DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Beraama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Pembahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan umum APBD serta perubahan prioritaa dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Agustus Tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan aebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang * Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); i v:* 2.Undang-UndangNomor 20Tahun2003tentang SistemFendidikanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003Nomor78/ TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4301); 3*Undang-UndangNomor1Tahun 2004tentang PerbendahaxaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5»Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4355); 4.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaan PembangunanNasional (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor104,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421); 5*Undang-UndangNomor48Tahun2008tentang PembentukanKabupaten Pringsewu diProvinsi Lampung(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nomor185»TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4932); 6.Undang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5495)sebagaimanatelah diubah dengan Undang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCipta Keija(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2020 Nomor245»Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6757); ’7.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimana telahdiubahbeberapakali terakhir denganUndang-UndangNomor11 Tahun2020 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor245,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6573); 8.Undang-UndangNomor 2Tahun2020tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- UndangNomor1Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan NegaradanStabilitas Sistem Keuangan Untuk PenangananPandemi CoronaVirus Disease 2019[Covid-lfy dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem ^ ...Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran •' Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); • 4 . , 3 - • . ? 9* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); : 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138T Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155}; r 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Fendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15.Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Fendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang , Bantuan Keuangan Kepada Fartai Folitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapokali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); ; _
17.Feraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan : Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6161);
18.Feraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5f Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 , Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrate Pimpinan . - . : dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran L Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 . tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ' Nomor 6322); r . 25.PeraturanPresidenMomor16Tahun2018 tentang PengadaanBarang /JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2018Nomor33) sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan PresidenNomor12Tahun2021(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2021Nomor63); 26.Peraturan PresidenNomor33Tahun2020tentang ^ : StandarHarga SatuanRegional(lembaranNegara.:V RepublikIndonesia Tahun2020Nomor57);.-: 27.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor52Tahun ' 2012tentangPedomanPengelolaanInvestasi Pemerintah Daerah(Berita NegaraRepublik- IndonesiaTahun2012Nomor754); 28.Peraturan Menteri DalamNegeriNomor19Tahun 2016tentangPedomanPengelolaanBarangMilik Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2016Nomor547); 29.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor62Tahun; 2017tentangPengelompokanKemampuan ;Keuangan Daerah SertaPelaksanaandan.:: ' PertanggungjawabanDana Operasional(Berita,: Negara RepublikIndonesia Tahun2017Nomor 1067); 30.PeraturanMenteriSosialNomor9Tahun2018 tentangStandarTeknisPelayanan DasarPada:, StandarPelayananMinimalBidang Sosial diDaerah,; Frovinsidan-Kabupaten/Kota(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor868); 31.Peraturan MenteriPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat Nomor29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar PelayananMinimalPekerjaanUmum- dan Perumahan Rakyat(Berita Negara Republik/ IndonesiaTahun2018Nomor1891);
32.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan| Nomor32Tahun 2018 tentangStandar Teknis; Pelayanan MinimalPendidikan.(BeritaNegara.-* Republik Indonesia Tahun 2018Nomor1687);. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor36 Tahun. 2018 tentangTata CaraPenghitungan, -FenganggaranDalam Anggaran Pendapatan dan* Y BelanjaDaerah danTertib Administrasi Pengajuan, ‘ i - Penyaluran danLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik(Berita • Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri.. . Dalam Negeri Nomor 78Tahun 2020 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); ;i ;. ; 34,PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor79Tahun 2018tentang BadanLayanan UmumDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor 1213); 35,PeraturanMenteriDalam NegeriNomor121 Tahun 2018tentang StandarTeknis MutuPelayanan Dasar SubUrusanKetenteraman danKetertiban Umumdi ProvinsidanKabupaten/Kota(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor158); 36.PeraturanMenteri KesehatanNomor4Tahun2019 tentang StandarTeknisPtemenubanMutuPelayanan DasarPada Standar PelayananMinimalBitt&ng Kesehatan(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor68); 37,PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor70Tahun 2019tentangSistemInformasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019Nomor1114);• 38.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor90Tahun 2019tentangKlasifikasi,Kodefikasldan Nomenldatur PerencanaanPembangunan danj Keuangan Daerah(Berita NegaraRepublikIndonesia; Tahun2019Nomor1447); r 39.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor20 Tahun 2020tentangPercepatanPenangananCorona Virus Disease2019[Covid-lfydi LingkunganPemerintah Daerah(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020Nomor249);;• 40.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor77Tahun 2020tentangFedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020Nomor1781); 41.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor27Tahun 2021tentangFedomanPenyusunanAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor926);
42.Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor59Tahun 2021 tentangPenempanStandarPelayananMinimal (Berita Negara.Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor1419); 43.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor050 -5889 Tahun 2021 tentangHasil Verifikasi,Validasidan lnventarisasi PemutakhiranKlasifrkasi, Kodefikasl. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; i
44.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabu paten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pfembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 166); 48.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 * Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 170); ; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN; : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun semula berjumlah Rp. bertambah sebesar Rp. sehingga meitjadi Rp, 1.294.614.931.204,00 dengan rincian eebagai berikut: Anggaran 2022 1.235.778.396.000,00 58.836.535.204,00 ; t

