DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b.bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pringsewu perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
c.bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Pringsewu perlu diberdayakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil clan Menengah;

1.Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); • •
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 ); ' l' J~- ' .•_... t. ..... • • Menetapkan
10.Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152);
11.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
12.Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lilngkungan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu. • •
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6.OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pringsewu.
7.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar.
8.Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9.Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratusjuta rupiah).
10.Usaha Menengah adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
11.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pringsewu dan berdomisili di Pringsewu.
12.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya. • •
11.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikroyang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
12.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan usaha mikro dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
13.Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro yang memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya.
14.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat pemodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17.Iklim Usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan usahanya.
18.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. • •
19.Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
20.Anggaran selanjutnya pendapatan Pringsewu. Pendapatan dan disingkat APBD dan belanja DaerahBelanja adalah anggaran Ka bu patendaerah
21.Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama .
22.Kemitraan Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Kemitraan Sub Kontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu dan waktu.
23.Kemitraan Dagang Umum adalah hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi.
24.Kemitraan Keagenan adalah hubungan kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra .
25.Pendaftaran adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
26.Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah data yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

(1)Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
1. a.kekeluargaan;
2. b.demokrasi ekonomi;
3. c.kebersamaan;
4. d.efisiensi berkeadilan; • •
5. e.berkelanjutan;
6. f.berwawasan lingkungan;
7. g.kemandirian;
8. h.keseimbangan kemajuan; dan
  1. 1.kesatuan ekonomi nasional.
(2)Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya atas prakarsa sendiri;
2. b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kopentensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. d.meningkatkan daya samg usaha Kecil dan Menengah;dan
5. e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
(3)Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :
1. a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. c.meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 3

(1)Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
(2)Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui OPD di lingkungan Pemerintah Daerah. • •
(3)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib berkoordinasi dengan OPD yang membidangi UMKM Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
(2)Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.kemitraan;
3. c.perizinan; dan
4. d.koordinasi dan pengendalian.

Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui pendekatan: a. b. C. d. koperasi; sentra; klaster; dan kelompok.

Pasal 6

(1)Pendampingan terhadap dilaksanakan oleh tenaga kompetensi dibidangnya. pelaku U saha Mikro fasilitator yang memiliki
(2)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
(3)Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD Kabupaten atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4)Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati. • • ( 1) Bagi pelaku pemberdayaan menyampaikan perusahaan.

Pasal 7

Usaha Mikro yang mendapatkan dari Pemerintah Daerah wajib laporan atas capaian kinerja

(2)Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa penyertaan modal.
(3)Layanan perkuatan permodalan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD).
(4)Layanan perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 9

Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Pringsewu dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pmJaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. • •

Pasal 10

Sadan usaha milik swasta nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Pringsewu dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada kegiatan pemberdayaan usaha Mikro dalam bentuk pemberian pmJaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk pemberdayaan usaha Mikro.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan penz1nan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha mikro .

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b.bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pringsewu perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
c.bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Pringsewu perlu diberdayakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil clan Menengah;

1.Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); • •
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 ); ' l' J~- ' .•_... t. ..... • • Menetapkan
10.Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152);
11.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
12.Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lilngkungan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu. • •
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6.OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pringsewu.
7.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar.
8.Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9.Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratusjuta rupiah).
10.Usaha Menengah adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
11.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pringsewu dan berdomisili di Pringsewu.
12.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya. • •
11.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikroyang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
12.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan usaha mikro dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
13.Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro yang memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya.
14.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat pemodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17.Iklim Usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan usahanya.
18.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. • •
19.Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
20.Anggaran selanjutnya pendapatan Pringsewu. Pendapatan dan disingkat APBD dan belanja DaerahBelanja adalah anggaran Ka bu patendaerah
21.Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama .
22.Kemitraan Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Kemitraan Sub Kontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu dan waktu.
23.Kemitraan Dagang Umum adalah hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi.
24.Kemitraan Keagenan adalah hubungan kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra .
25.Pendaftaran adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
26.Pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah data yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

(1)Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
1. a.kekeluargaan;
2. b.demokrasi ekonomi;
3. c.kebersamaan;
4. d.efisiensi berkeadilan; • •
5. e.berkelanjutan;
6. f.berwawasan lingkungan;
7. g.kemandirian;
8. h.keseimbangan kemajuan; dan
  1. 1.kesatuan ekonomi nasional.
(2)Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya atas prakarsa sendiri;
2. b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kopentensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. d.meningkatkan daya samg usaha Kecil dan Menengah;dan
5. e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
(3)Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :
1. a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. c.meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 3

(1)Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
(2)Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui OPD di lingkungan Pemerintah Daerah. • •
(3)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib berkoordinasi dengan OPD yang membidangi UMKM Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
(2)Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.kemitraan;
3. c.perizinan; dan
4. d.koordinasi dan pengendalian.

Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui pendekatan: a. b. C. d. koperasi; sentra; klaster; dan kelompok.

Pasal 6

(1)Pendampingan terhadap dilaksanakan oleh tenaga kompetensi dibidangnya. pelaku U saha Mikro fasilitator yang memiliki
(2)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
(3)Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD Kabupaten atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4)Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati. • • ( 1) Bagi pelaku pemberdayaan menyampaikan perusahaan.

Pasal 7

Usaha Mikro yang mendapatkan dari Pemerintah Daerah wajib laporan atas capaian kinerja

(2)Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa penyertaan modal.
(3)Layanan perkuatan permodalan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD).
(4)Layanan perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk pemberdayaan usaha Mikro.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan penz1nan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha mikro .