu] tahun eebelurn pendaftaran dengsn tidak terJiutue-putus, dan berstana Warga .Nepra Republik Indonesia;
3. d.berkelakuan bai.k, jujur, adil; dan
4. e.bersedia bertempat tinua]. tetap di wilayah Pekon yang bersangkuten apabile. sudah diangkat menjadi Perangkat Pekon sampai selesai masa jabo.tan 8ebaga.i Peran.gkat Pekon.
(4)Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan dirt sebag5U Perangkat Pekon selain harus memeriuhi persyaratan ar.bagaimana dimaksud pa.da ayat (1}, harus mendapat izin tertuli" dari Ptjabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan Perundang-undangan yazig bertalW. Raglan Kcaatu Pers.ye.rat an
(5)Pelakaana teknis merupaken unsur pembantu Kepala Pekon aebagai pelaksana lugas operaaiona.l.
(4)Jumlah petaksana kewilayahan Aebegaimana dimaksud pada ay1tt (3) ditentukan eecara proporsional antara pelakaana lcewilayahan ye.ng dibutuhkan dan kemampuan kenangan Pekon.

BAB ILL

PENGANOKATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 6

( 1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4 ayat (2) huruf b ditentukan pada saat dimulo.lltya pendaftaran Baka} Calon.

(2)Dalam hat t.erjadi perpanjangan pendaftaran, l:idak mempengaruju perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sakal Calon dan Calon Perangkat Pekon yang terbukti memberikan data persyaratan yang tidak benar sebapimana dimaksud dalam PasaI 4, dinyatakan gugur.
(4)Calon Perangkat Pekon yang diangkat sebagai Perangkat Pekon diberhcntikiut tidak dengan hormat sebagai Perangkat Pekon apahilsi dikemudian hari temyata terbukti memberikan data perssaraten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; K~lengkapan perayaratan adminiatrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendW\anm dari rukun tetangga; b, surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Eea yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bennaterai: c, surat pemyataan memegang tP.guh da.n mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republilc Indonesia. Tahun l 945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara. Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TunggRI Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
2. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegaliaasi oJeh pejabat berwenang;
3. e.a1cte kelahlran a.to.usurat kcteranpn kenal lahir;
4. f.su-rat keterangan berbadan eehat dari Pu:skesma.s;
5. g.surat kesanggupan menjadi Perangkat Pekon yang dibuat ol.eh yang bersa.rW{utan di atas kertas bermaterai;
6. h.surat keterangan catatan kepolisian. /" .. PasaIS (51 Perangkat Pekon dari unsur pelaksana kewilayahan berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang benangkutan. Calon Perangkat Pekon yang direkomend&li.kan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalarn PR1ilal 7 ayat (l) huruf e untuk menjadi Perangkat Pekon, ditetapkan dan djangkat sebagai Perangkat Pekon melalui Keputusan Kepala Pelcon.

Pasal 8

Baglan Ketiga Penetapan dan P~gangkatan Calon Perangkat Pekon

(2)Pengaturan leblh laniut mengP.nai tugas dan fungei Tim sebagaimana. dimaksud pada ayat ( l) huruf a dtatur daJam l'eraturan Kepala Pekon.
(3)Mekanisme pembentukan Tim ba.kal calon Perangkat Pekon sebagaanana dimaksud pada ayat 1 huruf c selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati.
(1)Penganglcat.an Perangkat Pekon dilaksanakan melalui mekanlsme sebap.i berikut:
1. a.Kepala Pelmn membentuk Tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota;
2. b.Kepala Pekon melakukan penJanngan dan penyaringan calon Perangkat Pekon yang dilakukan oleh Tim;
3. c.pelaksanaan penja.ringan dan penyaringa.n baka1 calon Pera.ngkat Pekon dilaksanakan paling lama 2 (dua) hulan setelah jabatan Penmgkat Pckon kosong at.au diberhentikan;
4. d.ha.sil penjaringan dan penyaringan bakaI caJon Perangkat Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan OJ.eh Kepala Pekon kepada Camat;
5. e.Camat membP.rilcan rekemendaei t.ertulis terhadap calon Perangkat Pekon sela.mbat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. t.rekomendasi yang diberikan Camat berupa pereetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam ha1 Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang Pengangkatan Perangkat Pekon selambat- lmnbatnya 7 hari kerja;
8. h.dalam hal rekomendaai Camat bc::ri8i penolakan, Kepala Pekon melAkukan penjaringa.n da.n penyaringan kembali calen Perangkat Pekon.