a.pendapatan asli daerah : '
1. 1.semula . Rp. 132.605.750.000,00 2 . bertambah Rp. 5.893.359.355.00 . jumlah pendapatan asli daerah Rp. 138.499.109.355,00 setelah perubahan ,. ~ .
b.belanja daerah \ . 1. semula - : ; ' Rp. 1.277.228.396.000,00
1. 2.bertambah ^ Rp. 13.886.535.204.00 . -V: jumlah belanja daerah setelah Rp. t .291.114.931.204,00 perubahan
c.pembiayaan daerah
1. 1.penerimaan pembiayaan a) semula Rp. 50.000.000.000,00 b) (berkunmg) Rp. 782.746.428.00 jumlah penerimaan . ' Rp. 49, 217.253.572,00 ; - pembiayaan setelah - perubahan
2. 2.pengeluaran pembiayaan . ' a) semula J / Rp. 8.500.000.000,00 b) (berkurang) Rp, 5.000.000.000.00 jumlah pengeluaran Rp. 3.500.000.000,00 ; ' ; pembiayaan setelah perubahan S / jumlah pembiayaan netto . Rp. 45.717. 253.572,00 setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan ! Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari: -

a.pendapatan asli daerah . . .
1. 1.semula Rp. 132.605.750.000,00
2. 2.bertambah Rp, 5,893,359.355.00 jumlah pendapatan asli daerah Rp. 138.499.109.355,00 setelah perubahan
b.pendapatan transfer
1. 1.semula Rp. 1.103. 122.646.000,00 ( 2. bertambah ;V Rp. 1 3.775.922.277.00 jumlah pendapatan transfer Rp. 1.106.898.568, 277,00 ; setelah perubahan _ r - ‘ ' •• • • .• Pasal 3 {1)Pendapatanaslidaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2hurufabersumberdari: a.pajak daerah 1.semulaRp.39.000.000-000,00 2.bertambahRp.1.200.000.000.00 jumlahpajak daerah setelahperubahan b.retribusidaerah 1.semula Rp.7.243.250.000,00 2.bertambahRp.256.750.000.00 jumlahretribusi daerahRp.7.500.000,000,00 setelahperubahan Rp. 40.200.000.000,00 c.hasilpengelolaankekayaandaerah yangdipisahkan 1 - semulaRp.2.362.500.000,00 2.bertambahRp.863.864.222.00 .: ijumlahhasilpengelolaanRp.3.226.364,222,00I kekayaandaerah yang ;dipisahkan setelahperubahan d.Iain-lainpendapatanaslidaerahyang8ah 1,semula: Rp.84.000.000.000,00 2.bertambahRp.3.572.745.133.00 jumlahlain-IainpendapatanRp.87,572.745,133,00 aslidaerah setelah perubahan ,(2)Pendapatantransfer sebagaimanadimaksuddalam Pasal 2 huruf b,bersumber dari: ‘a.pendapatan transfer pemerintahpusat Rp.1,023.122 646.000,00 3.775.922.277.00 Rp,1,026.898.568.277,00 1.semula 2.bertambah Rp. jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelahperubahan b.pendapatan transfer antar daerah 1.semula 2.bertambah/Rp. (berkurang) jumlah transfer antar daerahRp. 80.000.000.000,00 setelah perubahan Rp,80.000.000.000,00 0.00 ; ;

