DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Tugas dan fungsi pemberantasan buta aksara 3. Sasaran dan ruang lingkup 4. Tanggung jawab 5. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mf!ningk.Atkan kualitas sumber daya manusia dan penyuksesan program pendidik:an untuk seluruh bangsa Indonesia sebagai salah satu tujuan pembangunan jangka. paniang, antara lain pedu ctidukung kernarnpuan ba.ca tulis aksara bagi seluruh penduduk Kabupaten Pringsewu;
b.bah~ konrii!\i kemarnpuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Pringsewu saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menuJis aksara, sehin~ tliperlulw.n gerakan bebas buta.aksara .9eC.a.I'.a berkesiriambungan;
c.bahwa berdaearkan pcrtimbangan sebagairnane, di.malcsud dalam huruf a da'n huruf h, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pemberantasan But.a Aksara; BUPATI PRINOSEWU, OENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA PEMBERANTASAN BUTA AKSARA 'I'E~TANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR ot TAHUN 2017 BUPATI PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSE\VU PROV1NSI LAMPUNG I SALINAN I Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang di.maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati .Pringsewu.
4.Dewan t'erWakilan .t<akyat Uaerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu. !\. RP.hAs huta AkAArsi arlalah kondisa kemampuan penduduk Kabupaten Pringsewu yang dapat membaca dan menulis aksara latin.
6.Aksara Jatin adalah huruf-huruf Jatin dan angka- angka yang d1pergunakan secara resrm di Negara Kesatuan Republi.k Indonesia.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANC PEMBERANTASAN BUTA AKSARA. BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Uengan Persetujuan .t:!ersama

5.Und.ang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 2"14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t.elah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2015 Nomor 58, Tainbehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); G. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2010 N<Jm<Jr 23, Tambahan Lembaran Negara. .Republik Indonesia Nomor 5101'); Mcnetapkan Pemberantasan beba.s buta aksara merupakan gerakan pernerintah daerah dan maeyarakat secara integratif dan berkesinambungan dengan tu.juan:

a.membebaskan buta aksara pa.da seluruh lapisan masya.raka.t; BABll TUJUA."l>l DAN FUNGSJ PEMBERANTAS.'\N BUTA AKSARA

Pasal 2

.-·

7.Pemberantasan buta aksara adalah keglatan atau usaha yang terencana dan ei.stematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Pringsewu dari kondisi buta aksara.
8.Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
9.Penuntasan buta aksara adalah pemenuhan kebutuhan belajar secara individu yang belum mampu membaca, menulis aksara latin dan berhitung yHLtg dilaksanakan oleh ui~1i.:.iasi mas_yar·akat clan pemerirrtab melalui prinsip pembelajararr, met.ode pembetaiaran, stratei:d pembelaiaran.
10.Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga pendidlkan keterampiJan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk mcmy.iap.kan wai-ga ~yi.u-Hk.al yang lidak meneruskan pendidikan ke jenjang J.ebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan seoara profesional, yang dapat menjawab tantangan untuk pengangguran dalam rangka memasuki Dunia Usaha dan Dunia lndustri.
11.Kelompok Belajar a.dalah kclompok yang tcrdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis berusia antara 15-45 tahun keatas yang memiliki kemauan untuk belajar membaca dalam rangka meningkatkan mutu hidup yi:l.Dg mernpunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran. kegiatan pembelajaran dan bahan belajar.
12.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat a.dalah Lembaga Pendidikan yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapaj kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan teeorganielr, ~-

(1)Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program pemberantasan buta aksara.
(1)Ruang lingkup Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Fungl!ional yang meliputi:
1. a.lembaza kursus dan lembaga pelatihan;
2. b.kelompok be!ajar; dan c, pusat kegiatan belajar masyarak.at.
(2)Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara Program Pendiclikan Keaksaraan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (I) dapat memberikan bantuan dana operasicnal kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)RP.11tuk rfari rata eara pemberian serta besarnya bantuan tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Sasa.ran umum penuntasan buta aksara adalah eemua penduduk di Kabupaten Pringscwu, tcrutama yang memiliki masalah buta aksara.
(2)Sasaran fungstonal adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atae, sampai 45 (empat puluh lima) tahun. ,-.

BAB ILL

SASARAN DAN RUANG UNGKUP Fungsi PP.mhf'!mntasan Buta Ak&ara adalah untuk membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa memba.ca, menulis atau berhitung dan berkomuni.kasi dalam bahasa Indonesia, melalui pengalaman dan penerapan keberhas:ilan dalam pendidikan keaksaraan.

Pasal 3

b.mendukung suksesnya program pendidikan untuk :semua;dan
e.mendukung peningkatan k111.uitaa aumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu.

Pasal 9

(I) Dalam pelaksanaan pemberantasa.n buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait. (l) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2)Besarnya biaya pemberantasan buta. aksara dialokasikan secara proporeional dengan tetap memperhatikan kemampu.an keuangan daerah.

Pasal 8

(4)Susunan organisasi dan mekanisme keria dari tim koordinaai/kelompok .kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2J, diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan ranggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:
1. a.pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Tingkat:
2. l.Kabupt.len/KuUJ.;
  1. 2.Kecamatan;
  2. 3.Kelurahan dan Pekon.
3. b.tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari unsur pernerintah, masyarakat dan ewasta.
(3)Tugas Tim Koordinaei/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

11.rneuibantu melakukan pendataan bagi penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis aksara latin;

b.melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
c.melakukan validas.i data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baea tulis aksara latin bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

(2)Perangkat Pemerintah dan Pemenntah Uaerah &ehflgaimana dimaksud pada ayat (11 adalah:
1. a.Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
2. b.Badan Pusat Statistik Ka.bupaten Pringsewu ; dan
3. c.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu. ,,,.... .. Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Bukum Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, LEMB.ARJ\N DAERAII KADUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR ur NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEV.tU: 04~c/PJ..c./ZJ1I A. BUDIMAN PM dto Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 26 Septe:·:bcr 20T7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWUj dto SUJADl Ditetapkan di Pringsewu pacla tanggal Z,j Septm bex 2 O fl Agar setiap orang mengetahuinya, mP-:merintahkRn pengundangan Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pri.iig8':wu. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah riRlRrn memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara latin hagi masyarakat.
(2)Ketentuan lebih laniut tentang aspek kemampuan baca tulis aksara latin seba.gaimana dimaksud pada ayat {I) diatur dengan Peratu ran Bupati.

Pasal 10

(2)Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan sosiahsasi clan pelak.san.aan peruberantasan btrta aksara secara betjenjang dan berkesinam.bungan. rasa1s Cukup Jela!I_ Paaa.16 Cukup Jelas. Pa.sal 7 Cukup .Jelas. Pasa.12 Cukup Jelas .

Pasal 3

Cuk:up .Jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jew. Ayat(2) Batasan usian 15-45 tahun sesuai dengan kemampuan produktif seseorang, meskipun tidak menutup kemungkinan ill atas usia tersebut juga mengikuti pmgTam pernberantasan buta aksara ini. ...-. JI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jda". Dalam 1w1glul. percepatari penuntasan buta aksara yang meliputi usia penduduk 15 tahun sampai dengan dengan 45 tahun dan 11esuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Oerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pemberantaean Buta Aksara. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidilcan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kuahtasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pcmangku kepentingan (stakeholder.s) agar rnampu mcmpersiapkan generasi penerus bangSB ~Ak dini llP.hin~ Tnf.!miliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan n.asional dan global. I. UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOROl TAHUN2017 TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PENJELhSAN ATAS ,,. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU TAHUN 20)7 NOMOR (fl

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…