DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pcmbatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
c.bahwa sampai saat ini Kabupaten Pringsewu belum memiliki aturan mcngcnai Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; Mcngingat : 1. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan tembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tflmhahan r^emharen Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-tmdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6368);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399);
10.Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Meuten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 790);
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Felayanan dan Pemenuhan HakHak Penyandang Disabilitas (Lcmbaran Daerah. Provinsi Larapung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 391). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJ1AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABIUTAS.

Pasal 1

Dalatn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati bcscrta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati PringsewU-
4.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pringscwu yang menyelenggarakan urusan pemermtahan dl bidang sosial.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6.Kesqahteraan adalah kondisi terpcnuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup ïayak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan hsik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9.Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan rrmsysrpkat.
10.Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mcnccgah dan menangani resiko dan guncangan dan kcrentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
11.Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12.Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamtn seturuh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,
13.Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial.
14.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan pcnyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk olch masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. PasaJ2 Penyclcnggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
b.menjamin pelaksanaail fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
c.tneningkatkan Kesejahteraan yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
d.mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas sebagaimana dhnaksud dalam Pasal 2 hams memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

(1)Bupati wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputx
1. a.Rehabilitasi sosial;
2. b.jaminan sosial;
3. c.pernberdayaan sosial; dan
4. d.perlindungan sosial,

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Penyandang disabilitas :

a.hidup;
b.bebas dari stigma; c, privasi;
d.keadilan dan perlindungan hukum;
e.pendidikan;
f.pekegaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g.kesehatan;
h.politik;
i.keagamaan;
j.keolahragian;
k.kebudayaan dan pariwisata;
1. 1.kesejahteraan sosial;
m.aksesibilitas;
n.pclayanan publik;
o.pelindungan dari bencana;
p.habilitasi dan rehabilitasi;
q.konsesi;
r.pendataan; 8« hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informari;
u.bcrpindah tempat dan kcwargancgaraan; dan
v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pbsal 6 Kewajiban Penyandang disabilitas :
a.dalam menjalankan haknya penyandang disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan-
b.setiap penyandang disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bemegara.

Pasal 7

(1)Bupati wajib menjamin akscs bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rr^habiTi «i Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pteriindungan SosiaL
(2)Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas. BABin REHABILITASI SOSIAL

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2} huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Pemyandarig Disabilitas yang mengalami disftmgsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 9

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:

a.Penyandang Disabilitas;
b.keluarga Pcnyandang Disabilitas; C. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
d.komunitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persna 54if srhagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan htmbauan agar Penyandang DisabiUitas atau kelompok Penyandang Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi SosiaL
(2)Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa dorongan, pemberian sernangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.
(3)Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) berupa tmdakan pemaksaan oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi tertentu dalam proses Rehabilitasi SosiaL
(4)Tindakan koersif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)düakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhalikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas, serta petighormatan terhadap hak asaw manusia.

Pasal 12

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan Rehabilitasi Sosial dasar.
(2)Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, kehiarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanalcHn di dalam dan di haar pantL
(3)Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab BupatL

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…