Pasal 4

Anggaranbelanjadaerahsebagaimanadimaksuddalam :Pasal 1,terdiriatas: a.belanja operasi 1.semula Rp.938*169.149.671,00 2.(berkurang)RP. 866.586.729.00 jumlahbelanjaoperasi setelahperubahan Rp. 937.302.562.942,00 b.belanjamodal 1.semula 2.bertambah jumlah belanjamodal setelahperubahan Rp.145,298.900.029,00 Rp.15.026.511 - 153.00 Rp.160.325.411,182,00 c.belanjatidakterduga 1.semula 2.bertambah/RpT ;(berkurang) jumlahbelanjatidakterdugaRp.5.250.000.000,00 setelahperubahan d,belanja transfer 1.semula 2,(berkurang) jumlah belanjatransfersetelahRp.188.236.957.080,00 perubahan; : Rp. 5.250.000.000,00 0.00 Rp. 188.510.346.300,00 Rp. 273.389.220.00 Pasal 5

(1)Belanja operasisebagaimanadimakeud dalamPasal 4 huruf a,terdiriatas: a.belanja pegawai

1.semula Rp,563.779.820.401,00 2.bertambahRp.645.384.817.00 jumlah belanjapegawai Rp.564.425.205.218,00 setelahperubahan b.belanja barang dan jasa 1.semula Rp. 352.492.534.870,00 2.(berkurang)Rp.6.028.667.421.00 jumlah belanja barang daniRp. 346.463.867.449,00 jasasetelah perubahan i :> c.belanjahibah 1 -eemulaRp. 20.396.794.400,00
2.bertambahRp. 998.895.875.00 jumlahbelanjahibah setelahperubahan d.belanja bantuansosial 1.semulaRp.1.500.000.000,00; 2.bertambahRp,3.322.800.000.00 jumlah belanja bantuan sosialRp.4.822.800.000,00 aetelahperubahan

(2)Belanjamodalsebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 hurufb,terdiriatas: ; a.belanjamodal tanah 1.semulaRp.1.767.625.000,00 jumlah belanjamodaltanahRp.267.625.000,00 ;aetelahperubahan b.belanja modalperalatan danmesin 1.semulaRp.38.011.919.915,00

2.bertambahRp. 5.988.710.943.00 jumlah belanja modalRp.44.000.630.858,00 peralatandanmesin aetelah perubahan Rp.21.395.690.275,00

c.belanja modalgedungdanbangunan 1.semula Rp.27.988.659.799,00
1. 2.bertambahRp.1.382.784.571.00 jumlah belanja modalgedungRp.29.371.444,370,00 dan bangunansetel&h perubahan d.belanjamodaljalan,jaringandanirigasi 1.semula Rp.77.404,752.315,00 2.bertambahRP.5.685.000.000,00 jumlah belanjamodaljalan,Rp.83.089,752.315,00i jaringan danirigasi setelah perubahan e.belanja modalaset tetap lainnya 1.semula Rp.125,943.000,00 2.bertambahRp. 3.470.015.639.00 jumlah belanjamodalasetRp,3.595.958.639,00 tetap lainnya setelah perubahan

(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf c: 1.semula Rp. 5.250.000.000,00 2.bertambah / Rp, (berkurang) jumlahbelanja takterdugaRp.5,250.000.000,00 setelahperubahan
(4)Belanjatransfersebagaimanadimaksuddalam Pasal 4- humfd,terdiriatas: a*belarya bagihasil 1.semula Rp,4.624,325.000,00 ;;2.bertambahRp.226.610,780.00 jumlahbelanjabagihasilRp,4.850,935.780,00; setelahperubahan b.belanjabantuankeuangan 1.semula 2.(berkurang)RP. jumlahbelanjabantuanRp.183,386.021.300,00 keuangan setelah perubahan Pasal 6 Anggaranpembiayaandaerah sebagaimanadimaksud ;dalam Pasal 1,terdiriatas: a.penerimaanpembiayaan 1,semula Rp.50.000.000.000,00 2,(berkurang).Rp.782.746.428.00 jumlahpenerimaanpembiayaan Rp,49,217.253.572,00 setelahperubahan b.pengeluaran pembiayaan 1.semula Rp.8.500.000,000,00 2.(berkurang)Rp.5.000,OOO.QOO.OO jumlahpengeluaranpembiayaanRp.3,500.000.000,00; setelahperubahan 0.00 Rp. 183.886.021.300,00 500.000.000.00 Pasal 7
(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hunifa,terdiriatas: Sisalebihpembiayaan anggarantahunsebelumnya