Pasal 7

(2)Besamya biaya peJaksanaan pengisian Perangkat Pekuu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pekon.

Pasal 11

(1)Sebelum memangku jaba.tan, Perangkat Pekon mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Pekon, DHP dan tuk.uh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Pf.Okon yang bereangkutan.
(2)Susun.an kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimakeud pada ayat (1), ada.lah 3ebagai bcrikut:"Demi Allah (Tuhan), saya bersumfl3.h/berjanji bahwa ea.ya akan memenuhi tnges-tugas 88.,Ya selaku Perangkat .t>ekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya; bahwa saya akan selalu la.at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancaaila eeOOgai do.ear negara; bahwa sa.ya akan menegakka.n kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Das81' 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undansan, yang berlaku bagi Pekon, Daerah, clan Negara Keaatuan Republik Indoneaia".
(3)PellQSDlbilansumpah/janji dan pelanl.ikan Perangkat Pekon diselenggarakan di J'U5at pe~rintahan Pekon atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Pekon.
(4)Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pcjabat ba.ru dan menyerahkan memori Jregiatan yang sudah dilaksanakan. Pa.sal 10 Paling tama 30 (tiga. pulub) hari sejak ditetapkannya Keputuaan Pengangkatan Perangkat Pckon, dilaksanab.11 pelantikan Perangkat Pekon dan serah terima jahlltAn oleh Kepala Pekon.

BAB IV

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT PEKON

Pasal 9

(2)Pemberhentian aementara Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayBt (1) lcarena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa; dan
3. c.tertangkap tangan dan ditahan.

Pasal 13

(2)Perangkat Pekon berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan eendiri; dan c, diberhentikan.
(3)Perangkat Pelcon diberhentikan sebegaimana dima.ksud pada ayttt (2) huruf c ~: a, usia telah genap 60 [enam puluh) lal1u11;
1. b.dinyatakan sebagai terpi.dana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mf!mpunya1 kekuatan hukum tetap atau incraht;
2. c.berhalangan tetap;
3. d.tidak lagi memenuhl persyaratan sebagai Perangkat hkon;thui
4. e.mela.nggar Iarangan dan aurnpah jabatan sebagai Pemnglcat ~Icon.
(4)Pemberhentian Perangkat Pekon scbagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) he.ri ectclah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat. (21 huruf c wajib dikoneulmsikan terlebih dahulu kepada Camat. (61 Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (41 sebagai dasar pemberhentian Perangka.t Pekon.

Pasal 12

Bai!ian Kesaru Pemberhentian BABY PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON Perangkat Pekon yang dia.ngkat sebelum bcrlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan kembali sebagai Perangkat Pekon sampai habis masa tugasnya berdasarkan swat keputusan Kepala Pekon tentang pengangkaum Perangkat Pekon ditetapkan ken11Mli sebagai Perangkat Pe.Iron sampAi habis ma.sa tugaanya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. BABVIU

Pasal 16

( Il Kepela Pekon dapat mengangkat unsur staf PHanglcat Pekon .

(2)Unsur staf aebagaimana dimakaud pada ayat ( 1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemanipusn keuangan Pekon. .r-.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Klt.TJ!:NTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANO 'PENGANOKATAN DAN t'EMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON.

Pasal 3

PENGANOKATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT PEKON

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Klt.TJ!:NTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANO 'PENGANOKATAN DAN t'EMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON.

Pasal 3

PENGANOKATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT PEKON

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015