DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha . Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat maka Unit Pelaksana Teknis Daerah - Pengembangan Budidaya Ikan (UPTD-PBI) sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu yang menangani pengembangan budidaya ikan air tawar, yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat, wajib meyediakan dan memproduksi induk ikan dan benih ikan unggul dimaksud yang dibutuhkan masyarakat. Sera proses produksi dan jual beli induk ikan dan benih ikan perlu diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dinas Perikanan adalah Dinas yang membidangi Perikanan Kabupaten Pringsewu.
5.Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Ikan (UPT-PBI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu yang menangani pengembangan budidaya ikan air tawar.
6.Induk ikan adalah ikan pada umur tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan.
7.Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan mumi alga.
8.Induk ikan berkualitas unggul adalah induk ikan berstandar Parent Stock (PS} yang didapatkan dan hasil pembiakan induk ikan Grand Parent Stock (GPS).
9.Benih ikan berkualitas unggul adalah benih ikan hasil pembiakan induk ikan PS yang induknya berasal dari Instansi Pemerintah yang berwenang merilis dan memproduksi induk ikan hasil penelitiannya.
10.Panjang Total Ikan adalah ukuran ikan yang diukur panjangnya dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor.
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. BABII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjualan bibit/benih pertanian, bibit temak, induk ikan dan/atau benih ikan dan bibit/benih perkebunan yang diproduksi pemerintah daerah.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat pengukuran jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BABV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis ikan, ukuran induk ikan dan/atau benih ikan berkualitas unggul yang dijual kepada masyarakat.
(2)Besarnya tarif retribusi dari harga penjualan induk ikan dan/atau benih ikan berkualitas unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Perubahan atas besarnya tarif retribusi dari harga penjualan induk ikan dan/atau benih ikan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Wilayah Kabupaten Pringsewu.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1)Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kareis, kupon dan/atau kartu langganan.
(4)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
(5)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…