1.semula Rp,
2.bertambah /. Rp. (berkurang) jumlahsisalebih pembiayaan Rp,0,00 anggarantahunsebelumnya setelahperubahan

(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,terdiri atas: Penyertaan modal daerah 0,00 -o.oo Rp.8.500.000,000,00 2.(berkurang)Rp.5.QQQ.OOO.QOO.OO jumlahpenyertaanmodalRp.3,500.000.000,00 : ;daerahsetelahperubahan 1.semula Pasal 8 {1) Dalamhal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,denganFeraturanBupati,Pemerintah Daerahdapatmelakukanpengeluaran yang belum tersediaanggararmyadan/ataupengeluaranmelebihi pagu yangditetapkandalamperaturandaerah ini, yangaelanjutnyadimasukkandalamPerubahan AnggaranPendapatan danBelanja DaerahKabupaten PringsewuTahun Anggaran2022. .(2)Keadaandaruratsebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi: a - bencana alam,bencananon-alam,bencanasosial dan/atau kejadianluarbiasa; b.pelaksanaan operasipencarian dan pertolongan; dan/atau
1. c.kerusakansarana/prasaranayangdapat mengganggukegiatanpelayanan publik. :i .
(3)Keperluanmendesaksebagaimana dimaksudpada ayat(t)meliputi:•
1. a.kebutuhan daerahdalam rangka pelayanandasar masyarakatyanganggarannyabelum tersedia dalamtahunanggaran berjalan; b.belanjadaerahyangbersifatmengikatdanbelanja yangbersifatwajib; c.pengeluaran daerahyangberada diluarkendali PemerintahDaerah dantidakdapat diprediksikan sebelumnya,serta aroanatperaturanperundang - undangan; dan/atau id,pengeluaran daerah lainnya yangapabiladitunda akan menimbulkan kerugianyang lebihbesarbagi PemerintahDaerahdan/atau masyarakat,: ;

Pasal 9

Uraian lebihlanjut Perubahan AnggaranPendapatan dan :Belanja Daerah sebagaimanadimakaud dalam Pasal 1, tercantum dalamLampiranyangmerupakan bagian tidak :terpisahkan dan Peraturan Daerah ini,yang terdiri dari: a,Lampiran1:Ringkasan Perubahan APBDyang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Fembiayaan; b.LampiranII:Ringkas&nPerubahanAPBD yang DiklasifikasiMenurutUrusan PemerintahanDaerahdan Organisasi; c.LampiranIII:Rincian PerubahanAPBDMenurut UrusanPemerintahanDaerah, Organisasi,Program, Kegiatan,Sub. Kegiatan, Pendapatan, Pembiayaan; d.LampiranIV;RekapitulasiPerubahanBelanja dan Kesesuaian MemirutUrusan PemerintahanDaerah,Organisasi, Program,Kegiatan,danSubKegiatan Beserta Targetdan Indicator; e.LampiranV:RekapitulasiPerubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasandan Keterpaduan Urusan Pemerintahan DaerahdanFungsi Dalam Kerangka PengelolaanKeuanganNegara; f.LampiranVI:Rekapitulasi PerubahanBelanja UntukPemenuhanSPM;

g.LampiranVII:SinkronisasiProgrampadaRPJMD * dengan RancanganPerubahanAPBD; :h.LampiranVIII:SinkronisasiProgram,Kegiatan dan SubKegiatanpadaPerubahanRKPD danPerubahanPPASdengan RancanganPerubahanAPBD; LLampiranIX:.Sinkronisasi ProgramPrioritas NasionaldenganProgramPrioritas Daerah; j -LampiranX:Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan danPerJabatan;
k.LampiranXI:DaftarPiutangDaerah; l.LampiranXII:DaftarPenyertaanModalDaerah dan InvestasiDaerahlainnya; m.LampiranXIII:Daftar Perkiraan Penambahandan PenguranganAsetTetap Daerahdan Aset Lain -Lain; n,LampiranXIV:DaftarSubkegiatantahunjamak (multiyearsj;
o.LampiranXV:DaftarDanaCadangan; :p. LampiranXVI:Daftar Pinjaman Daerah.: Kelompok, Belanja Jenia dan ;.

