DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Pekon

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIIl/2015 terhadap pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi terhadap penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Pringsewu;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon; L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); • •
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); • •
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 02);
17.Peraturan Daerah Ka bu paten Pringsewu Nomor O1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pringsewu 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2008 Nomor 01);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 04); • • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringse'Nu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
7.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu. • •
8.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
12.Kepala Pekon adalah sebutan lain dari Kepala Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
13.Perangkat Pekon adalah pembantu Kepala Pekon dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Pekon, yang terdiri dari Sekretaris Pekon, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN KabupatenPringsewu.
15.Calon Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Pekon setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Pekon.
16.Penjabat Kepala Pekon adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
17.Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Tingkat Pekon adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Pekon menjadi Perangkat Pekon.
18.Pengisian Perangkat Pekon adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Pekon melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Pekon.
19.Panitia Pengisian Perangkat Pekon adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Pekon untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Pekon. • •
20.Pemberhentian Sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
21.Hari adalah hari kerja.
22.Putusan Peradilan adalah pemyataan hakim yang disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum. 23.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.
24.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan .
25.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perangkat Pekon diangkat oleh Kepala Pekon dari warga Pekon yang telah memenuhi persyaratan umum dan persayaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus;
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Pekon;
2. b.tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.dihapus;
4. d.berkelakuan baik, jujur, adil; dan • •
5. e.bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Pekon yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Pekon sampai selesai masa jabatan sebagai Perangkat Pekon.
(4)Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Pekon selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(5)Perangkat Pekon dari unsur pelaksana kewilayahan berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.

3.Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangan1 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampm dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
g.surat kesanggupan menjadi Perangkat Pekon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
h.surat keterangan catatan kepolisian. • Pasal II Peraturan Daerah 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 1 6 Joser:";Jcr 201S Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 1:3 Dese::i..io::- 2J1 S BUPATI PRINGSEWU. SUJADI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, A. BUDIMAN PM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NO MOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU • PROVINSI LAMPUNG NOMOR 09/959/PJS/2019 Sesnai den.a.an. as:linyn.. Kepab Bag;iao Hokum S e:betmart D.aerah K:ahupaten Prioesewu ~~ r DISAN KENDRA.WAN, S :H

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…