DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan. Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Keija Dan Anggaran, Keija Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaryutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya diiniliki oleh Daerah.
9.Perseroan Terbatas Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera selanjutnya disebut Perseroan Terbatas PJS adalah BUMD Kabupaten Pringsewu.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11.Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
12.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
14.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
15.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan ttyuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada direksi.
17.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18.Rencana Keija dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
19.Pegawai adalah Pegawai Perseroan.
20.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perseroan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perseroan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai Perseroan.
21.Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
22.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
23.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
24.Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
25.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan sehiruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
26.Tahun buku perseroan adalah tahun takwim.
27.Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. BABU NAMA, BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah. ini, dibentuk BUMD dengan nama Perseroan Terbatas Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera.

Pasal 3

Perseroan Terbatas Daerah PJS didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 4

(1)Kantor pusat Perseroda berkedudukan di Daerah.
(2)Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, Perseroda dapat membuka kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
(3)Tata cara pembentukan kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 5

(1)Pendirian Perseroan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga keija sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 6

Pendirian Perseroan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 7

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan prinsip:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.pertanggungjawaban;
d.kemandirian; dan
e.kewajaran.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perseroan meliputi:

a.perdagangan dan Jasa Umum;
b.pariwisata;
c.pertambangan dan Energi;
d.jasa Keuangan Non Perbankan;
e.agri Bisnis, Perikanan, Petemakan; £ kehutanan, Perkebunan;
g.industri Pengolahan; dan
h.properti dan Infrastruktur. BABV MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.20.000.OOO.OOO,* (dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham,
(2)Modal Perseroan terdiri dari Modal Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen);

Pasal 10

(1)Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditempatkan dan disetor penuh.
(2)Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3)Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…