Pasal 10

Bupati Pringsewu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaanAPBD. * ' Pasal 11 PeraturanDaerah inimulaiberlaku ' padatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya, pengundangan memerintahkan inidengan Peraturan penempatannya dalamLembaran DaerahKabupaten' Pringsewu, Daerah DitetapkandiPringsewu pada tanggal14Ofctdaer2022 PENJABATBUPATI PRINGSEWU, dto ADIERLANSYAH Diundangkan diPringsewu pada tanggal SEKRETARIS DAERAHKABUPATENPRINGSEWU, dto HERIISWAHYUDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN2022NOMOR 171 NOMORREGISTERPERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSILAMPUNGNOMOR: 05/153 ^ / ^ /2022 Salinansesuai dengan aslinya KepalaBajgianHukum [ILANG..S.H..M.HPUTRA ADITIA ' I Pembina/ IV.a NIP.19870212 2010011005 t • i LAMN 4 ANI PEKATURAN (MflftAH KAVURATgN NflMGSaifU HOMOR 5 frHUN 4U 4 J TTNrAf 4g ttf 'W 'MAN AHGfrUUN WNWLWAVDAH BELANIADASRAH TfllHUN AVGGAflAN 2dU MBURATEN FftJNOSEWU MHGKA 5 AN REBUBAHAH ARID TANG DIKLASIFtKAll MENUAUT URUSAN HMMJNTAJHAH DAI RAH DAN OAGAHlSASI TAHUN AN 6 GAHAN 2022 Sobvitmi PvnlHhan Sftfudih hrubahai lellrtjb fldanja Kodl Ri hiring Urusan Rtmcrfaftalwi Of IKlh fwdapatM hndafHtaH fl* *— j* -Mi TirJilfla flttanJaTtk nidu ^ t Itta ^ MbdW JumMl tditijiTllMdlF • NanJ * Ufrti Bfbi ^ T> *flaT *Y JUftfliR Mwi * WUAwi FfMEflHtTAMAH WAJ ** V* ft 4 RCHCAHAH DENUN PEIAYAHAJ * DRSAR 1 WME 1 ) W WJSl ^ U WJTiUiTIt » TUL 424 II .1 U « miRDusi * WJffllOTJIfl i A 1 MOLH 2.IM URUSAN RHHHWMAII VPAM RffitVDKAH 1 « 1 • » USE » t ,1U IUHLN 9LI & * IZillMNMU « lltffl 'OT 'ZIB « PjMilZMM 0 mmiT 7.Tw « 1 OK K 010 rO 00 dCl -3 Q DINAS TODDKU 4 DAN K £ 9 JCLVAAH 0 0 0 q 0 a a 0 c 0 a u lOUttCAflO ’ ttHK C -K DINAS ftNtJHMKAN DAN KtflUnAYAAM C a 33 fl .v 3.11 j.Mj J 7 S .92 l ,G 7 T 79 n ) 74 y .l & .4U 4i 9.9 SQJIU . IM 0 0 417 .flH .2C 7 MO a Q 02 0 2 M .1 lflM 3,1U 1 UALISAN REM ERIN 1 AH AH BIDAN 0 HiI $ EH AT AN T 9.OOO .OOD .QOE > i « Lnvs « jTf 0 0 lQA .OS 9.lW .07 f 21 ,442 ,DOJifi 9 IMMJTtNI 1 NL ? MH 2i 1 » T 9 JM . 090.000 0 i ^ ooao .w .oi .w i az D DINAS KESfHRTAN 0 0 0 0 a e a o o n “ Hi 1 0 Z 1 nKi .po .Ojw .w .ixMo DfNAS KE .SSP WAN 75.051 .67 * 401 75.000 OQP oo ? 1 GB jcn .5 n !hfi ?a 194 OS 3.1 B9.079 0 D 25442 .Hn .KG 1007 SB .3 S2 .S 10 79 .DDO .DOO .nOO D URUSAN FEMERINTAHAN BICAN 9 PIKER J A AH UMUM DAN PENATAAN RUAHQ 1 01 TI .fl10 .MlAW 9 oo . aaa .ooo 27.07 MII .iafl 101 ,097.107 ^ 71 o 10 fl .OW .27 l .347 0 0 14407.712 ,111 0 aSJTfl .U 4.032 \ 90 fl.000 .OU DINAS PEKERJAAN UMUM CAN PER >JW .HAN RA < YAT 1 CSS lAVMiifttHCPoa Z7.07 fl .4 bt .3 fl 9 70.01 SMi QW 2 S.27 d .U 4 .D32 KC .DCO .iXJO 101.097 .107471 0 10 Hbb .Z 7 fl .347 0 D 64647.7 « m 0 9 aa .oaa .a 0 ? UOKJSAH PIMER 1HTAHAN BIDAH 4 PER JMAHAN DAN MW AS AH Pfl 4 MUK )MAN 1 04 312 US 1.714 5 TS ,WOQOO ; 4 ,0 ^ ,733 ,710 0 6 419.0 M .00 fl 3s7M .TSl . T21 0 9 4 J 04 .TU .121 1 DINAS PUERUUN IjMUU DAN PflRUMMAN RAE 1W 1 D £ 1031 MJ ,1 P 0 & JX 0 D flfl » .TS 17 H 3n $vmjna o 4 M 71 TM .7 SO 0 0 Q 410 .(0 X 000 3.794 JSa ,12 S 0 4 ZKX 7U 125 D UftUSAH FBUEHVTAMAH MAN * KmmRAMAH DMtfltrmmAH WUM SDHA RHCUNOUbflfiltfr HAflYHMIUT 1 41 IttNSW IflfCMtoni » umuuu o » HTJI 74 N ti ,fsijn .flii i ft l O ^ Q WOOQjMQCOO 1 SA 1UAH POlig NUiA 0 UJHflAMJV n .flUJflr .731 0 0 J 17 .SIT 0.1 ; 137 i 7.97 S .734 5 0 11 .fl 4SJS 2 .n 4 RACMH PEHjWGGLjL 4flGtfK feNCANA DftERAH or KjWJdOdjnxosdaoo a M 21 .Kfla .97 fl 4 SJ &JQQ 0 ISfUMOOW C D 0 LiM .U 3 .S 7 b i moan go ? U 104 T1.17 I ds 101.0 .00 0 .DO .29 .CH 1 tesanjdl Onhnsa Olt *POlltllc 1 Cl 3 0 0 a 0 g D ? 0 a -t l 00 UFUJSAH PEMERINTAHAN 6KDANQ 50 & IAL M .M 6.20 D 0 flTA 9.303 .1l 7 6 ,130 ,271 ,337 0 fl .4 fl 7.714 ,3 * 7 0 0 120 ,796 200 0 9.335 .006 .TOT D 1 Ut l .gbd .nci .nQfl .CG .cuju DINAS SOSlAL 67 H .WJ .197 0 9 « .« fl .2Cn 9 J 3 E .flBF > 147 UU .^mimu a 6.30 W 71.397 U 9417704 397 D D U V URUSAN PEMERJIfTAHAN WAJlft VAN 4 T| CMK BEFUUITAN D 4 NGAH PEL AY AH AH CLASAR 2 ' 1.919 J 50 .MD 07.301 JTI .1 B 1 2.510 .271.214 69 . tt 2.2 D 2 .fl 03 JMl .eiflflfli Bt .t 76.0 SD .301 fliTflooa .au o Ofl 72 fl .fl1 fl .fl 71 0 0 0 URUSAN FEMCUCTAHAH BlSANfl TlNAflA KUJA 2 07 fl. 2l 7.33 fl .tT 5 ofliio .aoo • MOSJflflflIS 0 1.252 .940.971 1.047 ,044.17 $ O 0 42.05 ADH 0 2 F i .liriU .fKW OT .OttJU DINAS TENAdA R^ RJA DANIRANSVKJHASI D 7 JT 1 ^ 0 J 75 0 ^,iS 3 !^ 037 ? 33 Cl .WO .W 'p 420 SQQOC a o o 1 MTWH 7 S - Q UffUSAH RSMRttflf AHAN MQAHJ PEMBHIDAVJMM RHSMP 1 MH DAN HRUNOUNflAH AHAK 2 40 « urn to s ? t » U 775141 F 9 S 10 UMJ 1I 0 flioflimir i L \l

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…